Arsip:
Sukamdi
Kegagalan Bisa Memicu Konflik Sosial, Ekonomi, dan Politik JAKARTA, KOMPAS – Meski puncak bonus demografi tahun 2020-2040 tinggal sebentar lagi, kondisi berbagai syarat agar bonus itu bisa diraih masih memprihatinkan.
JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan tentang kependudukan mesti disusun dengan mempertimbangkan perubahan struktur penduduk Indonesia. Dengan demikian, bonus demografi yang didapatkan Indonesia karena jumlah penduduk produktif lebih besar dibandingkan dengan usia muda dan usia lanjut akan […].
Menanggapi berita the Jakarta Post, Rabu (12/7/2017) tentang keinginan pemerintah untuk mendorong angka kelahiran yang lebih tinggi demi peningkatan produktivitas penduduk, tim peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada yang terdiri atas Dr. Sukamdi, M.Sc., Dr. Agus Hadna, M.Si., dan Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si. atas nama lembaga memberikan pendapatnya sebagai berikut:
TRIBUNJOGJA, YOGYA – Terlihat adanya kesenjangan antara regulasi undang-undang lalu lintas dengan fenomena penyedia jasa transportasi umum berbasis online seperti Gojek. Hal tersebut yang diutarakan oleh Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, […].
KORAN JAKARTA – Pemerintah diminta menyusun kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah struktural perekonomian terutama ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Pasalnya, selama ini pemerintah cenderung hanya mengandalkan cara mudah dengan menggelar program rutin yang terbukti […].
Antisipasi Krisis – Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi Menelurkan Wirausahawan KORAN JAKARTA – Bertambahnya jumlah pengangguran terbuka dalam setahun, sebanyak 320 ribu orang (per Agustus 2015), dinilai bukan isu utama ketenagakerjaan di Indonesia.
Penanggulangan Krisis I Paket Kebijakan Ekonomi Hanya untuk Melindungi Orang Kaya KORAN JAKARTA – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini terjadi harus menjadi momentum untuk memperbaiki struktur industri nasional yang fokus pada […].
Strategi Pembangunan | Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak Bukan Industri Besar Namun UMKM KORAN JAKARTA – Terjadinya peningkatan pengangguran dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal merupakan bentuk kemunduran ekonomi nasional yang harus diakui pemerintah.
Yogyakarta, ANTARA — Aliansi Buruh Yogyakarta meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memperketat perekrutan tenaga kerja asing oleh perusahaan di daerah itu menghadapi persaingan pasar kerja memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Yogyakarta, PSKK UGM – Penguatan terhadap isu agama di Indonesia semakin tampak nyata dalam dekade terakhir. Di masa lalu, saat rezim otoritarian Orde Baru mengemuka, isu etnis mungkin lebih mengemuka dibandingkan isu agama.