Yogyakarta, PSKK UGM — Harus diakui, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak memperhitungkan mobilitas penduduknya yang sudah sangat tinggi. Kasus dihapusnya data 21 ribu TKI asal Kabupaten Ponorogo sebagai calon pemilih dalam pilkada 2015 […].

Yogyakarta, PSKK UGM — Selain pembacaan isu dalam aspek geoekonomi, geopolitik maupun agenda paska 2015 dan perubahan iklim, isu bonus demografi juga menjadi pembahasan penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi Jakarta untuk menekan tingkat kelahiran dari 2,3 menjadi 2,0 (per 1.000 orang per tahun). Angka itu berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Ibu Kota yang juga tergolong […].

Program Keluarga Berencana atau KB yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Pelita I, yang kemudian berubah menjadi Gerakan KB Nasional pada Pelita V adalah upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Tahun 2014 dalam beberapa jam lagi segera berakhir. Namun, tidak dapat dipungkiri, hingga penghujung tahun ini, capaian sektor pangan tidak dapat dikatakan sukses.

Jakarta, detikHealth – Angka kematian ibu dan anak di Indonesia diharapkan bisa terus ditekan. Bukan perjaan yang mudah memang, namun dengan kerja keras dan komitmen tinggi, hal itu tidak mustahil diwujudkan.

Jakarta, NERACA – Di tengah kegaduhan politik dalam negeri yang masih berlangsung sekarang, Indonesia terancam gagal mencapai target tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals-MDG’s) pada 2015 yang bersamaan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kondom akan dibagikan kepada pasangan usia muda dan pasangan ber-KB. VIVAnews – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan bagi pasangan usia subur.

Jokowi-JK mewacanakan pembentukan sebuah kementerian baru, yakni Kementerian Kependudukan. Sesuai dengan namanya, kementerian ini direncanakan bakal berfokus pada persoalan kependudukan. Bila direalisasi, hal ini dapat memberikan solusi atas salah satu permasalahan mendasar negeri ini: lemahnya […].

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan kelautan di Indonesia terkendala tumpang tindih aturan dan kewenangan berbagai instansi pemerintah. Saat ini ada 23 undang-undang terkait kelautan, tetapi bersifat sektoral dan tidak komprehensif.