KORAN JAKARTA – Pemerintah diminta menyusun kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah struktural perekonomian terutama ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Antisipasi Krisis – Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi Menelurkan Wirausahawan

KORAN JAKARTA – Bertambahnya jumlah pengangguran terbuka dalam setahun, sebanyak 320 ribu orang (per Agustus 2015), dinilai bukan isu utama ketenagakerjaan di Indonesia.

YOGYAKARTA, (PRLM) – Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Agus Heruanto Hadna mengatakan, program dana desa yang digulirkan pemerintah seharusnya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan apabila diarahkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, perlindungan itu bisa diberikan melalui kebijakan fasilitas pembiayaan kredit migrasi bagi rakyat miskin, menyederhanakan prosedur migrasi, dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan di daerah asal melalui pembangunan infrastruktur.

"Namun, kami masih menyangsikan dana desa bisa dialokasikan untuk infrastruktur apalagi mampu menekan angka penduduk desa untuk tidak bekerja di menjadi buruh migran," katanya di Yogyakarta, Jumat (6/11/2015).

Selama ini, kata dia, persentase alokasi anggaran pembangunan untuk infrastruktur di Indonesia hanya dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Penanggulangan Krisis I Paket Kebijakan Ekonomi Hanya untuk Melindungi Orang Kaya

KORAN JAKARTA – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini terjadi harus menjadi momentum untuk memperbaiki struktur industri nasional yang fokus pada industri substitusi impor dan lebih berorientasi padat karya serta memiliki kandungan lokal tinggi.

Yogyakarta, ANTARA — Aliansi Buruh Yogyakarta meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memperketat perekrutan tenaga kerja asing oleh perusahaan di daerah itu menghadapi persaingan pasar kerja memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Kalau pola perekrutan tenaga kerja ikut diliberalkan tentu akan jadi masalah," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi seusai diskusi publik memperingati hari buruh di Yogyakarta, Selasa.

Dia mengatakan, apabila tidak ada pembatasan secara ketat, perekrutan tenaga kerja asing akan memunculkan kesenjangan serta bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.

"Tidak masalah kita ikut terlibat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), asal tetap ada porsi dan kontrol," kata dia.

Meskipun perekrutan pekerja asing di DIY belum begitu banyak, dia menilai potensi meningkatnya pekerja asing tetap ada.

Perekrutan tenaga kerja asing di DIY, kata dia, hingga saat ini didominasi sektor pariwisata dan perhotelan.

Menurut Kirnadi, Pemerintah Daerah (Pemda) cukup meneruskan pengawalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.

JAKARTA, KOMPAS — Salah satu syarat berhasil diraihnya bonus demografi adalah masuknya perempuan ke pasar kerja.