Yogyakarta, PSKK UGM – Penduduk di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, khususnya di wilayah perairan pernah dikabarkan belum menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
JAKARTA, Okezone – Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNP2K dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dilansir dari laman Setkab, Rabu (13/8/2014).
Dia menyebutkan, dalam pencapaian tujuan lain yang juga penting adalah menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan.
Bambang juga menjelaskan beberapa pencapaian kerja yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan mandat utama TNP2K, di antaranya adalah perbaikan sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
“BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga (96 juta individu) dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,” papar Bambang.
Selain itu, TNP2K juga berhasil melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan terobosan kebijakan yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat.
JAKARTA, Okezone – Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNP2K dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dilansir dari laman Setkab, Rabu (13/8/2014).
Dia menyebutkan, dalam pencapaian tujuan lain yang juga penting adalah menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan.
Bambang juga menjelaskan beberapa pencapaian kerja yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan mandat utama TNP2K, di antaranya adalah perbaikan sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
“BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga (96 juta individu) dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,” papar Bambang.
Selain itu, TNP2K juga berhasil melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan terobosan kebijakan yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat.
Yogyakarta, PSKK UGM – KPS atau Kartu Perlindungan Sosial merupakan kartu penanda bagi rumah tangga miskin serta rentan agar dapat mengakses berbagai program bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah.
Yogyakarta, PSKK UGM – Sabtu, 22 Juni 2013, tepat pukul 00.00 WIB, pemerintah akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.