YOGYAKARTA, (PRLM) – Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Agus Heruanto Hadna mengatakan, program dana desa yang digulirkan pemerintah seharusnya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan apabila diarahkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, perlindungan itu bisa diberikan melalui kebijakan fasilitas pembiayaan kredit migrasi bagi rakyat miskin, menyederhanakan prosedur migrasi, dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan di daerah asal melalui pembangunan infrastruktur.
"Namun, kami masih menyangsikan dana desa bisa dialokasikan untuk infrastruktur apalagi mampu menekan angka penduduk desa untuk tidak bekerja di menjadi buruh migran," katanya di Yogyakarta, Jumat (6/11/2015).
Selama ini, kata dia, persentase alokasi anggaran pembangunan untuk infrastruktur di Indonesia hanya dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, Tiongkok dan India itu sudah 8-10 persen dari PDB sehingga kekuatan ekonomi mereka kuat.
Hadna menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat belajar dari pengalaman Tiongkok dan India. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki anggaran besar untuk infrastruktur.
"Presiden Jokowi di masa mendatang harus berani mengambil kebijakan untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan infrastruktur meskipun tidak mudah menyamai Tiongkok dan India," ucapnya.
Sementara itu, peneliti PSKK UGM Djoko Pitoyo mengatakan migrasi internasional sangat mempengaruhi peningkatan kehidupan sosial ekonomi kelompok keluarga miskin di Indonesia,
"Alasan migrasi selain faktor ekonomi juga disebabkan adanya proses yang tidak tepat dalam pembangunan di desa," tuturnya.
Menurut dia, menjadi pekerja migran internasional masih menjadi pilihan bagi sebagian keluarga miskin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan bermigrasi, keluarga yang ditinggalkan berharap pada remitansi meskipun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Membatasi mereka untuk tidak bermigrasi tanpa menyediakan lapangan usaha baru tentu bukan kebijakan yang bijaksana. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan perlindungan bagi pekerja migran," ujarnya. (Wilujeng Kharisma/A-88)***
*Sumber: Pikiran Rakyat | Ilustrasi dana desa/berdesa.com
