Yogyakarta, PSKK UGM – Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di Indonesia. Belakangan ini masyarakat digemparkan dengan berita kasus pelecehan seksual yang dilakukan AT (21), anak anggota DPRD Bekasi terhadap anak di bawah umur, PU (15). Setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, AT justru menyampaikan bahwa dirinya akan menikahi korban atas alasan dirinya mencintai korban. Wacana untuk menikahi korban ini ditolak mentah-mentah oleh D, ayah korban.

Novi Widyaningrum, peneliti dan pemerhati gender Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, mengkritik keras wacana pelaku untuk menikahi korban. Menurutnya, wacana menikahi korban merupakan wujud arogansi berdasarkan kelas sosial dan kuatnya budaya patriarki di Indonesia.

“Saya sangat menentang hal tersebut. Korban baru 15 tahun, ini artinya masih anak-anak dan melanggar Undang-Undang Perkawinan,” ujar Novi.

Berdasarkan Undang-Undang No.16/2019 tentang Perkawinan, usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Menikahkan korban yang masih berusia 15 tahun berarti melakukan forced marriage atau pernikahan paksa. Selain melanggar UU Perkawinan, hal ini juga melanggar UU Perlindungan Anak, Konveksi Hak Asasi Manusia, dan Konveksi Hak Anak.

Novi menilai, menikahkan korban dengan pelaku berarti menjebak korban dalam lingkaran kekerasan seumur hidup. Setelah menikah, korban berpotensi mengalami multiple forms of violence, seperti kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami kekerasan verbal, fisik, dan ekonomi.

Menikahkan korban dengan pelaku juga berarti bahwa kekerasan tersebut tidak dihentikan, tetapi justru dilegalkan dalam ikatan pernikahan. Menurutnya, wacana menikahkan korban dengan pelaku karena pelaku merupakan orang dekat juga hanyalah pencitraan semata, dan upaya untuk menghindari sanksi hukum bagi para pelaku.

“Ini sih namanya membunuh korban secara perlahan. Syukurlah, orang tua korban menyadari ini dan menolak tawaran ‘damai’ tersebut. Pengacara menyatakan itu adalah kasus perzinaan. Ini mirip contoh kuat dari rape culture ditambah permisivitas yang tinggi terhadap rape yang dilakukan oleh pasangan, ujung-ujungnya solusinya adalah damai dan nikah,” ungkap Novi.

Menurut Novi, upaya ‘mediasi’ dan ‘perdamaian’ yang diciptakan masyarakat, institusi pemerintah, bahkan pihak kepolisian merupakan bukti bahwa kasus pelecehan seksual masih dilihat bukan sebagai sebuah kejahatan. Terlebih dalam kasus PU, pelaku AT merupakan kekasih korban, sehingga kejadian seperti ini kerap dianggap sebagai hal lumrah. Pola pemikiran seperti ini berpotensi membuat perempuan semakin masuk dalam lingkungan kekerasan.

Perlindungan Maksimal terhadap Korban & Urgensi Pengesahan RUU PKS

Kasus pelecehan seksual yang dialami PU tentu bukanlah satu-satunya yang ada di tengah masyarakat, tetapi fenomena gunung es maupun hal yang hanya tampak di permukaan pasti juga terjadi pada kasus seperti ini.

Untuk melindungi korban kasus pelecehan seksual, Novi memaparkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, memberikan upaya perlindungan dan trauma healing kepada korban serta mengupayakan agar korban mendapat lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga bisa membangkitkan rasa percaya diri dan menjalani hidup selanjutnya tanpa rasa ketakutan.

“Jangan memasukkan korban dalam lingkaran kekerasan selanjutnya termasuk perundungan, karena korban juga sangat rentan mendapatkan ini. Masyarakat masih belum banyak memiliki kesadaran atas kasus seperti ini dan bisa melakukan blaming the victim,” ujarnya.

Kedua, pelaku harus mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku. Pelaku telah melakukan kejahatan berlapis. Setidaknya ada pemerkosaan, human trafficking (perdagangan orang), dan kekerasan terhadap anak. Memberikan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku akan menjadi contoh baik bagi masyarakat luas dan penegakan hukum di Indonesia.

Novi juga menekankan bahwa para pemangku kebijakan harus menguatkan penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. Hukum yang dibentuk harus dijalankan secara adil dan dapat diakses oleh siapa pun. “Jangan karena pelaku adalah orang yang memiliki kedudukan dan kekuatan politis, sehingga ada upaya-upaya untuk mengaburkan kejahatan dan mereduksi hukuman,” tegas Novi.

Novi juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang nantinya akan menjadi pijakan hukum yang kuat untuk melindungi korban dalam kasus seperti ini.  Dalam RUU PSK juga ditegaskan bahwa, pemaksaan perkawinan dilarang dan dijadikan tindak pidana.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat luas mengenai kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah menguatkan kurikulum pendidikan sejak dini di sekolah terkait pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan. Penghormatan terhadap perempuan dan kesetaraan gender harus benar-benar ditekankan dalam dunia pendidikan.

Langkah penting lainnya adalah menciptakan dan menyosialisasikan sistem jalur pengaduan yang terjangkau bagi perempuan korban kekerasan. Konteks bahwa korban selalu dalam posisi traumatis dan lemah (secara psikologis, sosial, dan mungkin fisik) merupakan pertimbangan utama untuk menciptakan sebuah alur pengaduan yang dapat dijangkau secara cepat dan tepat.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Ilustrasi Kekerasan Seksual Anak (istockphoto)

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) menggelar seminar daring (webinar) bertajuk Kelompok Rentan dan COVID-19 di Indonesia pada Rabu, 27 Juli 2020 pukul 09.30-12.00 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78 persen.

Dibanding Maret 2019, peningkatan angka kemiskinan mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37 persen dari Maret 2019 yang hanya 9,41 persen.

Hal serupa disampaikan kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Budi Wibowo, saat menjadi pembicara pada seminar PSKK UGM pada Kamis (29/7/2020). Budi menyampaikan tingkat kemiskinan DIY selama pandemi COVID-19 meningkat. Peningkatan angka kemiskinan DIY per Maret mencapai 12,28 persen, naik 0,84 persen dari September 2019 yang berada di angka 11,44 persen.

Menurut Budi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini, pemerintah DIY melakukan beberapa upaya, seperti refocusing dan reallocating anggaran daerah, misalnya percepatan perubahan penjabaran APBD DIY 2020, menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa yang belum memiliki tanda tangan kontrak per 3 April 2020, kecuali untuk oprasional OPD, bersumber dari dana keistimewaan, dan untuk operasi serta pemeliharaan pelayanan dasar atau publik.

“Perlu diketahui bahwa kita (DIY) sudah membuka beberapa destinasi wisata dan kita akan mencoba lebih perketat lagi implementasinya di destinasi wisata itu karena perlu kami sampaikan bahwa di balik destinasi wisata itu ada ribuan UMKM. Lima puluh satu ribu UMKM yang ada di DIY itu engineering good bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Budi.

Menanggapi permasalahan ekonomi selama COVID-19, kepala PSKK UGM, Agus Joko Pitoyo menekankan dampak COVID-19 terhadap sektor informal. Joko menjelaskan bahwa sektor informal penting untuk dibahas karena mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia.

“Lebih dari 70 juta pekerja berada di sektor informal. Banyaknya tenaga kerja terserap di sektor ini karena sektor informal memang cenderung lebih mudah dimasuki oleh angkatan kerja,” ujarnya.

Sektor informal saat pandemi juga cenderung tidak bisa bertahan. Hal ini setidaknya ditandai dari gangguan produksi, distribusi, dan konsumsi hingga penurunan pendapatan. Sektor informal mengalami keterpurukan saat pandemi juga karena pembatasan aktivitas sosial yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan supply chains produk.

Data BPS menunjukkan, 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah (<1,8 juta) mengaku mengalami penurunan pendapatan. Sementara itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan terjadinya peningkatan pengeluaran bagi 56 persen responden yang sebagian besar mengalami peningkatan antara 26-50 persen. Sebagian besar peningkatan terjadi pada pengeluaran bahan pangan (51 persen), hal ini dimungkinkan akibat dari adanya kegiatan Work from Home (WFH) dan School from Home (SFH).

Survei PSKK UGM: Dampak terhadap Pekerja Informal

Agus Joko Pitoyo menyampaikan hasil survei awal PSKK UGM terkait dampak COVID-19 terhadap pekerja informal. Survei ini diikuti oleh 64 pekerja informal di DIY. Survei dilakukan pada awal Juli dan masih berlangsung saat seminar ini digelar. Responden yang berpartisipasi terdiri atas pedagang, PKL, buruh bangunan, ojek online, dan pekerja seni. Hasil survei ini menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, penurunan konsumen, dan penutupan usaha.

Hasil survei menunjukkan, 31,3 persen responden menyatakan bahwa mereka mulai merasakan dampak pandemi sejak awal April. Hal ini menyusul penerapan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah.

Namun, penurunan pendapatan dan kesulitan yang dihadapi saat pandemi tidak mendorong sebagian besar pekerja informal untuk beralih pekerjaan. Hal ini disebabkan kompetensi yang dimiliki cenderung rendah dan persepsi bahwa tidak ada pekerjaan yang dapat menawarkan kondisi lebih baik. 23,4 persen pekerja informal yang beralih pekerjaan cenderung beralih pada usaha bisnis online. Bahkan kondisi pekerjaan yang buruk akibat COVID-19 tidak menimbulkan keinginan bagi 46,9 persen responden untuk berpindah pekerjaan setelah COVID-19 selesai. Sementara itu, 35 persen masih bimbang atas kondisi di masa setelah COVID-19 pada pekerjaan yang saat ini dimiliki. 17 persen lainnya memiliki keinginan untuk beralih profesi setelah COVID-19.

Selain itu, menurut Joko, COVID-19 juga berdampak pada pekerja kaki lima (PKL) di Kota Yogyakarta. Mayoritas pekerja dan PKL mengalami penurunan pendapatan hingga >50 persen. Penurunan pendapatan disebabkan adanya pembatasan sosial dan penutupan sekolah serta perkantoran.

“Terdapat perbedaan dampak COVID-19 terhadap pekerja dan PKL. Pada pekerja, COVID-19 menyebabkan penurunan jam kerja bahkan PHK. Namun, selama COVID-19 jumlah jam kerja PKL terdapat peningkatan 2-3 jam kerja karena menunggu pelanggan dan menambah jam kerja untuk mempertahankan pendapatan,” jelas Joko.

“Sektor informal berpotensi mengalami pemulihan lebih cepat jika aktivitas masyarakat dibuka kembali, namun masih dalam skala pemulihan yang kecil. Perlu adanya perlakuan khusus, misalnya melalui stimulus ekonomi agar proses recovery berjalan optimal,” pungkas Joko.

Kerentanan Penyandang Disabilitas

Koordinator kebijakan perlindungan sosial TNP2K, Dyah Larasati, menyoroti kelompok rentan lain yang terdampak selama COVID-19, yaitu para penyandang disabilitas. Diperkirakan 15 persen dari populasi penduduk di dunia memiliki disabilitas. Satu dari lima perempuan diperkirakan mengalami kondisi disabilitas selama hidupnya dan satu dari 10 anak-anak adalah anak dengan disabilitas. Sementara itu, sekitar sembilan persen (23,3 juta penduduk) di Indonesia mengalami kondisi disabilitas.

“Disabilitas di Indonesia dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat. Risiko akan lebih besar untuk kelompok disabilitas saat pandemi. Jika kita mempertimbangkan biaya tambahan yang diperlukan penyandang disabilitas, maka angka kemiskinan akan meningkat secara signifikan,” tutur Dyah.

Dyah menyampaikan, pandemi COVID-19 telah meningkatkan risiko dan kerentanan secara langsung maupun tidak langsung pada kelompok disabilitas, seperti 1) Mobilitas yang semakin terbatas akibat kebijakan “tetap di rumah”, baik itu atas rekomendasi atau dimandatkan atau diwajibkan, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan; 2) Keterbatasan atau kesulitan mengakses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan terkait lainnya selama masa pandemi; 3) Kemungkinan berkurang atau terbatasnya bantuan pendapatan dari anggota keluarga lainnya karena mereka juga mungkin terdampak akibat pandemi ini; 4) Meningkatkan pengucilan dan isolasi sosial yang dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, dan ketidakberdayaan, terutama karena kelompok disabilitas serta lansia memiliki kemungkinan kondisi medis atau penyakit bawaan lebih tinggi, sehingga lebih rentan terhadap penyakit ini; dan 5) Kurang dari tiga persen penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial melalui Program ASPD dan PKH. Keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial ini membuat mereka lebih rentan untuk bertahan.

Meski risiko dan kerentanan penyandang disabilitas akibat COVID-19 sangat banyak, studi atau data terkait peningkatan kerentanan penyandang disabilitas selama masa pandemi sangat terbatas.

“Sejauh ini, data dan bukti terkait peningkatan risiko akibat COVID-19 masih sangat terbatas dan umumnya hanya dapat ditemukan pada negara-negara berpendapatan tinggi (High Income Countries/HICs). Data dari negara miskin dan berpendapatan menengah (Low and Middle Income Countries/LMICs) masih amat sangat terbatas,” ujarnya.

Studi Dampak Ekonomi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Indonesia oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (April 2020) menunjukkan 87 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan dan mayoritas mengalami penurunan drastis (50-80 persen dari pendapatan).

Kemudian kerentanan ekonomi penyandang disabilitas selama pandemi COVID-19 juga tinggi. 69 persen responden kemungkinan menjadi miskin atau semakin miskin karena kombinasi rendahnya penghasilan dan tingginya penurunan penghasilan akibat COVID-19. 41 persen penyandang disabilitas “sangat rentan” hampir pasti berada di bawah garis kemiskinan dan 28 persen penyandang disabilitas “rentan” berada di bawah atau sangat dekat dengan garis kemiskinan.

Untuk dapat membantu menyelesaikan masalahan ini, Dyah Larasati merekomendasikan kepada para pemangku kebijakan untuk memperluas cakupan dan memastikan kesesuaian nilai manfaat perlindungan sosial, memastikan perlindungan sosial yang inklusif, komprehensif, dan terintegrasi serta membuat mekanisme atau proses pendaftaran yang sederhana.

COVID-19 dan Marginalisasi Isu Perempuan

Peneliti senior dan pakar gender PSKK UGM, Dewi Haryani Susilastuti, menyoroti adanya marginalisasi isu perempuan di tengah COVID-19. Infografis Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 menunjukkan, terjadi 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan menurut ranahnya, yaitu ranah personal sebesar 75,4 persen (11.105 kasus), ranah komunitas sebesar 24,4 persen (3.602 kasus), dan ranah negara sebesar 0,08 persen (12 kasus). Sementara itu, bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan fisik yang mencapai angka 5.548 kasus dengan 4.783 terjadi di ranah personal dan 765 kasus terjadi di ranah komunitas.

“Kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi, tetapi naiknya tingkat kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata karena COVID-19, karena sebelum COVID-19 memang kekerasan itu sudah ada,” tegas Dewi.

Menanggapi isu dampak COVID-19 terhadap sektor informal, Dewi menyampaikan data KPPPA dan BPS, 2018 yang menunjukkan bahwa 61.37 persen perempuan bekerja di sektor informal, sedangkan 23.31 persen berstatus sebagai pekerja keluarga.

Selain itu, terjadi marginalisasi isu perempuan selama pandemi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman kritis tentang perkembangan konstruksi gender di Indonesia dan pemikiran ibuisme negara (state ibuism). “Kalau kita lihat apa yang berlangsung dalam sejarah selama pemerintahan Suharto, ada yang dinamakan state ibuism.  State ibuism itu adalah definisi negara atau konstruksi negara tentang perempuan yang ideal. Berdasarkan state ibuism, perempuan yang ideal adalah yang domesticated dan dedicated sangat tinggi terhadap suami, keluarga, dan negara. Jadi mereka mengorbankan kehidupan mereka demi suami, keluarga, dan negara tanpa mengharapkan imbalan yang sifatnya personal,” jelas Dewi.

Menurutnya, setelah pemerintahan Suharto memang ada perubahan pemikiran terhadap perempuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa state ibuism itu direproduksi di kalangan masyarakat yang relatif muda bahkan di tatanan para pembuat kebijakan, sehingga dampak COVID-19 yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai masalah sudah sesuai dengan konstruksi gender yang ada.

Dewi menyampaikan, isu perempuan termaginalisasi selama pandemi juga karena kurangnya representasi pemikiran ilmu sosial dalam respons COVID-19. “Pandemi COVID-19 lebih dilihat dari perspektif kesehatan. Kalau kita lihat jurnal-jurnal terutama yang ditulis di bidang kesehatan itu ada dua istilah yang diulang-ulang, yaitu Pharmaceutical Intervention (vaksin) vs Non-Pharmaceutical Intervention. Sementara tidak ada diskusi kultural yang reflektif tentang konteks, tentang ketimpangan struktural,” tegas Dewi.

Dewi menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyingkap ketimpangan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi ekonomi, sosial, politik yang tidak menguntungkan, sedangkan respons pemerintah terhadap COVID-19 yang tidak sensitif gender membuat posisi perempuan semakin terpuruk. “Kemudian jika kita pakai bahasa perang, maka perempuan tidak ubahnya seperti collateral damage dalam perang melawan COVID-19,” pungkasnya.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Alexs_foto (pixabay.com)

Catatan: rekaman lengkap seminar “Kelompok Rentan dan COVID-19 di Indonesia” dapat disaksikan di saluran YouTube PSKK UGM dan TNP2K Komunikasi. 

 

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (webinar) bertajuk Mereka yang Terlupakan: Lansia dan COVID-19 pada Jum’at, 5 Juni 2020 pukul 09.00-11.00 WIB.

Penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada 2019 mencapai 9,60 persen atau sekitar 25,66 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransisi menuju penuaan penduduk (ageing population) karena persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 7 persen dari keseluruhan penduduk (BPS 2019).

Pada 2019 juga tercatat bahwa rasio ketergantungan lansia di Indoneisa sebesar 15,01 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 15 orang penduduk lansia. Jika diimbangi dengan kemampuan kelompok lansia yang mandiri, berkualitas, dan tidak menjadi beban masyarakat, maka ageing population akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan nasional.

Di era COVID-19, penduduk lansia (berusia 60 tahun ke atas) merupakan kelompok yang lebih rentan tertular virus tersebut. Data Johns Hopkins Medicine menunjukkan, tingkat kematian lansia akibat COVID-19 tertinggi di dunia sebesar 4,47 persen. 40 persen kematian akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada penduduk berusia 60 tahun ke atas (lansia).

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM, Dr. Mulyadi Sumarto selaku pembicara dalam seminar daring PSKK UGM menegaskan bahwa diperlukan peningkatan skema perlindungan sosial untuk lansia di Indonesia. Ia memaparkan bahwa hanya sekitar 13,4 persen lansia yang menerima perlindungan sosial. Secara rinci, 11,13 persen adalah pensiunan ASN, 1,5 persen pensiunan militer, 0,01 persen jaminan hari tua, 0,13 persen PKH, dan 0,64 persen dari program ASLUT (BPS 2019).

Sementara menurut status tempat tinggal lansia, data BPS 2019 mencatat sebanyak 41 persen lansia tinggal bersama tiga generasi, 27 persen bersama keluarga, 20 persen bersama pasangan, 3 persen lainnya, dan 9 persen tinggal sendiri. “Sebagaian besar lansia hidup bersama dengan tiga generasi (lansia itu sendiri, anak, dan cucu). Kita bisa bayangkan bagaimana dalam satu rumah ada tiga generasi. Ini cukup masalah bila kita lihat kenyamanan hidup (lansia),” ujar peneliti PSKK ini.

Kemudian terkait perlindungan sosial lansia selama COVID-19, pemerintah menggagas beberapa program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) COVID-19, seperti kartu prakerja, bantuan sosial (bansos) tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, program keluarga harapan (PKH), program sembako, bantuan presiden (banpres) sembako Jabodetabek, dan bantuan listrik. “Ada jaringan pengamanan sosial yang dibuat pemerintah di era COVID-19, tetapi di antara bantuan itu, di mana hak sosial lansia? Ada kecenderungan negara ‘agak’ kurang memperhatikan kepentingan lansia di tengah COVID-19. Ada satu program (yang menyertakan lansia), yaitu program keluarga harapan. Tetapi tetap saja tidak ada program khusus untuk lanjut usia di era covid-19,” ujar Mulyadi.

Peran Perempuan dalam Perawatan Lansia

Dr. Iwu Dwisetyani Utomo, fellow, school of demography, Australian National University selaku narasumber lain dalam webinar PSKK menyoroti hal lain terkait perawatan lansia. Melalui penelitiannya di 10 desa di Indonesia, Iwu bersama tim peneliti menemukan bahwa perempuan memiliki peran paling besar dalam perawatan lansia. “Pria juga berperan dalam perawatan lansia, namun perempuan memiliki peran lebih besar,” ujarnya.

Iwu memaparkan, ada tiga tipe perawatan lansia, yakni traditional female care, traditional male care, dan gender neutral care. Pada traditional female care, Iwu menjelaskan bagaimana perempuan berperan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan perawatan lansia. Traditional male care merupakan perawatan lansia yang dilakukan oleh pria dengan memberikan bantuan finansial dan manajerial untuk lansia. Sedangkan gender neutral care dilakukan dalam bentuk bantuan umum, seperti fasilitas transportasi dan bantuan saat berbelanja.

Berdasarkan data hasil penelitiannya, Iwu menegaskan, “Intinya adalah bila lansia sehat, maka lebih dari 30 persen dapat melakukan aktivitasnya sendiri, tetapi pertama yang membantu adalah suami atau istri, kemudian anak perempuan. Anak perempuan memiliki peran besar, kecuali dalam hal finansial. Bila lansia jadi sakit, maka bukan lagi suami atau istri yang memberi perawatan, tetapi jatuh pada anak perempuannya,” tuturnya.

“Ini merupakan suatu tantangan, karena seperti yang kita ketahui, anak perempuan  paling berperan dalam perawatan lansia. Ini menjadi masalah bila anak perempuan ingin bekerja. Alangkah baiknya bila pemerintah bisa meningkatkan anggaran untuk lansia,” ujar Iwu.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Alex (pixabay.com)

 

 

 

 

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (Webinar) bertajuk Meneropong Kebijakan Physical Distancing pada Kamis, 14 Mei 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Pola penularan COVID-19 yang mengikuti laju eksponensial memaksa masyarakat untuk menerapkan physical distancing, bahkan banyak negara kemudian mengeluarkan kebijakan full lockdown atau partial lockdown untuk memperlambat atau menurunkan tren penularan pandemi tersebut.  Indonesia mulai memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 7 April 2020 khususnya untuk daerah episentrum COVID-19 seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dr. Hakimul Ikwan selaku dosen FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM berpendapat bahwa semua negara saat ini terdampak COVID-19, tidak terkecuali negara yang disebut paling modern dan ‘superior’, seperti Amerika. Namun tidak semua negara mengalami keterpurukan, misalnya Taiwan dan Vietnam.

Meski situasi saat ini (physical distancing) memaksa masyarakat berjarak secara fisik, masyarakat seharusnya juga tidak berjarak secara emosional karena senyatanya semua orang sedang menghadapi ‘keadaan’ yang sama.  Namun, menurut Hakim, saat ini terdapat indikasi yang cukup kuat terhadap tumbuhnya perpecahan kedekatan emosional di Indonesia.

Hakim menyoroti bahwa keterpurukan di Amerika terjadi salah satunya karena hilangnya kepercayaan masyarakat (distrust) kepada para pemimpin negara, contohnya keterpecahan politik yang luar biasa antara pendukung republik dan demokrat. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi di Taiwan dan Vietnam yang melakukan sistem “cerdas berjarak”. Taiwan bahkan tidak ragu memutus hubungan dengan China meski ikatan keduanya sangat kuat. Kedua negara tersebut berhasil belajar dari Hongkong yang tidak melakukan keterbukaan data saat awal virus corona mulai merebak.

Dari tiga pilar kesejahteraan sosial, yaitu tanggung jawab negara, kontribusi wajib, dan sukarela atau voluntarisme, Hakim menilai, pilar yang tersisa saat ini dan memberi sesercah harapan untuk mencegah terjadinya perpecahan emosional masyarakat adalah pilar ketiga, yaitu sukarela atau voluntarisme atau solidaritas sosial.

Hasil survey PSKK UGM (2020) yang dilakukan secara daring menunjukkan, 80 persen masyarakat bersedia memberi donasi dalam bentuk sembako dan 76,2 persen menyatakan akan berdonasi dalam bentuk uang. 34,2 persen bersedia mengantarkan langsung bantuan ke penerima, 24,7 persen melalui lembaga atau pihak ketiga, 22,2 persen melalui donasi secara daring, 18,9 persen tidak berlaku, dan 22,2 persen mengatakan akan berdonasi secara daring.

“Indonesia (saat ini) ada di jurang distrust karena di satu sisi memiliki prakondisi Amerika (keterpecahan), namun di sisi lain tidak memiliki anti body Taiwan dan Vietnam (cerdas berjarak). Pemerintah seharusnya belajar dari Taiwan dan Vietnam dan pemerintah  juga harus membangun kepercayaan publik,” tegas Hakim.

Ketua MUI DIY bidang SDM, budaya, dan seni sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga, Dr. Tulus Mustofa menjelaskan bahwa islam juga mengajarkan pentingnya  memupuk sikap solidaritas dalam menghadapi pandemi. “Pertama-tama untuk membangun solidaritas itu sangat penting karena apa pun yang kita rancang sebagai umat atau bangsa itu sulit tercapai jika umat atau bangsa tidak solid. Suatu wabah tidak hanya dilihat sebagai musibah tapi juga peluang beramal membantu orang lain, sekaligus bagian menjauhkan musibah tersebut,” ujar Tulus.

Komunikasi Kebijakan di Era COVID-19

Dosen FISIPOL UGM sekaligus Ketua Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Prof. Hermin Indah Wahyu memaparkan bahwa karakter kebaruan dari virus corona menjadikan lingkungan informasi uncertain (tidak menentu), oleh sebab itu strategi komunikasi yang diambil harus sangat tepat dan sampai pada orang yang tepat pula.

“Dalam persoalan pandemi, pencegahan meluasnya eskalasi penularan menjadi kata kunci penting, sehingga cara apa yang dipilih akan menjadi sukses atau tidaknya sebuah negara untuk keluar dari perjuangan melawan corona,” ujar Hermin.

Kualitas komunikasi publik (di Indonesia) dalam menghadapi pandemi, menurut Hermin, setidaknya mengalami beberapa masalah, seperti pemaparan strategi oleh pihak-pihak yang relevan tanpa basis data yang kuat (No evidence Based Policy), kegagalan komunikasi interpenetrasi, dan tidak adanya komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan COVID-19.

Sehubungan dengan pilihan upaya intervensi untuk reduksi penyebaran virus, masyarakat perlu diajak untuk memahami apa yang sedang dihadapi serta bagaimana pilihan-pilihan strategi akan berkontribusi pada pengurangan eskalasi.  Peran para ahli epidemi sangat penting untuk memberikan basis data yang menjadi panduan gerak langkah pemerintah.

“Namun, yang terjadi di Indonesia kita terkaget-kaget karena pilihan-pilihan arah kebijakan yang tidak atau kurang jelas dasar pemikirannya. Para ahli epidemi harusnya dapat panggung yang kuat karena mereka ahlinya. Tetapi, di Indonesia ahli epidemi malah tidak ada panggung sama sekali,” ungkapnya.

Sementara dalam kegagalan komunikasi interpenetrasi ditandai oleh dominasi sistem internal tertentu dalam merespons krisis seperti COVID-19. “Contohnya, corona dalam filter sistem perhubungan, corona dalam filter sistem ekonomi, corona dalam filter sistem hukum,” papar dosen Komunikasi UGM tersebut.

Selain itu, menurutnya terjadi too much resonance atau terlalu banyak cabang isu yang digaungkan para pemangku kebijakan dan semua sistem itu mengutarakan pandangannya masing-masing sesuai dengan karakter fungsi sistem internalnya, sehingga semakin jauh dari persoalan utama pandemi corona, yaitu kesehatan.

“Wacana publik mengenai PSBB difilter oleh banyak sistem sehingga sulit menghindarkan konflik wacana yang sangat potensial terjadi,” jelasnya. Selain itu, tidak ada komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan virus corona, sehingga masyarakat sulit membayangkan sedang dalam fase apakah Indonesia saat ini (normal, kritis, atau landai?).

“Dikemukakan angka-angka update oleh juru bicara kemenkes setiap harinya untuk update data terakhir, namun apa makna informasi tersebut dalam bingkai strategi makro kurang dapat ditangkap. Koordinasi oleh presiden dan staf, dan gugus tugas penanganan COVID-19 oleh BNPB memiliki warna informasi yang kurang lebih sama. Idealnya, presiden memberi pandangan yang lebih makro substantif menggerakkan koordinasi berbagai elemen,” tegas Hermin.

“Potret komunikasi kebijakan yang sangat terfragmentasi sulit untuk dapat membayangkan gambar besar seperti apa yang ada saat ini di benak publik: uncertain (tak pasti), semuanya sama dan sejajar,” pungkasnya.

Materi seminar Meneropong Kebijakan Physical Distancing bisa diunduh di sini: tautan materi

Penulis: Nuraini Ika dan Nurul Widia |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Ramlon (pixabay.com)

Yogyakarta – Selain menyebabkan masalah krisis kesehatan dan ekonomi global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 juga dapat menimbulkan krisis pangan dunia. Menurut FAO, krisis pangan diperkirakan mulai terasa pada Mei-Juni 2020, bahkan kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi global kembali normal.

Untuk mendukung swasembada pangan di era COVID-19, masyarakat perkotaan dapat memanfaatkan berbagai model pertanian kota (urban farming), seperti optimalisasi lahan atau ruang terbuka dengan membuat kebun komunitas, kebun atap atau kebun vertikal. Selain itu, pengembangan model urban farming di lahan terbatas juga dapat dilakukan, seperti vertikultur, hidroponik, dan akuaponik.

Sebagai lembaga rujukan penelitian di bidang kependudukan dan kebijakan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM selalu berupaya membumikan wacana yang dibangunnya menjadi tindakan praktis dan strategis yang paling dibutuhkan dalam menghadapi situasi krisis.

Dalam menghadapi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19, keluarga besar PSKK UGM membuat gerakan berkebun mandiri di kediaman masing-masing. Misalnya peneliti sekaligus manager media dan publikasi PSKK UGM, Hakimul Ikwan yang membuat kebun dengan memanfaatkan sistem urban farming (vertikultur, hidroponik, dan akuaponik) di pekarangan rumahnya.

Hakim memaparkan, sejauh ini ia telah menanam berbagai macam sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi. Selain itu, untuk mendukung swasembada pangan, Hakim juga membuat kolam ikan sederhana untuk budidaya berbagai jenis ikan air tawar seperti nila, lele, dan gurame.

Budidaya ikan air tawar juga dilakukan Kepala PSKK UGM, Agus Joko Pitoyo dengan membuat kolam ikan di belakang rumahnya. Selain itu, Joko juga menanam ubi-ubin seperti ketela sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan.

Hal serupa dilakukan Citra Sekarjati (asisten peneliti PSKK UGM) yang membuat vertikal garden di dinding rumahnya. Selain menanam berbagai sayur-mayur, Citra mengungkapkan ia senang menanam daun mint karena mengandung beragam manfaat untuk kesehatan. Kemudian ada Sri Purwaningsih (peneliti PSKK UGM) yang menanam cabai dengan media pot di teras rumahnya dan Setiadi (peneliti PSKK UGM) yang berkebun sayur bayam dengan media polibek.

Untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah perkotaan (urban farming) kita dapat mencoba menanam sayur-mayur dataran rendah seperti kangkung dan bayam. Perawatan keduanya tidak terlalu sulit dan relative cepat panen. Kangkung dan bayam biasanya siap panen pada umur 21-25 hari.

Selain kedua sayur tersebut, dilansir tirto.id, komunitas pangan lain yang bisa ditanam secara swadaya adalah tomat dengan masa panen 60 hari, cabai 70 hari, umbi-umbian 80 hari, timun 75 hari, terong 90 hari, kemudian sawi dan caisim yang siap dipanen setelah 40 hari setelah masa tanam. Selain itu, berkebun untuk konsumsi pribadi dapat menghemat belanja sayur dan biaya transportasi hingga 50-60 persen.

Penulis: Nuraini Ika  | Editor: Rinta Alvionita

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM turut berperan untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam hal ini, PSKK UGM bekerja sama dengan beberapa aksi tanggap bencana untuk memerangi COVID-19, antara lain Dapur Umum Melawan COVID-19 dan Tolong Sesama Lawan COVID-19.

Bersama aksi Dapur Umum Melawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Solidaritas Pangan Yogyakarta, PSKK UGM telah menyalurkan bantuan berupa Vitamin C dan Vitamin E kepada para lansia dan anak-anak yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Gubung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kotagede, Yogyakarta.

Sementara itu, bersama aksi Tolong Sesama Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh jaringan lintas agama, budaya, dan profesi di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali, PSKK UGM turut berperan dalam menyediakan posko sembako dan mendistribusikannya kepada para pekerja informal yang terdampak pandemi COVID-19.

Tim dari PSKK UGM juga terjun langsung dalam mendistribusikan 290 paket sembako makanan kepada sejumlah keluarga yang membutuhkan di Yogyakarta pada 10-11 April 2020 lalu. Secara terperinci, 160 paket sembako disalurkan ke wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, kemudian 130 paket distribusikan ke daerah Sukoharjo.

Basilica Dyah Putranti, selaku relawan Tolong Sesama Lawan COVID-19 sekaligus peneliti PSKK UGM menjelaskan, aksi tanggap bencana seperti ini bertujuan untuk membantu masyarakat rentan dan saling menguatkan agar bisa bangkit dari krisis kesehatan global akibat COVID-19.

“Tidak harus menunggu bantuan pemerintah, pada dasarnya setiap orang dianugerahi hati nurani dan kehendak tulus untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Pandemi COVID-19 adalah bencana global, sudah sewajarnya kita saling membantu untuk bisa bangkit bersama dari keterpurukan,” ujar Basilica.

Basilica menuturkan, penyebaran COVID-19 sangat cepat dan vaksinnya belum ditemukan, maka salah satu upaya yang paling mungkin agar tidak mudah terserang COVID-19 adalah dengan membangun daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi vitamin C dan vitamin E.

Selain itu, upaya untuk memerangi penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan physical distancing. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan aktivitas dan volume ekonomi secara signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat menengah-bawah yang mayoritas bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian. Kelompok ini juga tidak memiliki aset dan tabungan yang dapat dijadikan sandaran saat kehilangan atau berkurangnya pendapatan.

“Selain karena persentase pekerja informal yang cukup besar (sekitar 55 persen) di Indonesia, mereka juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19. Karena itu, bantuan sembako kita salurkan dengan harapan dapat meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan,” jelas Peneliti PSKK UGM itu.

Sebagai lembaga rujukan penelitian di bidang kependudukan dan kebijakan, menurut Basilica, PSKK UGM memang seharusnya selalu membumikan wacana yang dibangunnya menjadi tindakan praktis dan strategis yang paling dibutuhkan dalam situasi krisis.

Manager Keuangan, Aset, dan SDM PSKK UGM, Triyastuti Setianingrum menyampaikan, pandemi COVID-19 memiliki banyak implikasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik.  Oleh sebab itu, kerjasama dan kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan agar bisa segera keluar dari kondisi ini.

“Karenanya, PSKK UGM turut bergerak, bersama-sama, bahu membahu, melawan COVID-19 dengan cara berdonasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu mereka yang membutuhkan,” tutur Triyastuti. Menurutnya, tindakan PSKK UGM ini juga merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Selain bekerja sama dengan berbagai pihak, Triyastuti memaparkan, PSKK UGM juga berencana memberikan bantuan berupa sembako yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal PSKK UGM.

Lebih dari itu, PSKK UGM juga memiliki agenda ilmiah terkait COVID-19, seperti menyelenggarakan Webinar (web seminar) hingga penerbitan artikel Jurnal Populasi edisi khusus COVID-19.

Penulis: Nuraini Ika

Editor: Rinta Alvionita

 

 

 

 

 

Bojonegoro, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) menggelar kegiatan bertajuk “Program Pendampingan bagi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan”.  Kegiatan ini dilaksanakan di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Desa Sedahkidul di Kecamatan Purwosari, Desa Tlatah di Kecamatan Purosari, Desa Grebegan di Kecamatan Kalitidu, dan Desa Wadang di Kecamatan Ngasem.

Kegiatan diawali dengan pemberian materi tentang perencanaan pembangunan desa, cara memfasilitasi rembug warga, dan pemanfaatan data untuk prioritas pembangunan. Narasumber pelatihan terdiri atas unsur pemerintah dan para praktisi terkait serta tim peneliti PSKK UGM, seperti Setiadi, Henny Ekawati, Fadlan Habib, dan beberapa asisten yang secara berkala melakukan pelatihan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan desa di empat desa tersebut.

Untuk mengoptimalkan proses pendampingan, PSKK UGM juga menempatkan pendamping untuk mengawal setiap kegiatan di empat desa tersebut. Pendamping berperan untuk memastikan proses percepatan implementasi program dan pencapaian target yang diinginkan. Pendamping sekaligus berperan sebagai rekan pemangku kepentingan di desa dalam rangka pelaksanaan program.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan, setiap desa dampingan PSKK UGM tersebut memiliki program unggulan masing-masing dalam pembangunan desa berwawasan kependudukan, seperti Desa Grebegan yang mengembangkan homecare lansia dan posyandu remaja, Desa Sedahkidul mengembangkan skema pembiayaan pola tanam padi yang bertujuan untuk membantu para petani melalui peran BUMDES, homecare lansia di Desa Tlatah, dan posyandu remaja yang diintegrasikan melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Desa Wadang.

Program peningkatan tata kelola pemerintahan ini merupakan salah satu bentuk perhatian besar PSKK UGM terhadap pembangunan masyarakat berwawasan kependudukan, khususnya di tingkat desa. Program ini juga merupakan program lanjutan periode 2015-2017. Hal ini sejalan dengan komitmen dunia melalui protokol Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik.

“Dengan pendampingan ini, kami dari pemerintah desa merasa sangat terbantu dan membuka semangat baru dalam pembangunan desa lebih baik lagi,” ujar Yahya Ketur Edi Wibowo selaku sekretaris desa Grebegan.

Penulis: Nuraini Ika/Editor: Rinta Alvionita/Foto: Fadlan Habib

Yogyakarta, PSKK UGM – Sebuah yayasan agama di Bandung rutin mengadakan sunat perempuan massal setiap tahun. Pada acara sunat perempuan massal terbaru, yayasan tersebut menargetkan jumlah anak perempuan yang berpartisipasi sebanyak 130. Namun, peserta yang mendaftar mencapai 220 anak perempuan, seperti dilansir Vice Indonesia (10/1/2020).

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, secara nasional tercatat 51 persen perempuan usia 0-11 tahun di Indonesia pernah disunat. Kemudian, 72,4 persen diantaranya melakukan sunat pada usia 1-5 bulan, 13,9 persen pada usia 1-5 bulan, 13,9 persen pada usia 1-4 tahun, dan 3,3 persen pada usia 5-11 tahun.

Indonesia yang selama ini luput dari “pantauan radar” sunat perempuan (female genital mutilation/cutting) di tingkat global, kini muncul dengan permasalahan tersebut. Selain itu, selama ini praktik sunat perempuan dinilai sebagai African phenomenon, yaitu fenomena yang hanya terjadi di Afrika. Data dari Riskesdas 2013 ini melatarbelakangi munculnya pandangan lain bahwa sunat perempuan juga terjadi di Asia, khususnya Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Nol Toleransi Praktik Sunat Perempuan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Women’s March Yogyakarta menggelar seminar bertajuk “Membedah Mitos dan Fakta tentang Sunat Perempuan” pada Kamis, 6 Februari 2020 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, Gedung Masri Singarimbun, Jl Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta.

Seminar ini tidak saja menghadirkan peneliti dari PSKK UGM, tetapi juga aktivis gender, aktivis kesehatan reproduksi, dan Islamic scholar. Seminar ini bertujuan untuk melihat sunat perempuan dari berbagai perspektif, seperti budaya, agama, dan kebijakan.

Pada kesempatan tersebut, Peneliti PSKK UGM, Sri Purwatiningsih, S.Si., M.Kes. selaku pembicara seminar menyampaikan bahwa di beberapa daerah Indonesia, praktik sirkumsisi atau P2GP di Indonesia dianggap sebagai kewajiban agama yang harus dilakukan dan telah menjadi tradisi turun temurun yang sulit dihilangkan. Pernyataan tersebut merujuk pada  hasil survei PSKK UGM 2017 bertajuk Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Persimpangan antara Tradisi dan Modernitas.

Hasil survei PSKK UGM tersebut menunjukkan, sebagian besar P2GP dilakukan oleh dukun bayi (45 persen), bidan/perawat/mantri (38 persen), dukun sunat perempuan (10 persen), dan dokter (1 persen). Hasil survei PSKK juga menyebutkan, 84,6 persen dukun bayi melakukan sunat perempuan menggunakan pisau, kater, atau silet; 3,9 persen menggunakan gunting; dan 7,7 persen menggunakan jarum.

Berdasarkan tipologi WHO (2012), ada empat metode yang digunakan dalam sunat perempuan, yaitu Clitoridectomy (pemotongan sebagian atau seluruh klitoris atau selaput di atasnya), Excision (pemotongan sebagian atau seluruh klitoris dan/atau labia minora dengan atau tanpa memotong labia majora), Infibulation (praktik yang mempersempit lubang vagina dengan selaput penutup dengan memotong atau mengubah bentuk labia majora dan labia minora, sedangkan klitoris tidak disentuh sama sekali), dan metode tindakan lain yang melukai vagina tanpa tujuan medis, seperti menggaruk, menusuk atau menggores area genital.

Sementara menurut hasil survei P2GP, PSKK 2017, tipe ke-empat merupakan metode yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Selain temuan tersebut, penelitian PSKK juga menemukan jenis praktik P2GP yang tidak ada dalam tipologi WHO, seperti memotong sebagian klitoris dan preputium (prepuce), menggores atau mengorek bagian uretra (urethral opening), dan simbolis tanpa perlukaan.

Survei PSKK UGM 2017 tersebut dilakukan di 10 provinsi; 7 provinsi memiliki angka prevalensi P2GP cukup tinggi, yaitu Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat, kemudian 3 provinsi memiliki peraturan daerah yang mendukung praktik medikalisasi perempuan di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu Kalimantan Timur, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.

No Health Benefits, Only Harm

Merujuk pada pernyataan WHO, P2GP tidak memiliki manfaat kesehatan, justru membahayakan anak perempuan dan perempuan dalam banyak hal, seperti perdarahan berlebih, pembengkakan jaringan genital, demam, infeksi misalnya tetanus, masalah pada kandung kemih, cidera pada jaringan genital di sekitarnya hingga kematian.

Untuk jangka panjang, sunat perempuan dapat menimbulkan masalah pada kandung kemih (buang air kecil yang menyakitkan, infeksi saluran kemih), masalah pada vagina (keputihan, gatal, vaginosis bakteri, dan infeksi lainnya), masalah saat menstruasi (nyeri haid, kesulitan mengeluarkan darah menstruasi, dan sebagainya).

Kemudian juga dapat menimbulkan masalah seksual (nyeri selama hubungan intim, penurunan kepuasan), peningkatan risiko komplikasi persalinan (sulit melahirkan, perdarahan berlebihan, operasi caesar, dan perlu menyadarkan bayi), kematian bayi baru lahir, masalah psikologis (depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, harga diri rendah), dan komplikasi kesehatan mutilasi alat kelamin wanita lainnya.

Karena dilatarbelakangi kentalnya adat dan budaya serta tanpa alasan medis, WHO mengeluarkan pedoman baru yang mengatakan bahwa sunat perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Link materi seminar “Membedah Mitos dan Fakta tentang Sunat Perempuan”, PSKK UGM.

 

Yogyakarta, PSKK UGM  – Pusat Studi Kependudukan dan Kebudayaan (PSKK) UGM mengadakan seminar bertajuk Impact of Reproductive Health Policies on Woman’s Health: MDGs and BPJS pada Kamis, 28 November 2019 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, PSKK UGM, Jalan Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta.

Prof. Dr. Etsuko Matsuoka, peneliti dari Nara Woman Universitas Jepang yang didapuk sebagai pembicara seminar kali ini menjabarkan beragam hal terkait perubahan budaya proses persalinan di Indonesia dan peran bidan dalam bidang kesehatan reproduksi di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Matsuoka menjelaskan pada pertengahan 1990-an banyak proses kelahiran dibantu dukun bayi. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, para ibu hamil mulai melahirkan dengan bantuan bidan. Selanjutnya, banyak bidan mulai membuka praktik sendiri yang disebut Bidan Praktik Mandiri (BPM).

Kemudian saat tercetus target Milenium Development Goals (MDGs) terkait strategi menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu, bidan mulai mendapat banyak pelatihan khusus untuk memberikan layanan persalinan ideal. Terlepas dari perkembangan tersebut, menurut Matsuoka, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak bidan yang memberi rujukan kepada ibu hamil untuk melahirkan di rumah sakit.

Data Rumah Sakit Sadewa Yogyakarta (2014), misalnya, menunjukkan 54 persen ibu melahirkan secara caesar dan 40 persen dari ibu yang melahirkan di rumah sakit tersebut berasal dari rujukan bidan. Hal ini membuktikan semakin banyak ibu yang melahirkan di rumah sakit daripada melahirkan di BPM.

Untuk proses persalinan di rumah sakit, Matsuoka menjelaskan bahwa asuransi BPJS hanya dapat membayar sekitar 700 ribu rupiah. Jumlah tersebut dinilai tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan persalinan, terlebih jika persalinan dilakukan secara caesar.

Di sisi lain, BPM juga belum memiliki MoU dengan BPJS. Agar pasien dapat menggunakan kartu BPJS saat berobat ke BPM, pihak BPM harus bekerjasama dengan dokter yang membuka praktik mandiri.

“Pertanyaannya, is bidan gaining power or losing power? dan apakah strategi untuk mencapai MDGs 5 dan BPJS berhasil meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan?” tanya Matsuoka yang kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka dengan para peserta seminar.

Yogyakarta, PSKK UGM – PSKK UGM menggelar seminar bertajuk “How to Enjoy the Process of Scientific Writing” pada Jumat (15/11/2019) di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, PSKK UGM, Jalan Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta.

Prof. Ben White, selaku pembicara seminar memberikan beberapa tips, menulis ilmiah dengan baik dan menyenangkan.

Pertama, saat menulis ilmiah seperti tesis, Ben menyarankan penulis untuk bisa melupakan bahwa ia sedang menulis tesis. Kedua, segala sesuatu terkait urusan dosen pembimbing juga dapat dilupakan sejenak. Selanjutnya, ia menekankan peserta untuk mencoba berkomunikasi dengan apa yang ingin ditulis, “Hear the voice of your book speaking to you, and write it…” ujarnya.

Tips keempat adalah memperbanyak latihan. “Menulis bukan hanya soal bakat tetapi juga tentang latihan,” tuturnya. Kemudian latihan tersebut didukung dengan memperbanyak membaca buku serta tidak menunda untuk segera menulis.  Terakhir, ia mengingatkan untuk terus menulis secara disiplin.

“Semua penulis sukses itu biasanya memiliki kebiasaan atau rutinitas menulis yang disiplin. Ada yang senang menulis di pagi hari, ada yang di malam hari. Itu juga penting untuk kita lakukan dan biasakan,” tambahnya.