Sindonews.com – Sidang pertemuan tahunan Komisi Kependudukan dan Pembangunan PBB resmi dibuka oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB dan diikuti delegasi dari 179 negara anggota PBB di gedung utama ECOSOC UN tepat pukul 10.00 waktu New York pada 7 April 2014.
Sidang ini dibuka oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB dan diikuti delegasi dari 179 negara anggota PBB.
Yogyakarta (Antara Jogja) – Pemerintah Kota Yogyakarta menggratiskan seluruh biaya retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
"Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Deddy Feriza di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, peraturan wali kota tersebut berlaku sejak ditandatangani oleh Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada Senin (14/4), sehingga sejak hari itu seluruh pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Yogyakarta sudah gratis.
Ia berharap, akan semakin banyak masyarakat yang tidak lagi malas mengurus administrasi kependudukan dan melakukan pencatatan sipil sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta bisa terus melakukan pemantauan kondisi demografi di wilayah tersebut.
Beberapa pelayanan administrasi kependudukan yang digratiskan di antaranya adalah layanan memperoleh kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, kartu atau surat keterangan bertempat tinggal, kartu penduduk sementara dan kartu identitas penduduk musiman.
Ia mencontohkan, sebelum peraturan wali kota tersebut ditetapkan, warga yang akan mengurus kartu keluarga akan dikenai biaya pengganti cetak sebesar Rp5.000.
Sedangkan untuk berbagai layanan pencatatan sipil seperti akta perkawinan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenai biaya Rp100.000 sedangkan Warga Negara Asing (WNA) dikenai biaya hingga Rp150.000.
Akta perceraian untuk WNI Rp150.000 dan Rp200.000 untuk WNA, akta kematian sebesar Rp50.000.
Metrotvnews.com Jakarta: Indonesia memberikan komitmen besar terhadap kualitas penduduk.
Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
1,8 miliar orang atau seperempat populasi global masih belum mendapatkan air bersih.
JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia memperkirakan sekitar 2,5 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap jamban dan 1 miliar penduduk diantaranya melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai dan ladang.
“Tentu ini menyebarkan virus dan kuman dari tinja melalui makanan, air, dan pakaian,” dikutip dari release Bank Dunia, Washington, Jumat (11/4/2014).
Menurut Jim Yong Kim, Presiden Kelompok Bank Dunia, buruknya sanitasi menyebabkan jutaan kematian terutama kepada anak-anak miskin di seluruh penjuru dunia.
Mamuju, ANTARA SULBAR – Kementerian Bappenas menyebutkan, angka ketergantungan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mencapai angka 48,8 persen.
“Sejak tahun 2012, angka ketergantungan penduduk Indonesia berada di bawah 50 persen tepatnya, 49,6 persen.
Pendapat Ahmad Erani Yustika (Kompas, 21/3/2014) sebenarnya mendukung dan memperluas argumen kami pada tingkat yang mendasar: kunci untuk perbaikan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja bermutu.
Tetapi, estimasi kami, bersama beberapa peneliti Indonesia, mengenai jumlah pekerjaan yang dibutuhkan tidak setinggi perkiraan Profesor Yustika yang mengatakan bahwa ”Kita butuh sekurangnya 70 juta lapangan kerja yang bermutu (untuk memindahkan pekerja sektor informal, penganggur, dan kelompok miskin).”
Dengan angkatan kerja pada 2013 yang berjumlah 118 juta, penciptaan 70 juta lapangan kerja baru yang bermutu adalah target yang ambisius.
Jakarta, Merdeka.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih merampungkan naskah teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
SOLO, VOA Indonesia — Beragam cara dilakukan pemerintah kota Solo untuk menekan angka ‘golput’, mulai dari menghias TPS sampai ultimatum akan mempersulit administrasi kependudukan.
Walikota Solo Hadi Rudyatmo mengultimatum warga di wilayahnya yang tidak memilih atau 'golput' dalam pemilihan legislatif dan presiden akan kesulitan mengurus administrasi kependudukan.
Hadi mengatakan akan meminta data ke tiap tempat pemilihan suara untuk melacak warga yang golput atau tidak hadir menggunakan hak pilih.
