Nationalist monks are behind new powers enabling authorities to ‘organise’ family planning among groups with high birth rates such as Rohingyas

the Guardian — Despite fierce campaigning by women rights groups and an international outcry, Burma has introduced a birth control law which opponents say is aimed at ethnic minorities.

The controversial bill is one of four pieces of legislation driven by nationalist Buddhist monks who fear that the Muslim population is growing too quickly.

Under the law signed by president Thein Sein has signed, governments of the 14 states and regions can request a presidential order so that local authorities can “organise” women to have a gap of 36 months between births.

The World Health Organisation recommends a similar policy to reduce child mortality.

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus memberikan tekanan kepada pengungsi Rohingya.

Yogyakarta, PSKK UGM — Indonesia memang tidak turut serta meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Yogyakarta, PSKK UGM — Pemberitaan mengenai penanganan pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar terus bergulir.

BRUSSELS, SENIN — Uni Eropa siap melancarkan misi angkatan laut dengan menempatkan kapal perang dan penjagaan di lepas pantai Libya.

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Peneliti dari School of Humanities and Social Science – The University of South Wales Australia, Nico Warouw PhD mengungkapkan bahwa penelitian tentang buruh di Indonesia masih sangat minim.

Kalau pun ada, penelitian dominan mengangkat tentang ketidakadilan ekonomi dan hubungan antara buruh dengan industri. Menurutnya penelitian tentang keberadaan buruh di tengah masyarakat dan komunitas masih sangat jarang dilakukan.

Hal itu disampaikan Nico Warouw saat menjadi pembicara dalam Seminar Kajian Perburuhan Indonesia: Survei Literatur dan Agenda Penelitian yang berlangsung di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Rabu (13/5/2015).

Nico sendiri meneliti buruh yang ada di Banten dan Pekalongan.

KUALA LUMPUR, KOMPAS — Kurangnya tanggung jawab Myanmar atas krisis Rohingya mendorong Pemerintah Malaysia, Thailand, dan Indonesia bertemu.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Sebagai program rutin lima tahunan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Yogyakarta kembali mengadakan pendataan keluarga tahun 2015.