JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa alasan diwajibkannya anak memiliki kartu Identitas (KIA) adalah agar pemerintah memiliki data valid mengenai jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, pemerintah ingin melatih anak-anak lebih mandiri dengan KIA tersebut.

"Sehingga setiap desa kami ingin punya berapa data jumlah penduduk, laki-laki, wanita, dan berapa penduduk yang usianya di bawah 17 tahun," kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Tjahjo menegaskan, WNI usia dewasa wajib memiliki KTP untuk mengurus SIM, Paspor, dan lainnya.

Sama dengan itu, kata Tjahjo, WNI usia di bawah 17 tahun juga memerlukan KIA untuk mengurus pembukaan rekening bank, paspor, dan lainnya.

"Buat anak-anak, ini melatih kemandirian," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo menuturkan bahwa pembuatan KIA tidak dikenakan biaya.

JAKARTA, Indonesia – “The day before I was discharged by the midwife, my daughter was circumcised.

Jakarta, Suara.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan persoalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi. Kondisi tersebut lantaran komposisi penduduk Indonesia sangat beragam, baik dari status sosial,ekonomi dan grafis.

"Memang permasalahan kemiskinan itu beragam dan sangat kompleks di Indonesia ini.

Yogyakarta, PSKK UGM – Ada beragam mekanisme yang diterapkan di dalam hubungan-hubungan kerja guna memastikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya bisa saling bersinergi.

Yogyakarta, UGM – Di balik tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia, terdapat industri bernilai ratusan juta dolar dengan ratusan ribu orang yang menggantungkan kehidupan mereka pada industri ini.

Jakarta, CNN Indonesia – Ratusan warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dipindahkan Pemerintah dari Kalimantan mengalami kendala saat mengurus status kependudukan mereka di lokasi tujuan.

Menurut Peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Profesor Muhadjir Darwin, ratusan warga eks Gafatar tersebut sebenarnya telah tercatat sebagai warga Kalimantan sebelum direlokasi Pemerintah.

Yogyakarta, PSKK UGM – Ada lebih dari 700 orang yang disebut sebagai mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar, direlokasi dari Mempawah Timur, Kalimantan Barat.

Yogyakarta, PSKK UGM – Melanggar norma agama dan kesusilaan merupakan alasan yang kerap kali digunakan untuk menentang isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) bahkan keberadaan kelompok-kelompoknya.

Yogyakarta (ANTARA News) – Pemerintah perlu membenahi parameter kemiskinan sebagai acuan untuk menyempurnakan kembali kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, kata Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna.

"Selama ini definisi maupun parameter kemiskinan masih lemah, sehingga gambaran angka kemiskinan terlihat positif dibandingkan dengan kenyataannya," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Ia mengatakan penghitungan kemiskinan secara moneter yang selama ini digunakan oleh pemerintah pada kenyataannya belum cukup menggambarkan kondisi riil kemiskinan di tingkat daerah.

"Kondisi kemiskinan hanya tergambar secara makro," kata dia.

Kondisi kemiskinan di berbagai wilayah, menurut Hadna, cukup bervariasi, baik antara desa dengan kota, Indonesia bagian barat dan timur, serta Pulau Jawa dengan luar Jawa.

Dengan demikian, menurut dia, data yang diterima tidaki dapat digeneralisasi bahwa persoalan yang dihadapi oleh setiap wilayah adalah sama.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu kembali dilakukan pembenahan dengan mengubah parameter kemiskinan melalui penghitungan kemiskinan secara multidimensi.

Dengan demikian, katanya, hal itu mampu menggambarkan kemiskinan yang bersifat kompleks dan mewakili kondisi lokal.

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), menurut dia, juga harus lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Ini penting karena apabila data salah, maka respons kebijakannya pun kemungkinan salah," kata dia.

Selain itu, menurut Hadna, guna mengatasi persoalan kemiskinan sekaligus ketimpangan, pemerintah sebetulnya juga dapat mendorong masing-masing daerah mengembangkan parameter kemiskinan yang lebih kontekstual dan mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat setempat.

Parameter yang disesuaikan dengan kondisi riil daerah tersebut, kata dia, bisa lebih mudah digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah.

Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah memang perlu didorong untuk mulai menggunakan pendekatan baru dalam menangani persoalan-persoalan kemiskinan.