JAKARTA, KOMPAS – Para bupati dan wali kota wajib berinovasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghapus kebijakan yang menghambat investasi.

KEFAMENANU, KOMPAS – Kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa alasan diwajibkannya anak memiliki kartu Identitas (KIA) adalah agar pemerintah memiliki data valid mengenai jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, pemerintah ingin melatih anak-anak lebih mandiri dengan KIA tersebut.

"Sehingga setiap desa kami ingin punya berapa data jumlah penduduk, laki-laki, wanita, dan berapa penduduk yang usianya di bawah 17 tahun," kata Tjahjo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Tjahjo menegaskan, WNI usia dewasa wajib memiliki KTP untuk mengurus SIM, Paspor, dan lainnya.

Sama dengan itu, kata Tjahjo, WNI usia di bawah 17 tahun juga memerlukan KIA untuk mengurus pembukaan rekening bank, paspor, dan lainnya.

"Buat anak-anak, ini melatih kemandirian," ujarnya.

Selain itu, Tjahjo menuturkan bahwa pembuatan KIA tidak dikenakan biaya.

JAKARTA, Indonesia – “The day before I was discharged by the midwife, my daughter was circumcised.

Jakarta, Suara.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan persoalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi. Kondisi tersebut lantaran komposisi penduduk Indonesia sangat beragam, baik dari status sosial,ekonomi dan grafis.

"Memang permasalahan kemiskinan itu beragam dan sangat kompleks di Indonesia ini.

Yogyakarta, PSKK UGM – Ada beragam mekanisme yang diterapkan di dalam hubungan-hubungan kerja guna memastikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya bisa saling bersinergi.

Yogyakarta, UGM – Di balik tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia, terdapat industri bernilai ratusan juta dolar dengan ratusan ribu orang yang menggantungkan kehidupan mereka pada industri ini.

Jakarta, CNN Indonesia – Ratusan warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dipindahkan Pemerintah dari Kalimantan mengalami kendala saat mengurus status kependudukan mereka di lokasi tujuan.

Menurut Peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Profesor Muhadjir Darwin, ratusan warga eks Gafatar tersebut sebenarnya telah tercatat sebagai warga Kalimantan sebelum direlokasi Pemerintah.

Yogyakarta, PSKK UGM – Ada lebih dari 700 orang yang disebut sebagai mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar, direlokasi dari Mempawah Timur, Kalimantan Barat.

Yogyakarta, PSKK UGM – Melanggar norma agama dan kesusilaan merupakan alasan yang kerap kali digunakan untuk menentang isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) bahkan keberadaan kelompok-kelompoknya.