NUNUKAN, KOMPAS.com – Jhonson (40) terpaksa pasrah ketika harus kembali pulang ke Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ketika persyaratan untuk mengurus akte kelahiran anaknya kurang.
Padahal, untuk kembali ke kampung halamannya yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tersebut dibutuhkan bensin hingga 2 drum karena saking jauhnya dari ibu kota Kabupaten Nunukan.
“Kalau ongkos kira-kira sampai 8 jutaan.
Yogyakarta, detikNews – Peningkatan tren pernikahan dini memang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Yogyakarta, detikNews – Meski dikenal sebagai Kota Pelajar, Yogyakarta ternyata masih menyimpan persoalan kependudukan yang pelik, utamanya terkait pernikahan dini. Bahkan peneliti mengungkap, penyebabnya tidak melulu karena hamil di luar nikah.
Dr Umi Listyaningsih, M.Si., peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada mengungkapkan, angka pernikahan dini di DI Yogyakarta tergolong tinggi karena memang banyak remaja di wilayah ini yang ingin menikah muda.
Ia bahkan pernah menemui sebuah kasus di mana pasangan muda yang ingin menikah dan berpura-pura meminjam test pack (alat penentu kehamilan) dari tetangganya agar bisa direstui.
"Jadi dia bersikeras untuk menikahi kekasihnya karena ngakunya sudah dihamili," ungkapnya di sela-sela Pertemuan Nasional Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Kajian Dialog Kebijakan Kependudukan, di Grand Aston Hotel Yogyakarta, Senin (25/7/2016).
Kasus ini bahkan membuat camat di daerah tersebut turun tangan langsung untuk memastikan kebenarannya.
Yogyakarta, detikNews – Pernikahan di usia yang belum matang, baik secara fisik maupun mental, masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Yogyakarta, Detik.com – Bagi orang awam, kependudukan bukanlah isu yang menonjol.
Yogyakarta, PSKK UGM – Bersama The Asia Research Institute, National University of Singapore, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan kembali melakukan Studi Child Health and Migrant Parents in South East Asia (CHAMPSEA) yang kedua.
JAKARTA, Koran Jakarta – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan pada rumah tangga miskin khususnya di perdesaan makin memperkuat temuan satu dekade terakhir terkait terus meningkatnya kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Data Bank Dunia menyebutkan angka gini rasio Indonesia pada 2016 mencapai 0,45 atau naik dari 0,42 setahun sebelumnya.
Pengeluaran penduduk miskin di perdesaan makin jauh di bawah garis kemiskinan.
Inflasi sulit dikendalikan, garis kemiskinan di perdesaan menjadi cukup tinggi.
Koran Jakarta, JAKARTA – Sejumlah kalangan mengingatkan agar pemerintah mencermati tingkat kemiskinan di perdesaan yang makin parah.
Jakarta, Berita Satu – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2016 mencapai 10,86% atau 28,01 juta orang, menurun 580.000 orang dibanding Maret 2015 yang sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22%.
"(Kemiskinan red) Terjadi penurunan dibanding September 2015 11,13% 28,51 juta orang, dibanding Maret 2015 juga turun 11,22% 28,59 juta orang.
Liputan6.com, Jakarta – Indonesia hanya memiliki 122 juta angkatan kerja yang dibagi menjadi 114 juta orang yang bekerja dan 7.5 juta orang yang menganggur.
