Yogyakarta (Antara) – Pemerintah diminta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki sumber daya manusia Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
Hal itu disampaikan Ketua Program Doktoral Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Muhadjir Darwin, di Yogyakarta, Jumat.
“Kami meminta pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki warga negara Indonesia yang berada di dalam dan luar negeri,” ujarnya.
Salah satu upaya optimalisasi tersebut, kata dia, dengan membuka ruang kebijakan yang fleksibel terkait dwi kewarganegaraan (“double citizenship”) yang dimiliki warga Indonesia sehingga warga negara Indonesia dapat berkontribusi aktif bagi pembangunan nasional.
Muhadjir mengatakan argumentasi membuka kebijakan fleksibel itu didasarkan pada persaingan global yang saat ini tengah dihadapi seluruh negara di dunia.
Dimana negara lain, kata dia, sedang membuka diri untuk menerima banyak warga negara asing potensial yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan negaranya.
Intinya, kata dia, pada era globalisasi saat ini dimana perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain terjadi dengan sangat cepat, maka sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan potensi warganya yang berada di luar negeri.
“Kalau kita tidak mengakomodasi dengan merevisi Undang-Undang yang terkait, maka kita akan kedodoran.
