Yogyakarta, PSKK UGM — Pada 2015 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada akan kembali menggiatkan aktivitas publikasi maupun pelatihan.
Media Monday, 2 March 2015
Yogyakarta, PSKK UGM — Pada 2015 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada akan kembali menggiatkan aktivitas publikasi maupun pelatihan.
Media Monday, 2 March 2015
Aktif juga dalam kampanye terkait dengan pendidikan dan pemberdayaan pemuda.
Dalam budaya Indonesia, kata seksual seakan hanya boleh ada dalam kamus.
Media Friday, 27 February 2015
Yogyakarta, KR — SOSOKNYA garang, fenomenal dan kontroversial.
Media Wednesday, 18 February 2015
Perubahan iklim tidak hanya berdampak bagi beruang kutub tapi juga bagi hidup umat manusia karena bisa menyebabkan jutaan orang terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya.
GENEVA — Para pelaku gerakan lingkungan hidup memperingatkan krisis imigrasi yang membayangi sebagai akibat dari perubahan iklim.
Media Wednesday, 18 February 2015
JAKARTA, KOMPAS.com — Dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi Jakarta untuk menekan tingkat kelahiran dari 2,3 menjadi 2,0 (per 1.000 orang per tahun).
Essay & OpinionMedia Tuesday, 17 February 2015
Program Keluarga Berencana atau KB yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Pelita I, yang kemudian berubah menjadi Gerakan KB Nasional pada Pelita V adalah upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Media Tuesday, 17 February 2015
Jakarta, Berita Satu — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka mengkritisi lelang jabatan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes).
Media Monday, 16 February 2015
Yogyakarta, PSKK UGM — Ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan masyarakat Kota Yogyakarta terkait dengan kualitas pelayanan di puskesmas.
Media Monday, 16 February 2015
OELAMASI, KOMPAS — Nusa Tenggara Timur merupakan daerah pengirim tenaga kerja Indonesia terbesar di Indonesia.
Media Saturday, 14 February 2015
JAKARTA, KOMPAS — Politik lokal menjadi salah satu penyebab sulitnya penyelesaian batas antardaerah otonom.