TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pemerintah Daerah (pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal memberlakukan aturan bahwa setiap anak yang berusia di bawah 17 tahun wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Pemberlakuan aturan ini diperkirakan mulai dapat terlaksana tahun depan. Aturan mengenai KIA ini sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Administrasi Kependudukan dan KIA.

Raperda juga sudah disahkan di DPRD DIY beberapa waktu lalu.

Jakarta, TNP2K – Dalam rangka memfasilitasi tinjauan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru), TNP2K menyelenggarakan Lokakarya Refleksi beserta pengemban tanggung jawab dari tiga kabupaten: Ketapang, Kaimana dan Keerom yang selama ini telah bekerja sama secara erat dengan TNP2K dalam melaksanakan pra-uji coba penelitian KIAT Guru.

TEMPO.CO, Yogyakarta – Ekonom dari Australia National University (ANU), Chris Manning, memberikan sejumlah saran agar Indonesia mampu menyamai Cina dan India sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang baru.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa ada reformasi sistem pendidikan,” ujar Chris dalam Seminar Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Kependudukan di Indonesia di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM pada Kamis sore, 17 September 2015.

Chris menyarankan Indonesia mengubah strategi pembangunan di bidang pendidikan dengan lebih menitikberatkan aspek kualitas dan tidak lagi mengejar target kuantitas.

Yogyakarta, PSKK UGM — Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian dunia dihadapkan pada masalah pelemahan ekonomi global yang bersifat multidimensional.

YOGYAKARTA, Humas UGM – Sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) harus dimodifikasi disesuaikan dengan perkembangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — Badan Pembangunan PBB menyatakan kalau Jalur Gaza, yang satu dekade dilanda perang serta blokade Israel, tidak akan bisa dihunilagi dalam waktu lima tahun ke depan.

"Konsekuensi sosial, kesehatan, dan keamanan terkait kepadatan penduduk yang tinggi, merupakan salah satu faktor yang membuat Gaza tidak layak huni pada tahun 2020," tulis laporan tahunan dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dilansir dari Reuters, Rabu (2/9).

Gaza, daerah kecil sekitar 362 kilometer persegi yang terjepit di antara Israel, Mesir, dan Laut Mediterania, yang merupakan rumah bagi sekitar 1,8 juta warga Palestina, menjadi salah satu penduduk terpadat di dunia.

"Gaza tidak akan bisa dihuni lagi pada tahun 2020 jika kecenderungan ekonomi saat ini bertahan," kata laporan itu.

Sementara itu, kepadatan tinggi bukanlah hal yang baru, situasi telah diperburuk oleh tiga operasi militer Israel di enam tahun terakhir dan blokade ekonomi selama satu dekade.

Laporan itu juga menyebut jika blokade merusak infrastruktur dari Gaza, menghancurkan basis produktif, rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan penduduk Palestina di Gaza yang miskin.

Kondisi sosial ekonomi di Gaza saat ini berada pada titik terendah mereka sejak tahun 1967, ketika Israel merebut wilayah dari Mesir dalam Perang Enam Hari.

Laporan tersebut memperkirakan kalau tiga operasi militer, termasuk perang tahun lalu yang menghancurkan dan menewaskan sekitar 2.200 warga Palestina dan membuat setengah juta lebih mengungsi, telah menyebabkan kerugian ekonomi hampir tiga kali ukuran produk domestik bruto lokal Gaza.

Perang 2014, juga menewaskan 73 warga Israel, menghancurkan lebihdari 20.000 rumah warga Palestina, 148 sekolah, 15 rumah sakit dan 45 pusat kesehatan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia diyakini mampu keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah (middle income trap) jika berhasil memanfaatkan bonus demografi secara maksimal.

JAKARTA, KOMPAS — Kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi di Indonesia masih rendah.

Devex — The architecture of the development agenda and how it will be financed has changed, but the U.N.

Yogyakarta, PSKK UGM — Migrasi internasional merupakan fenomena yang tidak bisa dibendung.