TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kementerian Hukum dan Ham RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berkomitmen mendukung Program Perbaikan Tata Kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Bambang Widodo menuturkan, Ditjen Imigrasi telah melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dalam sejumlah kegiatan.
Pertama, memasukkan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) sebagai kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2015-2016.
“Tentunya dengan mempersiapkan anggaran dan SDM (Sumber Daya Manusia), untuk melakukan setting dan figurasi Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT),” ungkapnya saat konferensi pers di ruang kerjanya di Kanwil Kemenkum Ham Kalbar, Selasa (27/9/2016).
Lanjut Widodo, selanjutnya merealisasikan sinergisitas fungsi Imigrasi dalam LTSP Mataram, LTSP Nunukan dan saat ini sedang berjalan pula proses pembentukan 10 titik LTSP di Provinsi Jawa Barat.
Kedua, melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ditjen Imigrasi dengan Ditjen Administrasi Kependudukan, dalam rangka pengintegrasian antara Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
YOGYAKARTA, Okezone.com – Pemerintah diminta untuk mewaspadai peningkatan jumlah pekerja terselubung di Indonesia, karena pada jangka menengah dan panjang akan membebani keuangan negara.
“Dalam perhitungan angka pengangguran Badan Pusat Statistik (BPS), para pekerja terselubung itu tidak pernah terpantau, sebab BPS hanya mencatat pengangguran terbuka yang besarnya hanya sekitar 5,5 persen.
YOGYAKARTA, Kontan – Pengamat Kependudukan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi menilai, perhitungan angka pengangguran yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) keliru karena lebih mengutamakan pemberian informasi tentang angka pengangguran semu.
“Data pengangguran yang dipublikasi BPS itu hanya mengutarakan angka setengah pengangguran, bukan angka pengangguran riil.
Yogyakarta, PSKK UGM – Pembangunan hotel yang marak di Yogyakarta terus menjadi perhatian publik. Ketatnya persaingan bisnis penginapan tak ayal ikut mendorong pelanggaran administratif.
Yogyakarta, PSKK UGM – Akan selalu ada multiinterpretasi terhadap suatu isu dan arah kebijakan. Isu kebijakan yang sama akan dipahami serta direspon secara berbeda oleh setiap aktor kebijakan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Bersama The Asia Research Institute, National University of Singapore, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan kembali melakukan Studi Child Health and Migrant Parents in South East Asia (CHAMPSEA) yang kedua.
Yogyakarta, PSKK UGM – Kompleks Candi Borobudur yang meliputi Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan kawasan di sekitarnya terdaftar dalam World Heritage List No.
Yogyakarta, PSKK UGM – Telepon genggam atau handphone bukanlah lagi barang mewah. Handphone sudah menjadi perangkat komunikasi yang lazim dimiliki, bahkan menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang.
Siaran pers dalam rangka peringatan HUT Ke-43 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
Yogyakarta, PSKK UGM — Butir pertama dan kesepuluh dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) adalah mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Ada pengetahuan yang kaya tentang migrasi dalam buku berjudul “ON THE POLITICS OF MIGRATION: Indonesia and Beyond” karya Dr. Riwanto Tirtosudarmo, M.A., Peneliti Senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Hal itu mengemuka dalam acara bedah buku yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Jumat (6/11) di Auditorium Gedung Masri Singarimbun, Bulaksumur.