Harianjogja.com, JOGJA – Mayoritas pekerja migran asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 46,2%, berpendidikan maksimal sekolah dasar (SD), kata Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Joko Pitoyo.
“Jika digabung dengan pekerja migran yang berpendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka jumlahnya menjadi 77,6 persen,” kata Agus saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, seperti dikutip Antara, Rabu (9/11/2016).
Sementara itu, pekerja migran yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 20%, dan yang berpendidikan di atas SMA sebanyak 2,4%.
Mayoritas pekerja migran berusia 20-40 tahun, yakni sebanyak 75,8 persen.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Satu dari tiga anak Indonesia tergolong kekurangan gizi dan mengalami malnutrisi, sehingga perlu perhatian serius dari pihak terkait.
tirto.id – Pakar Migrasi Internasional dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), Dr. Sukamdi, M.Sc.
Yogyakarta, PSKK UGM – Tingkat kemiskinan di Indonesia memang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
Jakarta, CNN Indonesia — Kabupaten Sleman tercatat sebagai daerah yang memiliki tingkat kejahatan paling tinggi di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Peneliti dari UGM mengemukakan, bahwa saatnya kini bagi umat Islam yang cinta damai, untuk secara serius mencegah dan mengatasi radikalisme agama.
Yogyakarta, Berita Satu – Salah satu Ketua PP Muhmmadiyah Busyro Muqoddas berharap masyarakat sadar dan tidak mau dipermainkan dengan isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).
Yogyakarta, PSKK UGM – Bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, kampung merupakan unit yang mendasar serta penting dalam pembangunan daerah.
Yogyakarta, Beritasatu.com – Luas lahan kawasan permukiman kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2016 mencapai 264,9 hektare yang meliputi 229 rukun warga (RW).
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Triyastuti Setianingrum saat ditemui di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Minggu (22/10) menyebutkan kampung-kampung kumuh tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan, seperti Gedongkiwo, Sorosutan, Suryatmajan, Prawirodirjan, Pringgokusuman, Kricak, Karangwaru, Ngupasan, dan lainnya.
Sementara, kata dia, wilayah dengan kawasan permukiman kumuh paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo seluas 75,2 ha, Kecamatan Tegalrejo 35,18 ha, dan Kecamatan Mantrijeron 20,65 ha.
Ia mengatakan permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius.
Pasalnya, permukiman di kawasan tersebut identik dengan hunian yang padat, sarana sanitasi dan sumber air bersih yang terbatas, akses dan sarana jalan yang tidak memadai, hingga status tanah yang bermasalah, kata dia.
“Beragam kompleksitas persoalan tersebut menjadikannya kawasan yang kumuh.
