Banjarmasin, Detik Health – Data SDKI 2012 menunjukkan sebanyak 32 bayi dari 1.000 kelahiran meninggal karena sebab yang sebenarnya bisa dicegah.
Arsip:
Media
Dua pertiga penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2035.
Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pergantian pemerintahan, sekira 6 bulan lagi, kita dihadapkan pada postur demografi yang mencemaskan, kendati di sisi lain terdapat bonus demografi yang dikatakan besar.
Bonus demografi, di mana dalam struktur piramida penduduk, yang berusia muda lebih gemuk dibandingkan dengan penduduk yang berusia tua.
Wacana merevisi garis kemiskinan untuk menghitung jumlah penduduk miskin nasional sudah bikin para pakar bosan meneriakkannya.
Syukurlah bahwa paling tidak Bappenas sudah bertahap mendiskusikan hal tersebut sejak pertengahan tahun lalu.
Washington, Berita Satu – Indonesia yang diwakili oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs Prof Nila Moeloek hari ini memaparkan pandangan tentang pentingnya kesehatan Ibu dan anak sebagai esensi bagi pembangunan yang berkelanjutan di forum “The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) Roundtable: Women and Children at the Centre of the Post-2015 Development Agenda”.
JAKARTA, KOMPAS — Siswa dari keluarga miskin yang bisa menikmati pendidikan menengah dan tinggi jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kaya.
Komnas HAM meminta Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum memperbaiki Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan presiden mendatang.
JAKARTA — Koordinator Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (17/4) mengatakan telah terjadi penggelembungan atau manipulasi jumlah penduduk di sejumlah provinsi di Indonesia seperti Papua, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dia mencontohkan sensus penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2010 berjumlah 2,8 juta orang dan pada tahun 2013 mencapai 4,2 juta orang.
Saat ini Indonesia memiliki pekerja usia lanjut yang paling banyak diantara delapan negara di Asia.
Yogyakarta, PSKK UGM – Isu kependudukan akan kembali menjadi sentra dalam penyusunan rencana serta program-program pembangunan nasional.
JAKARTA, KOMPAS — Menjelang akhir Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) pada 2015, Komisi Status Perempuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai kesimpulan yang disepakati 45 negara anggota komisi bahwa pembangunan pasca-MDG harus berbasis pada kerangka pemenuhan hak asasi manusia perempuan.
Isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penegakan HAM perempuan harus menjadi tujuan yang berdiri sendiri dalam pembangunan pasca-MDG.