Yogyakarta, PSKK UGM — Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah sangat banyak. Belum lama ini, kasus kematian Angeline di Bali dan kasus dijatuhinya vonis hukuman mati terhadap anak di bawah umur di Gunung Sitoli ramai menjadi perbincangan publik.
Tribun Jogja — Melihat permasalahan e-KTP yang ada sekarang ini, dapat dipastikan permasalahan yang ada kini hanyalah teknis.
VIVA.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai bagian dari sistem melanggengkan pernikahan pada anak atau perempuan berusia belum 16 tahun.
Peneliti Senior pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Muhadjir Darwin, mengaku kecewa dengan putusan itu meski tetap menghormati sebagai produk hukum.
Yogyakarta, PSKK UGM – Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak peninjauan kembali UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terutama pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan.
Yogyakarta, PSKK UGM — Pernah sukses di dalam perencanaan dan pelaksanaannya di masa lalu, program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia kini mengalami stagnansi.
Yogyakarta, PSKK UGM — Bertempat di Ruang Pertemuan I, Gedung Masri Singarimbun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat melakukan kunjungan ke Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Selasa (16/6) siang.
Yogyakarta, PSKK UGM — Selama beberapa tahun terakhir, angka kelaparan dunia dilaporkan menurun. Beberapa negara berkembang mampu memperbaiki kondisi pangan di dalam negeri.
Yogyakarta, PSKK UGM — Selama beberapa tahun terakhir, angka kelaparan dunia dilaporkan menurun.
Yogyakarta, PSKK UGM — Berbicara tentang kebijakan pangan, ada tiga hal pokok pembahasan di dalamnya, yaitu food production, food distribution, dan food consumption—bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan serta dikonsumsi.
The Jakarta Post, Jakarta | World | Tue, June 09 2015, 11:27 AM
Representatives from several Asian countries across South Asia have highlighted the need to gather improved national data on the prevalence of violence against women, in a workshop organized by the United Nations Population Fund Asia-Pacific Regional Office (UNFPA APRO) in Bangkok this week.
They also agreed to strengthen the evidence base to help governments formulate more effective strategies to tackle the issue.
UNFPA APRO ad interim regional director Lubna Baqi said key studies in the past, collating prevalence data from many countries around the world, estimated that at least one out of three women would experience physical or sexual violence at some point in her lifetime, often at the hands of their intimate partners, including their spouses.
“Many researchers feel the real number may be much higher," she said in a statement on Tuesday.
Baqi further said that although prevalence studies remained the best way to obtain such data, the data-gathering process must be strengthened and scaled up significantly.
"Moreover, women who experience violence must be able to report it to relevant authorities, as well as share their experiences with those conducting studies on violence against women, in a safe and enabling environment free of fear and intimidation," she pointed out.
UNFPA APRO has been pressing for robust and safe data collection on violence against women to support policies and programs in the region.