Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pergantian pemerintahan, sekira 6 bulan lagi, kita dihadapkan pada postur demografi yang mencemaskan, kendati di sisi lain terdapat bonus demografi yang dikatakan besar.
Post by :
admin
Wacana merevisi garis kemiskinan untuk menghitung jumlah penduduk miskin nasional sudah bikin para pakar bosan meneriakkannya. Syukurlah bahwa paling tidak Bappenas sudah bertahap mendiskusikan hal tersebut sejak pertengahan tahun lalu.
Washington, Berita Satu – Indonesia yang diwakili oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs Prof Nila Moeloek hari ini memaparkan pandangan tentang pentingnya kesehatan Ibu dan anak sebagai esensi bagi pembangunan yang berkelanjutan di […].
JAKARTA, KOMPAS — Siswa dari keluarga miskin yang bisa menikmati pendidikan menengah dan tinggi jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kaya. Hal itu akibat tingginya beban biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat.
Komnas HAM meminta Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum memperbaiki Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan presiden mendatang. JAKARTA — Koordinator Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (17/4) mengatakan telah terjadi penggelembungan atau […].
Saat ini Indonesia memiliki pekerja usia lanjut yang paling banyak diantara delapan negara di Asia. Akan tetapi, angka ini masih bisa menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Yogyakarta, PSKK UGM – Isu kependudukan akan kembali menjadi sentra dalam penyusunan rencana serta program-program pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, pemerintah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan otoritasnya dalam mengembangkan kebijakan dan program, […].
JAKARTA, KOMPAS — Menjelang akhir Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) pada 2015, Komisi Status Perempuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai kesimpulan yang disepakati 45 negara anggota komisi bahwa pembangunan pasca-MDG harus berbasis pada kerangka pemenuhan hak asasi […].
JAKARTA, KOMPAS — Kejahatan demografi tersebar di seluruh Indonesia, terutama di wilayah pemekaran. Kejahatan ini berujung pada manipulasi suara ketika pemilu dan penggelapan dana bantuan dari pemerintah.
