JAKARTA, KOMPAS — Kasus perceraian dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, meningkat 52 persen. Sebanyak 70 persen perceraian diajukan oleh istri. Hal itu terutama karena ketidaksiapan menikah yang ditandai dengan rumah tangga tidak harmonis, tidak ada […].

Metrotvnews.com — PRESIDEN Jokowi tentang Revolusi Mental di harian Kompas (10/5/2014) menyebutkan bahwa hasil pembangunan yang belum optimal yang diselenggarakan pemerintah terutama diakibatkan mental bangsa yang belum berubah sejak era Orde Baru.

Yogyakarta, PSKK UGM — Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan paling sedikit 30 persen dari luas kota secara keseluruhan. Klausul ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Strategi Pembangunan | Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak Bukan Industri Besar Namun UMKM KORAN JAKARTA  –  Terjadinya peningkatan pengangguran dan ancaman pemutusan hubungan kerja  (PHK) massal merupakan bentuk kemunduran ekonomi nasional yang harus diakui pemerintah.

YOGYAKARTA, Kedaulatan Rakyat — PERNIKAHAN dini, atau pernikahan yang dilakukan mereka yang masih berusia anak-anak, berdampak luas. Jika para pakar reproduksi melihatnya sebagai sebuah ‘investasi kanker serviks’, secara sosial pernikahan dini juga rawan membuat anak perempuan […].

The Jakarta Post, Mataram | Archipelago | Fri, June 26 2015 More than 40,000 couples from 1.5 million families in West Nusa Tenggara (NTB) got married at below 20 years old, contributing to problems with […].

the Jakarta Post | Opinion | Thu, June 25 2015 It takes only common sense to understand the pressure of population dynamics on this country. As urban areas and cities grow people are increasingly competing […].

Yogyakarta, PSKK UGM — Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sudah sangat banyak. Belum lama ini, kasus kematian Angeline di Bali dan kasus dijatuhinya vonis hukuman mati terhadap anak di bawah umur […].

Tribun Jogja — Melihat permasalahan e-KTP yang ada sekarang ini, dapat dipastikan permasalahan yang ada kini hanyalah teknis. Mengingat seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan e-KTP ditanggung APBN.