Jakarta (KR) — Menjelang pembentukan kabinet, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan merumuskannya dengan para ketum parpol koalisinya untuk membahas postur kabinetnya. Untuk kepentingan itu pula, mantan Walikota Solo itu semakin intens melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik kolaisinya. "Saya ketemu Bu Mega, Pak Muhaimin, dan Pak Surya Paloh. Nanti 15 September sudah ketemu posturnya (kabinet) seperti apa. Ketemu gemuk atau kurus," kata Jokowi kepada wartawan di Gedung RRI Jakarta, Senin (8/9).
Jokowi memperkirakan jumlah kabinetnya tak berbeda dengan yang saat ini, yakni 34 kementerian. Namun, di tanggal 15 September nanti baru akan diumumkan postur resminya. Setelah resmi mengumumkan, Jokowi masih akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengisi nama-nama menterinya.
Waktu yang semakin dekat membuat Jokowi semakin sering melakukan pertemuan internal dengan Surya Paloh, Megawati, dan Muhaimim Iskandar. "Kondisinya kan sudah mepet, tinggal satu bulan lagi, harus lebih intens," ucapnya.
Terkait hal tersebut, kini Tim Transisi Jokowi-JK yang dikepalai Rini Soemarno juga telah bergerak melakukan pertemuan dengan para pejabat dan menteri bidang politik dan hukum di Kantor Kemenko Polhukam. Rini Soemarno mengaku, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, utamanya mengenai program-program internasional.
Sementara di Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Agus Heruanto Hadna mengatakan, ada beberapa pemikiran mendasar yang perlu dimiliki Jokowi-JK dan Tim Transisi dalam menyusun struktur kabinetnya. Pertama, melihat isu pembangunan yang akan mengemuka baik pada level nasional maupun global mendatang. Kedua, pemerintahan baru perlu menyusun model kelembagaan yang mampu mengakomodasi strategi dan kerja multisektor tersebut.
"Ada enam isu utama yang menjadi tantangan pembangunan bagi pemerintahan baru Jokowi-JK, yakni sumber daya manusia, isu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, infrastruktur, pangan dan energi, daya dukung dan pelestarian lingkungan, isu demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM," ujarnya. [] (Sim/Edi/Asp)-d
*Sumber: Harian Kedaulatan Rakyat, 9 September 2014 | Foto: Jawabaratnews.com
