Komnas HAM meminta Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum memperbaiki Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan presiden mendatang. JAKARTA — Koordinator Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (17/4) mengatakan telah terjadi penggelembungan atau […].

Saat ini Indonesia memiliki pekerja usia lanjut yang paling banyak diantara delapan negara di Asia. Akan tetapi, angka ini masih bisa menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Yogyakarta, PSKK UGM – Isu kependudukan akan kembali menjadi sentra dalam penyusunan rencana serta program-program pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, pemerintah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan otoritasnya dalam mengembangkan kebijakan dan program, […].

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang akhir Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) pada 2015, Komisi Status Perempuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai kesimpulan yang disepakati 45 negara anggota komisi bahwa pembangunan pasca-MDG harus berbasis pada kerangka pemenuhan hak asasi […].

JAKARTA, KOMPAS — Kejahatan demografi tersebar di seluruh Indonesia, terutama di wilayah pemekaran. Kejahatan ini berujung pada manipulasi suara ketika pemilu dan penggelapan dana bantuan dari pemerintah.

Sindonews.com – Sidang pertemuan tahunan Komisi Kependudukan dan Pembangunan PBB resmi dibuka oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB dan diikuti delegasi dari 179 negara anggota PBB di gedung utama ECOSOC UN tepat pukul 10.00 waktu New […].

Yogyakarta (Antara Jogja) – Pemerintah Kota Yogyakarta menggratiskan seluruh biaya retribusi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Administrasi Kependudukan. "Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 […].

Metrotvnews.com Jakarta: Indonesia memberikan komitmen besar terhadap kualitas penduduk. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal. Pernyataan itu ia sampaikan dalam debat interaktif tingkat tinggi di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, […].

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk membuka akses bagi partisipasi masyarakat maka dibentuklah Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Unit […].