Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

Ph.D. (Public Administration) University of Duisburg-Essen, Germany, 2006 Fokus Kajian: kebijakan publik, reformasi pemerintahan, dan kepemimpinan. Agus Heruanto Hadna adalah pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM periode 2015-2018 dan periode 2013-2014. Selain aktif di bidang penelitian, Hadna juga aktif mengajar di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM serta di Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan UGM. Di masa kepemimpinannya, visi PSKK UGM sebagai center of excellent ditetapkan. Visi ini didukung oleh misi utama untuk meningkatkan kesadaran sekaligus pemahaman masyarakat tentang pentingnya persoalan-persoalan kependudukan, kebijakan kependudukan serta implikasinya terhadap pembangunan. Menurut Hadna, komitmen lembaga untuk mendampingi para pembuat kebijakan perlu terus dijaga, terutama di dalam mengembangkan berbagai strategi untuk menangani persoalan-persoalan kependudukan. Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian lembaga dengan pendididikan yang saat ini dikelola oleh Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan. Tujuannya, yakni untuk mempromosikan penelitian multidisipliner terkait isu kependudukan dan kebijakan. Untuk terus meningkatkan keunggulan komparatif lembaga, Hadna bercita-cita untuk membangun laboratorium dan pusat data kependudukan nasional yang akan dinamai Indonesia Population Expose Center (IPEC). Harapannya, laboratorium ini akan mengelola data kependudukan Indonesia dan provinsi di Indonesia secara terpadu dan komprehensif karena hingga saat ini data-data tersebut masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian lainnya. Menurut Hadna, carut-marut kebijakan pembangunan, khususnya human development di Indonesia diduga karena tidak terintegrasinya data antarlembaga pemerintah. IPEC diproyeksikan menjadi rujukan data, informasi, dan publikasi kependudukan Indonesia berskala internasional, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga donor, masyarakat, dan mahasiswa di tingkat internasional maupun nasional. []

1. Survei IKM Utilitas Kota Yogyakarta Tahun 20112. Public Satisfaction Index Survey of Utility in Yogyakarta City 20113. Survey Indeks Evaluasi Kinerja Manajemen RSUD Kota Yogyakarta4. 1st Indonesia Rapid Decentralization Appraisal IRDA5. 1st Indonesia Rapid Decentralization Appraisal IRDA6. 2nd Indonesia Rapid Decentralization Appraisal - IRDA7. 2nd Indonesia Rapid Decentralization Appraisal - IRDA8. 4th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal IRDA9. 4th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal IRDA10. 5th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal IRDA11. 5th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal IRDA12. Pendataan Perizinan Di Kecamatan Gondomanan Dan Kecamatan Pakualaman Di Kota Yogyakarta13. Pendataan Perizinan Di Kecamatan Gondomanan Dan Kecamatan Pakualaman Di Kota Yogyakarta14. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Di 5 Distrik Kabupaten Teluk Bintuni15. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Di 5 Distrik Kabupaten Teluk Bintuni16. Survei Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat Di Puskesmas Sekota Yogyakarta 200817. Survei Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat Di Puskesmas Sekota Yogyakarta 200818. ISP Governance Program In Bintuni 2009 201219. ISP Governance Program In Bintuni 2009 201220. Penyusunan Instrumen Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Bidang Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta21. Penyusunan Instrumen Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Bidang Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta22. Survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Puskesma Se Kota Yogyakarta23. Survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Puskesma Se Kota Yogyakarta24. Program Sosial Terpadu (ISP) Program Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat 2009-201325. ISP (Integrated Social Program) Governance Program in Teluk Bintuni Regency, West Papua 2009-201326. Studi Kebutuhan Air Baku Masyarakat di Blok Cepu (Bojonegoro dan Tuban): Sebuah Studi Awal27. Ulasan Analisis Situasi Anak dan Perempuan (ASIA): Menciptakan Alat Perencanaan Ramah Anak yang Holistik28. Review of Situation Analysis of Children and Women (ASIA): Creating A Holistic Child-Friendly Planning Tool29. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Utilitas di Kota Yogyakarta30. Public Service Satisfaction Index Survey in Yogyakarta City31. Survei Penyusunan Parameter Kemiskinan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat32. Preparation of Poverty Parameter Survey in Fakfak Regency West Papua33. Survei Pemantauan Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi)34. Performance Monitoring Survey of the National Program for Community Empowement Healthy and Smart Generation (PNPM Generasi)35. Studi Pemetaan Sosial di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta36. Social Mapping Studies in Kulonprogo Regency, Yogyakarta37. Studi Dinamika Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta38. Dynamics of Social Change and Potential Conflict Study in Daerah Istimewa Yogyakarta39. A Study of Community's Need for Raw Water in Cepu Block (Bojonegoro and Tuban): A Preliminary Study40. Management Performance Evaluation Index Survei of Yogyakarta City's Hospital in 201141. Konsultasi Kajian Perilaku Pelanggar PERDA Tahun 201842. Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi di Kab. Fakfak43. Survey Kepuasan Pelanggan Internal RS JIH44. Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Terhadap Kinerja Sekolah45. STUDY Optimalisasi Peranan CSR dalam Pembangunan di Kabupaten Katingan TAHUN ANGGARAN 2019
1. RINGKASAN EKSEKUTIF: Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat2. RINGKASAN EKSEKUTIF: Pemetaan Kemiskinan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat3. Annual Report CPPS UGM 20154. MEMPERKECIL RISIKO PENDUDUK DEWASA TERKENA PENYAKIT KARDIOVASKULER DI DKI JAKARTA5. MEMPERKECIL RISIKO PENDUDUK DEWASA TERKENA PENYAKIT KARDIOVASKULER DI DKI JAKARTA6. Profil Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat7. Profil Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat8. Dinamika Hubungan Eksekutif - Legislatif di Era Otonomi Daerah9. Dinamika Hubungan Eksekutif - Legislatif di Era Otonomi Daerah10. THE SITUATION OF CHILDREN AND WOMEN IN INDONESIA 2000-2010: Working towards Progress with Equity under Decentralisation11. PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMPENGARUHI SIKAP TERHADAP KEIKUTSERTAAN BER-KELUARGA BERENCANA: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 200712. PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMPENGARUHI SIKAP TERHADAP KEIKUTSERTAAN BER-KELUARGA BERENCANA: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 200713. NEW PUBLICNESS AND ITS IMPLICATION ON SOCIAL CONFLICTS: The Relation between Local Community and the Gated Community in Sleman14. NEW PUBLICNESS AND ITS IMPLICATION ON SOCIAL CONFLICTS: The Relation between Local Community and the Gated Community in Sleman15. EVALUATION OF POVERTY ALLEVIATION POLICY: Can Conditional Cash Transfer Improve the Academic Performance of Poor Students in Indonesia?16. Administrative Reform Strategies for Different Local District17. Kerancuan Paradigmatik dalam Reformasi Birokrasi di Tingkat Lokal Era Otonomi Daerah18. Formulating an Oil and Gas Revenue Sharing Fund Based on Rights Based Approach19. Formulating an Oil and Gas Revenue Sharing Fund Based on Rights Based Approach20. Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin Pertama di Gunungkidul21. Identifikasi Potensi Wilayah Transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta22. Tinjau Ulang Definisi, Parameter, dan Manajemen Data Kemiskinan di Indonesia23. Pembiayaan Pelayanan Kekerasan Perempuan dan Anak24. POLITICAL LINKAGES DAN MODEL REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA25. POLITICAL LINKAGES DAN MODEL REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA