Yogyakarta, PSKK UGM – Tata pemerintahan sudah cukup lama menjadi wacana publik. Kendati demikian, ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap kinerja tata pemerintahan yang baik masihlah jauh dari realitasnya. Secara keseluruhan, reformasi tata pemerintahan di Indonesia masih menghadapi masalah yang mendasar. Belum ada perubahan yang konsisten dalam perbaikan kinerja tata pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah.
Sebagai salah satu pusat studi yang perhatian terhadap isu-isu governance dan desentralisasi, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada terus berkomitmen untuk melakukan program pendampingan dengan pemerintah daerah. Misalnya, program penguatan kapasitas lembaga, dan program penguatan kapasitas sumber daya manusia (aparat pemerintah daerah).
Hal itu disampaikan oleh Dr. Setiadi, Manajer Penelitian dan Publikasi PSKK UGM, sekaligus Peneliti Utama atau PI (principal investigator) kegiatan ini saat Kick Off Meeting “Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro” di Yogyakarta, Jumat (9/1) pekan lalu.
Ada dua isu utama yang akan dijalankan oleh PSKK UGM melalui program ini. Pertama, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Kedua, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam mengelola Anggaran Pembangunan Desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lainnya.
Setiadi mengatakan, sasaran program ini adalah sepuluh unsur penyelenggara pemerintahan desa dari 12 desa di Kabupaten Bojonegoro. Enam desa merupakan hasil pemekaran Kecamatan Ngasem seperti Gayam, Mojodelik, Bonorejo, Brabowan, Begadon, dan Ringin Tunggal. Sementara enam desa lainnya adalah hasil pemekaran Kecamatan Kalitidu, yaitu Katur, Sudu, Ngraho, Cengungklung, Beged, dan Manukan.
“Salah satu pelatihan dan pendampingan yang diberikan, misalnya tentang tupoksi aparat pemerintahan desa. Tantangan yang dihadapi adalah kapasitas SDM belum semuanya memadai untuk menjalankan tupoksinya. Akhirnya, aparat dengan kemampuan yang lebih baik mendapatkan beban kerja yang juga lebih banyak. Melalui program ini, harapannya aparat desa bisa memahami tupoksi masing-masing,” kata Setiadi.
Selain tupoksi, ada juga pelatihan dan pendampingan tentang manajemen anggaran dan sumber pendapatan asli desa. Sampai saat ini, masih banyak desa yang belum mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli desa. Oleh karena itu, belanja penyelenggaraan dan pembangunan desa hanya mengandalkan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Di lain sisi, bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten mengenai pengelolaan keuangan khususnya menjelang turunnya dana APBN sebagai penerapan dari Undang-Undang Desa juga belum dilaksanakan.
Setiadi mengatakan, perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimilikinya. Tak ketinggalan, dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selama ini semua desa sudah menjalankan forum musrenbang, bahkan sebagian besar desa memiliki dokumen perencanaan baik RPJM desa dan RKP Desa.
“Namun, masih banyak pula yang belum dijalankan secara konsisten. Pelaksanaan program pembangunan sering tidak mengacu ke dokumen perencanaan yang telah disusun. Ditambah lagi, belum ada sistem dan tata kelola dokumen, administrasi serta kearsipan yang mumpuni,” kata Setiadi.
Kegiatan pelatihan maupun pendampingan terhadap para aparat pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro akan dilakukan selama lebih kurang satu tahun. Dalam setiap kegiatan, para peserta pelatihan akan mendapatkan modul tentang masing-masing tema. Selain itu, akan diselenggarakan pula workshop dengan melibatkan para pemangku kepentingan pada level kabupaten, kecamatan, dan desa. Selain sebagai bentuk kemitraan, kegiatan itu guna memperoleh masukan terkait kegiatan yang akan dilakukan di desa dampingan. Dalam pelaksanaannya, PSKK UGM akan menggandeng berbagai stakeholders terkait di Kabupaten Bojonegoro. [] Media Center PSKK UGM | Ilustrasi PNS/Istimewa
