PONTIANAK, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan bahwa jajaran pemerintahannya siap memberantas dan memutus jaringan sindikat tenaga kerja ilegal dari Indonesia yang selama ini bekerja di Malaysia maupun negara lain. Komitmen itu tertuang dalam dukungan program dengan […].

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kementerian Hukum dan Ham RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berkomitmen mendukung Program Perbaikan Tata Kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia. Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Bambang Widodo menuturkan, Ditjen Imigrasi telah melakukan upaya-upaya […].

YOGYAKARTA, Okezone.com – Pemerintah diminta untuk mewaspadai peningkatan jumlah pekerja terselubung di Indonesia, karena pada jangka menengah dan panjang akan membebani keuangan negara. “Dalam perhitungan angka pengangguran Badan Pusat Statistik (BPS), para pekerja terselubung itu tidak […].

YOGYAKARTA, Kontan – Pengamat Kependudukan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi menilai, perhitungan angka pengangguran yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) keliru karena lebih mengutamakan pemberian informasi tentang angka pengangguran semu.

Policy Note Tahun 2002, secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam regulasi ini, perguruan tinggi merupakan salah satu unsur kelembagaan […].

Yogyakarta, PSKK UGM – Pembangunan hotel yang marak di Yogyakarta terus menjadi perhatian publik. Ketatnya persaingan bisnis penginapan tak ayal ikut mendorong pelanggaran administratif. Beberapa hotel dibangun tanpa dilengkapi syarat-syarat administratif seperti izin gangguan atau […].

Yogyakarta, PSKK UGM – Akan selalu ada multiinterpretasi terhadap suatu isu dan arah kebijakan. Isu kebijakan yang sama akan dipahami serta direspon secara berbeda oleh setiap aktor kebijakan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ mendorong percepatan penerbitan KTP elektronik atau e-KTP serta akta kelahiran. Khusus e-KTP, cakupan perekamannya baru mencapai 86 persen.

Yogyakarta (Antara) – Pengamat kebijakan dan manajemen publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Agus Heruanto Hadna mendukung langkah pembenahan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tiga lembaga di lingkungan Istana Negara. "Saat ini menjadi momentum tepat bagi […].

Yogyakarta (Antara) – Pemerintah diminta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki sumber daya manusia Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Hal itu disampaikan Ketua Program Doktoral Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta […].