JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah disarankan tidak perlu menunggu pabrik-pabrik asing hijrah ke Indonesia, sehingga dapat menyerap pengangguran. Direktur Ekskutif Core of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini justru lebih menekankan penyerapan tenaga kerja pada sektor […].

JAKARTA, Okezone – Menghadapi agenda pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia memiliki beberapa potensi untuk bersaing. Salah satunya, jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding beberapa negara anggota ASEAN lain.  Menurut Menteri Pembangunan Perencanaan […].

JAKARTA, KOMPAS — Konversi lahan pangan menjadi permukiman melanda sejumlah daerah, termasuk di kawasan hutan sagu di Papua. Sementara seiring pertambahan penduduk, kebutuhan pangan terus meningkat.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa harus menjadi fokus untuk mencegah ketimpangan kesejahteraan melebar. Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan mutlak dibutuhkan untuk mencegah ekonomi tumbuh bersama kemiskinan.

JAKARTA – Variabel penyusun Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) didasarkan pada lima dimensi penyusun. Dimensi tersebut yakni partisipasi, keberlanjutan, pemihakan kepada rakyat, integrasi penduduk dalam perencanaan pembangunan, dan kesetaraan.

Ini disimpulkan berdasar studi KLH tahun 2012 yang menyatakan IPPL masyarakat RI masih berkisar di angka 0,57 dari angka mutlak 1. "Ubah Perilaku dan Pola Konsumsi untuk Selamatkan Lingkungan" merupakan pesan utama yang terkandung dalam […].

JAKARTA, KOMPAS — Kedaulatan pangan sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diwujudkan di Indonesia yang memiliki tanah subur dan sumber daya pangan melimpah. Kebijakan yang berpihak ke sektor pangan menjadi syarat terwujudnya hal itu.

JAKARTA, NERACA – Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama ini kebijakan pertanian kita terlalu berorientasi pada peningkatan produksi padi/beras. Akibatnya, Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini sebagai bahan pokok pangan utama.

PROYEKSI penduduk Indonesia terbaru yang dibuat oleh pemerintah merupakan pengakuan optimisme dinamika kependudukan masa lampau yang tidak terealisasi. Sejak desentralisasi dan otonomi daerah, pengendalian kelahiran mengalami hambatan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Proses persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga medis merupakan salah satu faktor tingginya angka kematian ibu maupun bayi. Menurut data “Fakfak dalam Angka 2013”, angka kematian bayi (AKB) pada saat proses […].