Yogyakarta, PSKK UGM — Jika melihat berbagai macam argumentasi di dalam dokumen-dokumen mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015, semuanya bernada positif.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta daerah untuk meningkatkan daya saing sebagai daerah otonom untuk menghadapi momentum regionalisasi kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), untuk kesejahteraan masyarakatnya.

"Otonomi daerah telah menjadi faktor penguat bagi daerah khususnya dalam mendorong keluarnya arus barang dan jasa dari daerah untuk bersaing di kancah regional Asia Tenggara," kata Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wali Kota Kupang Jonas Salean dalam peringatan ulang tahun Kota Kupang ke 129 dan Hari Jadi Kota Kupang sebagai daerah otonomi ke 19, di Kupang, Sabtu (25/4).

Dia mengatakan, meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah akan memberi dampak pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

Selain juga akan memberikan dampak menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kerukunan antarsuku dan agama, serta meminimalisir berbagi pengaruh radikalisme yang datang dari dalam maupun luar daerah yang mengancam keamanan nasional dan regional.

Kebijakan otonomi daerah katanya, pada saatnya nanti akan menghadapi sejumlah tantangan dan tuntutan, di tengah kemajemukan yang ada baik di tingkat lokal, regional dan nasional, dan karena itu butuh semangat kemandirian dengan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Dalam konteks itu, daerah dituntut mengharmonisasikan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah, yang merefleksikan perlunya persiapan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda usia 15 tahun hingga 20 tahun yang akan menghadapi bonus demografi.

Otonomi daerah dalam tindaklanjutnya diharap untuk bisa mengelola daerah-daerah otonomi baru baik provinsi, kabupaten dan kota, untuk kepentingan peningkatan dan percepatan pelayanan kepada kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, terdapat 542 daerah otonomi yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota tersebar di seluruh wilayah kesatuan RI.

Jumlah yang masif ini tentunya memerlukan berbagai pengaturan yang bersifat generik untuk menjamin sinergitas perencanaan dan membangun secara nasional dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Dengan demikian, sinergitas perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal dan nasional, akan menjamin upaya perwujudan program kesejahteraan masyarakat termasuk menjadikan Indonesia sebagai prioritas maritim dunia.

The Jakarta Post, Yogyakarta — The state has ignored the political rights of thousands of Indonesian Migrant Workers (TKI) by not preparing a viable system for them to cast their votes in the simultaneous regional leadership elections, says an expert.

“The government will violate the civil and political rights of TKIs overseas should it fail to facilitate them to participate in the leadership elections in their respective regions,” population expert and researcher at the Yogyakarta’s Gadjah Mada University’s Population and Policy Study Center Muhadjir Darwin told The Jakarta Post on Monday. 

Based on Government Regulation in lieu of Law No.

Indopos.co.id – Program keluarga berencana terus mendapatkan perhatian dunia.

The Guardian — At this moment we stand on the brink – we have the chance to ensure that for the first time, women and girls will have the rights and services that they are entitled to.

By ensuring that women and girls have the ability to decide their family size, their futures and their lives, we are able to change the face of the world.

The Jakarta Post, Jakarta | National | Sun, April 19 2015, 3:26 PM

A high-level forum jointly hosted by the Indonesian Demographers Association (IPADI) and the United Nations Population Fund (UNFPA) is set to identify strategic ways Indonesia can use to capitalize on its demographic dividend.

Vice President Jusuf Kalla will be present at the event entitled “Capitalizing on the demographic dividend: Challenges and opportunities toward an advanced, just and prosperous Indonesia”, which will be held in Jakarta on Monday.

UNFPA’s executive director Babatunde Osotimehin, who arrives in Jakarta on Sunday for the World Economic Forum on East Asia, will lead the discussion and highlight how Indonesia can achieve the dividend and reap the benefits of its associated economic growth.

According to official data, there are currently 65 million young people in Indonesia – the largest generation of young people that Indonesia has ever seen.

“Investments in the rights and well-being of adolescents and youth, now and throughout their lives, will unleash a demographic dividend of inclusive, sustainable economic growth in many countries, as they see larger numbers of young working-age people relative to children and older persons,” said Osotimehin, who holds the rank of under-secretary general of the United Nations.

He made the statement in his speech during the 48th session of the Commission on Population and Development in New York on April 13.

A decline in the dependency ratio, or a ratio between unproductive people (aged below 15 and above 65) and productive people aged 15-64, will present an opportunity for high saving, high investment and in turn, high economic growth.

The Central Statistics Agency (BPS), the National Development Planning Agency (Bappenas) and UNFPA project that Indonesia’s demographic window of opportunity will be open until 2030.

It means that the next 15 years will be a critical time where the ratio of people of a working age to those of a non-working age will peak.

“Indonesia’s population is now composed of more working-age people than ever before, both in absolute numbers—at 157 million potential workers—and as a proportion of the total population— accounting for 66 per cent of all Indonesians.

Yogyakarta, PSKK UGM — Harus diakui, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak memperhitungkan mobilitas penduduknya yang sudah sangat tinggi.

Jakarta, Berita Satu — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan diterima Ketua KPU Husni Kamil Manik.

DAK2 akan digunakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menentukan batas jumlah penduduk yang harus memberikan dukungan terhadap calon perseorangan.

Hal ini sesuai Pasal 41 Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.

NERACA — Indonesia yang berpenduduk 230 juta jiwa, memiliki beban penduduk nonproduktif sekitar 120 juta jiwa (setelah dikurangi dengan jumlah angkatan kerja 110 juta orang).

Yogyakarta, PSKK UGM — Pasca diberlakukannya moratorium terkait penghentian pengiriman tenaga kerja ke sejumlah negara pada 2011 lalu, ada kecenderungan penurunan penempatan TKI yang signifikan.