Arsip:
Berita PSKK
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Peneliti dari UGM mengemukakan, bahwa saatnya kini bagi umat Islam yang cinta damai, untuk secara serius mencegah dan mengatasi radikalisme agama.
Yogyakarta, Berita Satu – Salah satu Ketua PP Muhmmadiyah Busyro Muqoddas berharap masyarakat sadar dan tidak mau dipermainkan dengan isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).
Yogyakarta, PSKK UGM – Bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, kampung merupakan unit yang mendasar serta penting dalam pembangunan daerah. Upaya pembangunan sekaligus pengentasan kemiskinan dan kesenjangan haruslah dimulai dari kampung.
Yogyakarta, Beritasatu.com – Luas lahan kawasan permukiman kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2016 mencapai 264,9 hektare yang meliputi 229 rukun warga (RW). Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Triyastuti […].
Yogyakarta, PSKK UGM – Permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius. Permukiman di kawasan ini identik dengan hunian yang padat, sarana sanitasi dan sumber air bersih […].
Yogyakarta (Antara) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Mulyadi Sumarto mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memerhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
YOGYAKARTA, Sindonews.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta Muhadjir mengatakan, pengemis di ruas jalanan Kota Yogyakarta digerakan oleh mafia. “Meski belum ada penelitian khusus yang serius, tapi fenomena semacam mafia […].
YOGYAKARTA, Okezone.com – Lebih dari dua juta penduduk Indonesia memilih bermigrasi keluar negeri, dibanding mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah. “Ada gap atau jarak angka penempatan yang jauh.
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadjir Darwin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan mengantisipasi praktik kriminalisasi politisi dengan menggunakan kedok agama.