Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (webinar) bertajuk Mereka yang Terlupakan: Lansia dan COVID-19 pada Jum’at, 5 Juni 2020 pukul 09.00-11.00 WIB.

Penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada 2019 mencapai 9,60 persen atau sekitar 25,66 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransisi menuju penuaan penduduk (ageing population) karena persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 7 persen dari keseluruhan penduduk (BPS 2019).

Pada 2019 juga tercatat bahwa rasio ketergantungan lansia di Indoneisa sebesar 15,01 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 15 orang penduduk lansia. Jika diimbangi dengan kemampuan kelompok lansia yang mandiri, berkualitas, dan tidak menjadi beban masyarakat, maka ageing population akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan nasional.

Di era COVID-19, penduduk lansia (berusia 60 tahun ke atas) merupakan kelompok yang lebih rentan tertular virus tersebut. Data Johns Hopkins Medicine menunjukkan, tingkat kematian lansia akibat COVID-19 tertinggi di dunia sebesar 4,47 persen. 40 persen kematian akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada penduduk berusia 60 tahun ke atas (lansia).

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM, Dr. Mulyadi Sumarto selaku pembicara dalam seminar daring PSKK UGM menegaskan bahwa diperlukan peningkatan skema perlindungan sosial untuk lansia di Indonesia. Ia memaparkan bahwa hanya sekitar 13,4 persen lansia yang menerima perlindungan sosial. Secara rinci, 11,13 persen adalah pensiunan ASN, 1,5 persen pensiunan militer, 0,01 persen jaminan hari tua, 0,13 persen PKH, dan 0,64 persen dari program ASLUT (BPS 2019).

Sementara menurut status tempat tinggal lansia, data BPS 2019 mencatat sebanyak 41 persen lansia tinggal bersama tiga generasi, 27 persen bersama keluarga, 20 persen bersama pasangan, 3 persen lainnya, dan 9 persen tinggal sendiri. “Sebagaian besar lansia hidup bersama dengan tiga generasi (lansia itu sendiri, anak, dan cucu). Kita bisa bayangkan bagaimana dalam satu rumah ada tiga generasi. Ini cukup masalah bila kita lihat kenyamanan hidup (lansia),” ujar peneliti PSKK ini.

Kemudian terkait perlindungan sosial lansia selama COVID-19, pemerintah menggagas beberapa program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) COVID-19, seperti kartu prakerja, bantuan sosial (bansos) tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, program keluarga harapan (PKH), program sembako, bantuan presiden (banpres) sembako Jabodetabek, dan bantuan listrik. “Ada jaringan pengamanan sosial yang dibuat pemerintah di era COVID-19, tetapi di antara bantuan itu, di mana hak sosial lansia? Ada kecenderungan negara ‘agak’ kurang memperhatikan kepentingan lansia di tengah COVID-19. Ada satu program (yang menyertakan lansia), yaitu program keluarga harapan. Tetapi tetap saja tidak ada program khusus untuk lanjut usia di era covid-19,” ujar Mulyadi.

Peran Perempuan dalam Perawatan Lansia

Dr. Iwu Dwisetyani Utomo, fellow, school of demography, Australian National University selaku narasumber lain dalam webinar PSKK menyoroti hal lain terkait perawatan lansia. Melalui penelitiannya di 10 desa di Indonesia, Iwu bersama tim peneliti menemukan bahwa perempuan memiliki peran paling besar dalam perawatan lansia. “Pria juga berperan dalam perawatan lansia, namun perempuan memiliki peran lebih besar,” ujarnya.

Iwu memaparkan, ada tiga tipe perawatan lansia, yakni traditional female care, traditional male care, dan gender neutral care. Pada traditional female care, Iwu menjelaskan bagaimana perempuan berperan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan perawatan lansia. Traditional male care merupakan perawatan lansia yang dilakukan oleh pria dengan memberikan bantuan finansial dan manajerial untuk lansia. Sedangkan gender neutral care dilakukan dalam bentuk bantuan umum, seperti fasilitas transportasi dan bantuan saat berbelanja.

Berdasarkan data hasil penelitiannya, Iwu menegaskan, “Intinya adalah bila lansia sehat, maka lebih dari 30 persen dapat melakukan aktivitasnya sendiri, tetapi pertama yang membantu adalah suami atau istri, kemudian anak perempuan. Anak perempuan memiliki peran besar, kecuali dalam hal finansial. Bila lansia jadi sakit, maka bukan lagi suami atau istri yang memberi perawatan, tetapi jatuh pada anak perempuannya,” tuturnya.

“Ini merupakan suatu tantangan, karena seperti yang kita ketahui, anak perempuan  paling berperan dalam perawatan lansia. Ini menjadi masalah bila anak perempuan ingin bekerja. Alangkah baiknya bila pemerintah bisa meningkatkan anggaran untuk lansia,” ujar Iwu.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Alex (pixabay.com)

 

 

 

 

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (Webinar) bertajuk Meneropong Kebijakan Physical Distancing pada Kamis, 14 Mei 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Pola penularan COVID-19 yang mengikuti laju eksponensial memaksa masyarakat untuk menerapkan physical distancing, bahkan banyak negara kemudian mengeluarkan kebijakan full lockdown atau partial lockdown untuk memperlambat atau menurunkan tren penularan pandemi tersebut.  Indonesia mulai memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 7 April 2020 khususnya untuk daerah episentrum COVID-19 seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dr. Hakimul Ikwan selaku dosen FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM berpendapat bahwa semua negara saat ini terdampak COVID-19, tidak terkecuali negara yang disebut paling modern dan ‘superior’, seperti Amerika. Namun tidak semua negara mengalami keterpurukan, misalnya Taiwan dan Vietnam.

Meski situasi saat ini (physical distancing) memaksa masyarakat berjarak secara fisik, masyarakat seharusnya juga tidak berjarak secara emosional karena senyatanya semua orang sedang menghadapi ‘keadaan’ yang sama.  Namun, menurut Hakim, saat ini terdapat indikasi yang cukup kuat terhadap tumbuhnya perpecahan kedekatan emosional di Indonesia.

Hakim menyoroti bahwa keterpurukan di Amerika terjadi salah satunya karena hilangnya kepercayaan masyarakat (distrust) kepada para pemimpin negara, contohnya keterpecahan politik yang luar biasa antara pendukung republik dan demokrat. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi di Taiwan dan Vietnam yang melakukan sistem “cerdas berjarak”. Taiwan bahkan tidak ragu memutus hubungan dengan China meski ikatan keduanya sangat kuat. Kedua negara tersebut berhasil belajar dari Hongkong yang tidak melakukan keterbukaan data saat awal virus corona mulai merebak.

Dari tiga pilar kesejahteraan sosial, yaitu tanggung jawab negara, kontribusi wajib, dan sukarela atau voluntarisme, Hakim menilai, pilar yang tersisa saat ini dan memberi sesercah harapan untuk mencegah terjadinya perpecahan emosional masyarakat adalah pilar ketiga, yaitu sukarela atau voluntarisme atau solidaritas sosial.

Hasil survey PSKK UGM (2020) yang dilakukan secara daring menunjukkan, 80 persen masyarakat bersedia memberi donasi dalam bentuk sembako dan 76,2 persen menyatakan akan berdonasi dalam bentuk uang. 34,2 persen bersedia mengantarkan langsung bantuan ke penerima, 24,7 persen melalui lembaga atau pihak ketiga, 22,2 persen melalui donasi secara daring, 18,9 persen tidak berlaku, dan 22,2 persen mengatakan akan berdonasi secara daring.

“Indonesia (saat ini) ada di jurang distrust karena di satu sisi memiliki prakondisi Amerika (keterpecahan), namun di sisi lain tidak memiliki anti body Taiwan dan Vietnam (cerdas berjarak). Pemerintah seharusnya belajar dari Taiwan dan Vietnam dan pemerintah  juga harus membangun kepercayaan publik,” tegas Hakim.

Ketua MUI DIY bidang SDM, budaya, dan seni sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga, Dr. Tulus Mustofa menjelaskan bahwa islam juga mengajarkan pentingnya  memupuk sikap solidaritas dalam menghadapi pandemi. “Pertama-tama untuk membangun solidaritas itu sangat penting karena apa pun yang kita rancang sebagai umat atau bangsa itu sulit tercapai jika umat atau bangsa tidak solid. Suatu wabah tidak hanya dilihat sebagai musibah tapi juga peluang beramal membantu orang lain, sekaligus bagian menjauhkan musibah tersebut,” ujar Tulus.

Komunikasi Kebijakan di Era COVID-19

Dosen FISIPOL UGM sekaligus Ketua Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Prof. Hermin Indah Wahyu memaparkan bahwa karakter kebaruan dari virus corona menjadikan lingkungan informasi uncertain (tidak menentu), oleh sebab itu strategi komunikasi yang diambil harus sangat tepat dan sampai pada orang yang tepat pula.

“Dalam persoalan pandemi, pencegahan meluasnya eskalasi penularan menjadi kata kunci penting, sehingga cara apa yang dipilih akan menjadi sukses atau tidaknya sebuah negara untuk keluar dari perjuangan melawan corona,” ujar Hermin.

Kualitas komunikasi publik (di Indonesia) dalam menghadapi pandemi, menurut Hermin, setidaknya mengalami beberapa masalah, seperti pemaparan strategi oleh pihak-pihak yang relevan tanpa basis data yang kuat (No evidence Based Policy), kegagalan komunikasi interpenetrasi, dan tidak adanya komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan COVID-19.

Sehubungan dengan pilihan upaya intervensi untuk reduksi penyebaran virus, masyarakat perlu diajak untuk memahami apa yang sedang dihadapi serta bagaimana pilihan-pilihan strategi akan berkontribusi pada pengurangan eskalasi.  Peran para ahli epidemi sangat penting untuk memberikan basis data yang menjadi panduan gerak langkah pemerintah.

“Namun, yang terjadi di Indonesia kita terkaget-kaget karena pilihan-pilihan arah kebijakan yang tidak atau kurang jelas dasar pemikirannya. Para ahli epidemi harusnya dapat panggung yang kuat karena mereka ahlinya. Tetapi, di Indonesia ahli epidemi malah tidak ada panggung sama sekali,” ungkapnya.

Sementara dalam kegagalan komunikasi interpenetrasi ditandai oleh dominasi sistem internal tertentu dalam merespons krisis seperti COVID-19. “Contohnya, corona dalam filter sistem perhubungan, corona dalam filter sistem ekonomi, corona dalam filter sistem hukum,” papar dosen Komunikasi UGM tersebut.

Selain itu, menurutnya terjadi too much resonance atau terlalu banyak cabang isu yang digaungkan para pemangku kebijakan dan semua sistem itu mengutarakan pandangannya masing-masing sesuai dengan karakter fungsi sistem internalnya, sehingga semakin jauh dari persoalan utama pandemi corona, yaitu kesehatan.

“Wacana publik mengenai PSBB difilter oleh banyak sistem sehingga sulit menghindarkan konflik wacana yang sangat potensial terjadi,” jelasnya. Selain itu, tidak ada komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan virus corona, sehingga masyarakat sulit membayangkan sedang dalam fase apakah Indonesia saat ini (normal, kritis, atau landai?).

“Dikemukakan angka-angka update oleh juru bicara kemenkes setiap harinya untuk update data terakhir, namun apa makna informasi tersebut dalam bingkai strategi makro kurang dapat ditangkap. Koordinasi oleh presiden dan staf, dan gugus tugas penanganan COVID-19 oleh BNPB memiliki warna informasi yang kurang lebih sama. Idealnya, presiden memberi pandangan yang lebih makro substantif menggerakkan koordinasi berbagai elemen,” tegas Hermin.

“Potret komunikasi kebijakan yang sangat terfragmentasi sulit untuk dapat membayangkan gambar besar seperti apa yang ada saat ini di benak publik: uncertain (tak pasti), semuanya sama dan sejajar,” pungkasnya.

Materi seminar Meneropong Kebijakan Physical Distancing bisa diunduh di sini: tautan materi

Penulis: Nuraini Ika dan Nurul Widia |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Ramlon (pixabay.com)

Yogyakarta – Selain menyebabkan masalah krisis kesehatan dan ekonomi global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 juga dapat menimbulkan krisis pangan dunia. Menurut FAO, krisis pangan diperkirakan mulai terasa pada Mei-Juni 2020, bahkan kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi global kembali normal.

Untuk mendukung swasembada pangan di era COVID-19, masyarakat perkotaan dapat memanfaatkan berbagai model pertanian kota (urban farming), seperti optimalisasi lahan atau ruang terbuka dengan membuat kebun komunitas, kebun atap atau kebun vertikal. Selain itu, pengembangan model urban farming di lahan terbatas juga dapat dilakukan, seperti vertikultur, hidroponik, dan akuaponik.

Sebagai lembaga rujukan penelitian di bidang kependudukan dan kebijakan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM selalu berupaya membumikan wacana yang dibangunnya menjadi tindakan praktis dan strategis yang paling dibutuhkan dalam menghadapi situasi krisis.

Dalam menghadapi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19, keluarga besar PSKK UGM membuat gerakan berkebun mandiri di kediaman masing-masing. Misalnya peneliti sekaligus manager media dan publikasi PSKK UGM, Hakimul Ikwan yang membuat kebun dengan memanfaatkan sistem urban farming (vertikultur, hidroponik, dan akuaponik) di pekarangan rumahnya.

Hakim memaparkan, sejauh ini ia telah menanam berbagai macam sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi. Selain itu, untuk mendukung swasembada pangan, Hakim juga membuat kolam ikan sederhana untuk budidaya berbagai jenis ikan air tawar seperti nila, lele, dan gurame.

Budidaya ikan air tawar juga dilakukan Kepala PSKK UGM, Agus Joko Pitoyo dengan membuat kolam ikan di belakang rumahnya. Selain itu, Joko juga menanam ubi-ubin seperti ketela sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan.

Hal serupa dilakukan Citra Sekarjati (asisten peneliti PSKK UGM) yang membuat vertikal garden di dinding rumahnya. Selain menanam berbagai sayur-mayur, Citra mengungkapkan ia senang menanam daun mint karena mengandung beragam manfaat untuk kesehatan. Kemudian ada Sri Purwaningsih (peneliti PSKK UGM) yang menanam cabai dengan media pot di teras rumahnya dan Setiadi (peneliti PSKK UGM) yang berkebun sayur bayam dengan media polibek.

Untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah perkotaan (urban farming) kita dapat mencoba menanam sayur-mayur dataran rendah seperti kangkung dan bayam. Perawatan keduanya tidak terlalu sulit dan relative cepat panen. Kangkung dan bayam biasanya siap panen pada umur 21-25 hari.

Selain kedua sayur tersebut, dilansir tirto.id, komunitas pangan lain yang bisa ditanam secara swadaya adalah tomat dengan masa panen 60 hari, cabai 70 hari, umbi-umbian 80 hari, timun 75 hari, terong 90 hari, kemudian sawi dan caisim yang siap dipanen setelah 40 hari setelah masa tanam. Selain itu, berkebun untuk konsumsi pribadi dapat menghemat belanja sayur dan biaya transportasi hingga 50-60 persen.

Penulis: Nuraini Ika  | Editor: Rinta Alvionita

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM turut berperan untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam hal ini, PSKK UGM bekerja sama dengan beberapa aksi tanggap bencana untuk memerangi COVID-19, antara lain Dapur Umum Melawan COVID-19 dan Tolong Sesama Lawan COVID-19.

Bersama aksi Dapur Umum Melawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Solidaritas Pangan Yogyakarta, PSKK UGM telah menyalurkan bantuan berupa Vitamin C dan Vitamin E kepada para lansia dan anak-anak yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Gubung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kotagede, Yogyakarta.

Sementara itu, bersama aksi Tolong Sesama Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh jaringan lintas agama, budaya, dan profesi di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali, PSKK UGM turut berperan dalam menyediakan posko sembako dan mendistribusikannya kepada para pekerja informal yang terdampak pandemi COVID-19.

Tim dari PSKK UGM juga terjun langsung dalam mendistribusikan 290 paket sembako makanan kepada sejumlah keluarga yang membutuhkan di Yogyakarta pada 10-11 April 2020 lalu. Secara terperinci, 160 paket sembako disalurkan ke wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, kemudian 130 paket distribusikan ke daerah Sukoharjo.

Basilica Dyah Putranti, selaku relawan Tolong Sesama Lawan COVID-19 sekaligus peneliti PSKK UGM menjelaskan, aksi tanggap bencana seperti ini bertujuan untuk membantu masyarakat rentan dan saling menguatkan agar bisa bangkit dari krisis kesehatan global akibat COVID-19.

“Tidak harus menunggu bantuan pemerintah, pada dasarnya setiap orang dianugerahi hati nurani dan kehendak tulus untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Pandemi COVID-19 adalah bencana global, sudah sewajarnya kita saling membantu untuk bisa bangkit bersama dari keterpurukan,” ujar Basilica.

Basilica menuturkan, penyebaran COVID-19 sangat cepat dan vaksinnya belum ditemukan, maka salah satu upaya yang paling mungkin agar tidak mudah terserang COVID-19 adalah dengan membangun daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi vitamin C dan vitamin E.

Selain itu, upaya untuk memerangi penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan physical distancing. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan aktivitas dan volume ekonomi secara signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat menengah-bawah yang mayoritas bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian. Kelompok ini juga tidak memiliki aset dan tabungan yang dapat dijadikan sandaran saat kehilangan atau berkurangnya pendapatan.

“Selain karena persentase pekerja informal yang cukup besar (sekitar 55 persen) di Indonesia, mereka juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19. Karena itu, bantuan sembako kita salurkan dengan harapan dapat meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan,” jelas Peneliti PSKK UGM itu.

Sebagai lembaga rujukan penelitian di bidang kependudukan dan kebijakan, menurut Basilica, PSKK UGM memang seharusnya selalu membumikan wacana yang dibangunnya menjadi tindakan praktis dan strategis yang paling dibutuhkan dalam situasi krisis.

Manager Keuangan, Aset, dan SDM PSKK UGM, Triyastuti Setianingrum menyampaikan, pandemi COVID-19 memiliki banyak implikasi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik.  Oleh sebab itu, kerjasama dan kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan agar bisa segera keluar dari kondisi ini.

“Karenanya, PSKK UGM turut bergerak, bersama-sama, bahu membahu, melawan COVID-19 dengan cara berdonasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu mereka yang membutuhkan,” tutur Triyastuti. Menurutnya, tindakan PSKK UGM ini juga merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Selain bekerja sama dengan berbagai pihak, Triyastuti memaparkan, PSKK UGM juga berencana memberikan bantuan berupa sembako yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal PSKK UGM.

Lebih dari itu, PSKK UGM juga memiliki agenda ilmiah terkait COVID-19, seperti menyelenggarakan Webinar (web seminar) hingga penerbitan artikel Jurnal Populasi edisi khusus COVID-19.

Penulis: Nuraini Ika

Editor: Rinta Alvionita