Jakarta, Merdeka.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih merampungkan naskah teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Itu adalah masukan strategi pembangunan bagi presiden baru setelah dilantik pada Oktober mendatang.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya sudah merangkum tiga saran utama yang masuk dalam naskah tersebut. Itu disasarkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang periode 2005-2025.
Pertama adalah soal keharusan pemerintahan baru mendatang memikirkan landasan agar pertumbuhan ekonomi tumbuh di atas 9 persen, sehingga Indonesia lepas dari jeratan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Bila ekonomi sekadar tumbuh 6 persen seperti capaian dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikhawatirkan pendapatan per kapita Indonesia pada 2030 cuma USD 8.531 per penduduk. Sementara, bila dapat mencapai pertumbuhan konsisten di atas 10 persen per tahun, didukung perluasan industri berbasis manufaktur, maka negara ini bisa mendekati posisi negara maju, dengan pendapatan per kapita di level USD 16.618.
"Kita tidak mau terjebak jadi bangsa yang begini-begini saja. Kita ingin menghindari posisi pendapatan seperti itu saja, jangan seperti Meksiko, Brasil, atau Afrika Selatan. Contoh sukses itu misalnya Korea Selatan, Jepang," kata Lukita di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/4).
Isu kedua adalah bonus demografi. Sekarang, mayoritas penduduk masuk usia produktif, yaitu di kisaran umur 15-64 tahun. Akan tetapi, Lukita mengingatkan pada 2030, komposisi populasi Indonesia akan berubah, dengan pertambahan warga berusia lanjut.
Untuk itu, Lukita kembali menegaskan isu middle income harus teratasi, sehingga tersedia pendapatan memadai bagi mayoritas penduduk. "Jadi jangan sampai ketika banyak penduduk nanti masuk usia pensiun, mereka masih sibuk mencari pekerjaan," ungkapnya.
Tawaran isu ketiga Bappenas buat presiden baru adalah penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal ini penting sebagai basis penguatan tenaga kerja dalam mengolah kekayaan alam Indonesia yang tak lagi mengandalkan sektor primer.
Naskah RPJMN sampai sekarang masih dibicarakan Bappenas bersama masyarakat, termasuk pula pakar pelbagai kampus di daerah. Targetnya, Oktober mendatang ketika sudah ada presiden terpilih, lembaga ini bisa menyerahkan kajian itu sebagai panduan kerja kabinet berikutnya.
Lukita mengatakan, finalisasi RPJMN dalam wujud Peraturan presiden (Perpres) baru akan dilakukan pada Januari 2015. Sebab, presiden baru pastinya akan memberi masukan soal skema pembangunan yang ingin dia lakukan selama lima tahun berkuasa.
"Rancangan Teknokratik ini menggali dari masyarakat, kita sampaikan ke presiden, tentu nanti akan ditambahkan dengan visi-misi beliau. November kita susun rancangan awal, kita lakukan konsultasi publik, musrenbang, lantas kita finalkan dokumen RPJMN 2015-2019 pada Januari 2015," ungkap Lukita. [] Ardyan Mohamad
*Sumber artikel: Merdeka.com, 8 April 2014 | Sumber foto: wikipedia
