Yogyakarta, PSKK UGM — Harus diakui, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak memperhitungkan mobilitas penduduknya yang sudah sangat tinggi.
Post by :
admin
Jakarta, Berita Satu — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan diterima Ketua KPU Husni Kamil Manik.
DAK2 akan digunakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menentukan batas jumlah penduduk yang harus memberikan dukungan terhadap calon perseorangan.
Hal ini sesuai Pasal 41 Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.
Jakarta, Berita Satu — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan dilakukan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan diterima Ketua KPU Husni Kamil Manik.
DAK2 akan digunakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menentukan batas jumlah penduduk yang harus memberikan dukungan terhadap calon perseorangan.
Hal ini sesuai Pasal 41 Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.
NERACA — Indonesia yang berpenduduk 230 juta jiwa, memiliki beban penduduk nonproduktif sekitar 120 juta jiwa (setelah dikurangi dengan jumlah angkatan kerja 110 juta orang).
NERACA — Indonesia yang berpenduduk 230 juta jiwa, memiliki beban penduduk nonproduktif sekitar 120 juta jiwa (setelah dikurangi dengan jumlah angkatan kerja 110 juta orang).
Yogyakarta, PSKK UGM – Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur (early marriage) menjadi sah di Indonesia meski bertentangan dengan sejumlah ketentuan internasional.
Yogyakarta, PSKK UGM – Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur (early marriage) menjadi sah di Indonesia meski bertentangan dengan sejumlah ketentuan internasional.
Yogyakarta, PSKK UGM — Pasca diberlakukannya moratorium terkait penghentian pengiriman tenaga kerja ke sejumlah negara pada 2011 lalu, ada kecenderungan penurunan penempatan TKI yang signifikan.
Yogyakarta, PSKK UGM — Pasca diberlakukannya moratorium terkait penghentian pengiriman tenaga kerja ke sejumlah negara pada 2011 lalu, ada kecenderungan penurunan penempatan TKI yang signifikan.
JAKARTA, KOMPAS.com – Selesai sudah semua upaya yang dilakukan banyak pihak dalam meloloskan tenaga kerja Indonesia, Siti Zaenab dari jerat kematian.