Metrotvnews.com, Jakarta: Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sedikit dikhawatirkan.

Jakarta, CNN Indonesia — Menjadi pekerja yang memiliki orientasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) berarti berada di persimpangan antara menjadi diri sendiri atau menjadi bagian dari arus utama, yakni heteroseksual.

Ketika seorang LGBT berpendidikan tinggi, mereka mempunyai ruang lebih besar untuk menjadi diri sendiri dan menemukan tempat kerja yang sesuai dengan orientasi dan pemikiran mereka.

Jakarta, CNN Indonesia — Menjadi pekerja yang memiliki orientasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) berarti berada di persimpangan antara menjadi diri sendiri atau menjadi bagian dari arus utama, yakni heteroseksual.

Ketika seorang LGBT berpendidikan tinggi, mereka mempunyai ruang lebih besar untuk menjadi diri sendiri dan menemukan tempat kerja yang sesuai dengan orientasi dan pemikiran mereka.

Yogyakarta, ANTARA — Aliansi Buruh Yogyakarta meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memperketat perekrutan tenaga kerja asing oleh perusahaan di daerah itu menghadapi persaingan pasar kerja memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Kalau pola perekrutan tenaga kerja ikut diliberalkan tentu akan jadi masalah," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi seusai diskusi publik memperingati hari buruh di Yogyakarta, Selasa.

Dia mengatakan, apabila tidak ada pembatasan secara ketat, perekrutan tenaga kerja asing akan memunculkan kesenjangan serta bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.

"Tidak masalah kita ikut terlibat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), asal tetap ada porsi dan kontrol," kata dia.

Meskipun perekrutan pekerja asing di DIY belum begitu banyak, dia menilai potensi meningkatnya pekerja asing tetap ada.

Perekrutan tenaga kerja asing di DIY, kata dia, hingga saat ini didominasi sektor pariwisata dan perhotelan.

Menurut Kirnadi, Pemerintah Daerah (Pemda) cukup meneruskan pengawalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.

Yogyakarta, ANTARA — Aliansi Buruh Yogyakarta meminta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memperketat perekrutan tenaga kerja asing oleh perusahaan di daerah itu menghadapi persaingan pasar kerja memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Kalau pola perekrutan tenaga kerja ikut diliberalkan tentu akan jadi masalah," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi seusai diskusi publik memperingati hari buruh di Yogyakarta, Selasa.

Dia mengatakan, apabila tidak ada pembatasan secara ketat, perekrutan tenaga kerja asing akan memunculkan kesenjangan serta bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.

"Tidak masalah kita ikut terlibat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), asal tetap ada porsi dan kontrol," kata dia.

Meskipun perekrutan pekerja asing di DIY belum begitu banyak, dia menilai potensi meningkatnya pekerja asing tetap ada.

Perekrutan tenaga kerja asing di DIY, kata dia, hingga saat ini didominasi sektor pariwisata dan perhotelan.

Menurut Kirnadi, Pemerintah Daerah (Pemda) cukup meneruskan pengawalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.

JAKARTA, KOMPAS — Salah satu syarat berhasil diraihnya bonus demografi adalah masuknya perempuan ke pasar kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Salah satu syarat berhasil diraihnya bonus demografi adalah masuknya perempuan ke pasar kerja.

Yogyakarta, PSKK UGM — Jika melihat berbagai macam argumentasi di dalam dokumen-dokumen mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015, semuanya bernada positif.

Yogyakarta, PSKK UGM — Jika melihat berbagai macam argumentasi di dalam dokumen-dokumen mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015, semuanya bernada positif.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta daerah untuk meningkatkan daya saing sebagai daerah otonom untuk menghadapi momentum regionalisasi kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), untuk kesejahteraan masyarakatnya.

"Otonomi daerah telah menjadi faktor penguat bagi daerah khususnya dalam mendorong keluarnya arus barang dan jasa dari daerah untuk bersaing di kancah regional Asia Tenggara," kata Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wali Kota Kupang Jonas Salean dalam peringatan ulang tahun Kota Kupang ke 129 dan Hari Jadi Kota Kupang sebagai daerah otonomi ke 19, di Kupang, Sabtu (25/4).

Dia mengatakan, meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah akan memberi dampak pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

Selain juga akan memberikan dampak menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kerukunan antarsuku dan agama, serta meminimalisir berbagi pengaruh radikalisme yang datang dari dalam maupun luar daerah yang mengancam keamanan nasional dan regional.

Kebijakan otonomi daerah katanya, pada saatnya nanti akan menghadapi sejumlah tantangan dan tuntutan, di tengah kemajemukan yang ada baik di tingkat lokal, regional dan nasional, dan karena itu butuh semangat kemandirian dengan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Dalam konteks itu, daerah dituntut mengharmonisasikan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah, yang merefleksikan perlunya persiapan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda usia 15 tahun hingga 20 tahun yang akan menghadapi bonus demografi.

Otonomi daerah dalam tindaklanjutnya diharap untuk bisa mengelola daerah-daerah otonomi baru baik provinsi, kabupaten dan kota, untuk kepentingan peningkatan dan percepatan pelayanan kepada kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, terdapat 542 daerah otonomi yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota tersebar di seluruh wilayah kesatuan RI.

Jumlah yang masif ini tentunya memerlukan berbagai pengaturan yang bersifat generik untuk menjamin sinergitas perencanaan dan membangun ecara nasional dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Dengan demikian, sinergitas perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal dan nasional, akan menjamin upaya perwujudan program kesejahteraan masyarakat termasuk menjadikan Indonesia sebagai prioritas maritim dunia.