JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah warga miskin pemegang Kartu Perlindungan Sosial gagal menukarkan kartu itu dengan Kartu Keluarga Sejahtera untuk memperoleh dana bantuan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Post by :
admin
Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam persidangan uji materi UU 1/1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi, saksi ahli sepakat menyebut perkawinan yang terjadi pada usia belia erat dengan kemiskinan.
"Pernikahan anak ini juga memiliki dampak negatif bagi perempuan." Batas usia pernikahan di usia 16 tahun bagi perempuan seperti diatur Pasal 7 ayat (1) UU No.
Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah Kota Yogyakarta sejak 2003 telah mengembangkan fasilitas pelayanan bagi masyarakat untuk bisa berkeluh-kesah tentang pelayanan publik di wilayah Kota Yogyakarta. Melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) masyarakat bisa melakukan […].
Jakarta, detikHealth – Angka kematian ibu dan anak di Indonesia diharapkan bisa terus ditekan. Bukan perjaan yang mudah memang, namun dengan kerja keras dan komitmen tinggi, hal itu tidak mustahil diwujudkan.
KOMPAS.com – Dua rektor perguruan tinggi dipercaya mengelola pendidikan dasar menengah dan tinggi di Tanah Air. Kini saatnya mereka mewujudkan janji Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di bidang pembangunan manusia ketika berkampanye dulu.
"Hasil penelitian kami menyebut, populasi akan terus tumbuh sepanjang abad, dan tembus 9,5 – 12 miliar jiwa pada akhir abad ini." Perkiraan jumlah populasi manusia di Bumi tahun 2050 terus menjadi pertanyaan, menyusul hasil penelitian […].
Yogyakarta, PSKK UGM – Penduduk di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, khususnya di wilayah perairan pernah dikabarkan belum menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Penduduk yang tinggal di Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, dan Kecamatan […].
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kemendagri belum bisa mengakomodasi keinginan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan agar dicantumkan dalam kolom agama KTP elektronik. Selama belum diakui negara sebagai agama resmi, pemerintah tak memiliki landasan hukum untuk mencantumkan aliran kepercayaan […].
