• Tentang UGM
  • Portal Akademik
  • Portal IT
  • Perpustakaan
  • Penelitian
  • Surel
Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Universitas Gadjah Mada
  • Profil
    • Tentang PSKK
    • Peneliti
  • Penelitian
    • Penelitian
    • Database
  • Publikasi
    • Jurnal Populasi
    • Publikasi
  • Kegiatan
  • Media
  • Home
  • Media
  • Berita PSKK

PSKK UGM Gelar Seminar Hari Kependudukan Dunia Bahas Hak dan Suara Perempuan Menuju Ketahanan Demografi

  • Berita PSKK, Informasi, Main Slide, Siaran Pers
  • 27 Juli 2023, 12.17
  • Oleh : media_cpps

Yogyakarta –  Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia 2023, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan seminar bertema “Penduduk 8 Miliar: Memahami Tren Penduduk untuk Memahami Hak dan Suara Perempuan Menuju Ketahanan Demografi”.

Seminar yang berlangsung di Gedung Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, M.P.A., UGM, Bulaksumur, Yogyakarta pada Selasa, 25 Juli 2023 tersebut mengundang langsung sejumlah pakar mencakup dari UNFPA Indonesia, Komisioner Komnas Perempuan, Komnas HAM, IPADI, dan Peneliti ahli PSKK UGM untuk membahas eksistensi perempuan dalam masyarakat.

Salah satu isu dalam diskusi ini adalah kekerasan terhadap fertilitas dan tubuh perempuan yang masih terjadi hingga saat ini. Perempuan kerap kali mendapat ketidakadilan dalam perannya melahirkan keturunan. “Masyarakat masih memiliki anggapan bahwa kodrat perempuan itu untuk melahirkan keturunan, bukan sebagai pilihan individu. Ada banyak kasus terjadi di mana perempuan yang tidak mau atau tidak mampu memiliki anak mengalami diskriminasi,” tutur Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi.

Data Komnas HAM menyebutkan, kasus kekerasan pada perempuan yang berhubungan dengan fertilitas masih sangat tinggi, seperti kasus perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, dan lain-lain. “Data yang masuk di kami, perempuan mengalami masalah dalam haknya untuk memiliki atau tidak memiliki anak. Salah satunya ada kasus di mana perempuan dilarang menggunakan alat kontrasepsi, akhirnya dia diam-diam menggunakannya karena merasa anak yang dimiliki sudah cukup, namun suaminya melarang untuk menggunakan alat kontrasepsi,” tambah Wanti.

Tak hanya soal pembatasan hak perempuan dalam rumah tangga, seminar ini juga mengangkat isu kekerasan dan pemaksaan berhubungan seks pada remaja perempuan. “Setidaknya 42,7% perempuan yang belum menikah pernah mengalami kasus kekerasan, dan terdapat 3528 kasus kekerasan dalam pacaran. Termasuk dalam data tersebut adalah anak-anak usia 14-15 tahun, masih sangat muda. Kebanyakan mereka menganggap orang yang mereka sayangi adalah tempat yang aman, padahal tidak,” ungkap peneliti PSKK UGM, Dr. Dewi Haryani Susilastuti, M.Sc.

“Ada beberapa tipe kekerasan dalam pacaran, ya. Antara lain kekerasan fisik dan kekerasan emosional. Kebanyakan anak usia remaja ini belum memahami konsep dari kekerasan emosional yang biasanya disampaikan secara verbal,” tutur Dewi. Jenis kekerasan ini dinilai sama bahayanya dengan kekerasan fisik, karena dapat memengaruhi karakter emosi dan mental remaja. Bahkan, kekerasan emosional juga secara tidak langsung dapat mengarah pada kekerasan fisik.

Konteks hubungan yang tidak sehat juga merambah ke isu hubungan seks di luar nikah. Dewi menjelaskan, perilaku hubungan seks di luar nikah pada remaja ini bisa terjadi melalui pemaksaan ataupun persetujuan, namun keduanya sama-sama dilandasi oleh minimnya pemahaman dari individu itu sendiri. “Kasus pemaksaan hubungan seks di luar nikah itu banyak terjadi, namun yang saat ini tidak kalah berbahaya adalah ketika perilaku ini dilakukan atas dasar tren. Remaja mendapati posisi mereka merasa tertinggal oleh teman-temannya hanya karena tidak pernah berhubungan seks. Ini yang patut diwaspadai oleh para orang tua,” ucap Dewi.

Banyaknya kasus kekerasan pada perempuan masih sangat sulit untuk ditangani jika tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar. Konstruksi sosial masyarakat harus mulai diubah secara bertahap untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan.***

Materi terkait seminar ini bisa Anda unduh pada link berikut: LINK MATERI

Related Posts

Ringkasan Penelitian PSKK UGM

Strategi Pengembangan UMK dan Koperasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja di Kab. Kampar

Ringkasan Penelitian Rabu, 17 Desember 2025

Studi PSKK UGM menemukan masih adanya kendala dalam upaya pemberdayaan UMK dan koperasi di Kabupaten Kampar, mencakup terkait dengan pendanaan program dan permodalan, data base UMK dan koperasi, kualitas dan kontinuitas produk, efektivitas program pemberdayaan UMK dan koperasi, serta kemitraan antarpemangku kepentingan di sektor UMK dan koperasi. 
Risalah Kebijakan PSKK UGM

Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Kampar

Risalah Kebijakan Rabu, 17 Desember 2025

Riset ini bertujuan memetakan isu-isu strategis kepariwisataan di Kab. Kampar serta memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata yang lebih optimal.
Risalah Kebijakan PSKK UGM

Mitigasi Lingkungan dan Masyarakat untuk Mewujudkan Investasi Hijau di IKN

Risalah Kebijakan Rabu, 17 Desember 2025

Hasil kajian PSKK UGM (2024) membuktikan bahwa sangat tidak mudah untuk menerapkan strategi investasi hijau (green investment)dalam proses pembangunan IKN.
Risalah Kebijakan PSKK UGM

Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Purworejo

Risalah Kebijakan Rabu, 17 Desember 2025

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatasinya. Data yang digunakan adalah hasil studi PSKK UGM pada tahun 2023 dengan metode kualitatif. 
Universitas Gadjah Mada

PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jl. Tevesia, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta

 secretary_cpps@ugm.ac.id
 +62 (274) 547867
 +62 (274) 556563

Survey Layanan Digital Aplikasi JMO BPJSTK PSKK UGM

 

 

Asosiasi dan Kemitraan

Asosiasi

Mitra

  • Perguruan Tinggi
  • Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
  • Perusahaan Swasta
  • Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)
  • Lembaga Donor dan UN Organizations

© 2017 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada