Jakarta, Detik Finance -Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengungkapkan, salah satu penyebab masalah lonjakan pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia adalah program otonomi daerah. Sistem desentralisasi ini membuat pemerintah daerah (pemda) tidak memberikan perhatian khusus kepada program kependudukan di daerahnya.
"Lonjakan penduduk di Indonesia persisnya terjadi sejak tahun 2002. Karena kan kita pakai sistem otonomi daerah atau desentralisasi. Sistem ini belum banyak memperharikan kependudukan, karena dianggap Pemda sebagai isu jangka panjang," ungkap Fasli kepada detikFinance, Jumat (18/07/2014).
Dilihat dari statistik BKKBN, kesuksesan pemerintah menahan lonjakan penduduk dari tahun ke tahun semakin rendah. Seperti sensus penduduk periode tahun 1970-1980, terlihat keberhasilan pemerintah menahan LPP mencapai 2,31 persen. Pada periode 1980-1990 turun menjadi 1,9 persen, dan berlanjut di tahun 1990-2000 menjadi 1,49 persen. Pada periode 2000-2010, keberhasilan pemerintah menahan lonjakan penduduk rata-rata hanya 1,45 persen.
Selain itu, dijelaskan Fasli, Pemda lebih memilih mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan program kerja jangka pendek, seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya. Sehingga porsi Pemda untuk merencanakan, bahkan menahan lonjakan jumlah penduduk sangat kecil.
"APBD juga harus mendukung, sehingga lebih mudah menggerakan camat dan desanya. Kita harus rayu pasangan produktif yang jumlahnya 46 juta. Sekarang itu di daerah honor nggak ada, biaya operasional tidak ada, dan peran camat tidak seperti dulu lagi, lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur. Jadi program penduduk bukan menjadi prioritas," tuturnya.
Kondisi ini jelas jauh berbeda sebelum masuk era 2000-an. Saat itu seluruh program baik perencanaan pendudukan dan lainnya dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat lebih mudah mengambil kebijakan.
"Kalau dulu memang BKKBN mandat yang kuat sebagai badan koordinasi perencanaan keluarga nasional, yang didukung pemerintah pusat seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Lalu sistem yang sangat sentralistris, dan punya pegawai yang sampai di depan rumah pasangan usia subur namanya PPLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana itu). Itu baru efektif menahan lonjakan jumlah penduduk," paparnya.
Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 246 juta jiwa, dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Bukan tidak mungkin, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mencapai 343 juta jiwa. [] Wiji Nurhayat
*Sumber: Detik Finance | Foto: Tribunnews
