JAKARTA, KOMPAS.com — Ada 19,4 juta penduduk Indonesia yang masih menderita kelaparan setiap hari. Jumlah ini adalah sepertiga dari 60 juta orang yang tercatat masih menderita kelaparan di Asia Tenggara.
Arsip:
2015
The goals on reducing child mortality and improving maternal health are closely related. How have they fared since their launch? What are MDGs 4 and 5 all about? MDG4 aims to reduce child mortality, while […].
JAKARTA, KOMPAS — Sejak pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana mengalami kemandekan. Sejumlah target program tidak tercapai. Padahal, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana merupakan bagian penting dalam investasi bangsa.
JAKARTA, Suara Pembaruan — Setelah delapan bulan vakum, akhirnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki kepala baru. Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Farid Moeloek melantik Surya Chandra Surapaty sebagai kepala BKKBN yang baru, disaksikan Menteri Pendayagunaan […].
Jakarta, NERACA – Kalangan akademisi dan pengamat menilai Indonesia menghadapi masalah besar di bidang ketenagakerjaan di tengah kondisi persaingan ketat di kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Yogyakarta, PSKK UGM — Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai macam program diluncurkan. Sejumlah dana atau anggaran pun telah digelontorkan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Nationalist monks are behind new powers enabling authorities to ‘organise’ family planning among groups with high birth rates such as Rohingyas the Guardian — Despite fierce campaigning by women rights groups and an international outcry, […].
Metrotvnews.com, Yogyakarta: Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus memberikan tekanan kepada pengungsi Rohingya. Myanmar menjadi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap Rohingya.
Yogyakarta, PSKK UGM — Indonesia memang tidak turut serta meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Kendati demikian, itu tidak dapat menjadi legitimasi pemerintah untuk menolak arus migrasi pengungsi Rohingya dari Myanmar.
