Metrotvnews.com Jakarta: Indonesia memberikan komitmen besar terhadap kualitas penduduk. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal. Pernyataan itu ia sampaikan dalam debat interaktif tingkat tinggi di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, […].

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk membuka akses bagi partisipasi masyarakat maka dibentuklah Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Unit […].

1,8 miliar orang atau seperempat populasi global masih belum mendapatkan air bersih. Angkanya jauh melebihi 783 juta yang diperkirakan. Tahun 2012, WHO menyatakan, UN Millenium Development Goal (MDG), yakni memangkas proporsi penduduk dunia yang tak […].

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia memperkirakan sekitar 2,5 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap jamban dan 1 miliar penduduk diantaranya melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai dan ladang.  “Tentu ini menyebarkan virus […].

Mamuju, ANTARA SULBAR – Kementerian Bappenas menyebutkan, angka ketergantungan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mencapai angka 48,8 persen. “Sejak tahun 2012, angka ketergantungan penduduk Indonesia berada di bawah 50 persen tepatnya, 49,6 persen.

Pendapat Ahmad Erani Yustika (Kompas, 21/3/2014) sebenarnya mendukung dan memperluas argumen kami pada tingkat yang mendasar: kunci untuk perbaikan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah penciptaan lapangan kerja bermutu.

Jakarta, Merdeka.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih merampungkan naskah teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Itu adalah masukan strategi pembangunan bagi presiden baru setelah dilantik pada Oktober mendatang.

SOLO, VOA Indonesia — Beragam cara dilakukan pemerintah kota Solo untuk menekan angka ‘golput’, mulai dari menghias TPS sampai ultimatum akan mempersulit administrasi kependudukan.

SURABAYA, JPNN – Kisah sedih tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terseret perkara hukum memang mengharu biru. Tetapi, peran mereka sebagai penghasil devisa tidak bisa dimungkiri.