Jakarta, Detik Finance — Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) optimistis pembentukan Kementerian Kependudukan akan menyelesaikan sejumlah masalah sosial di tanah air, terutama pengentasan kemiskinan.

JAKARTA, (PRLM)  – Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tengah menggodok postur kabinet diminta menjadikan transmigrasi sebagai kementerian tersendiri.

JAKARTA, KOMPAS – BONUS demografi akan membawa kemakmuran hanya apabila tenaga kerja berusia produktif tersebut berkualitas dan berada di sektor formal. Indonesia diproyeksikan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2028-2031.

JAKARTA, Okezone – Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25 persen. “Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik […].

Yogyakarta, PSKK UGM – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan masih berorientasi pada aspek development atau pembangunan saja. Sementara aspek empowerment atau pemberdayaan masih belum maksimal untuk dikembangkan.

TRIBUNNEWS.COM,KULONPROGO – Warga lanjut usia (lansia) yang tergolong keluarga miskin menjadi problematika tersendiri sekarang ini. Faktor usia yang tak lagi produktif menyebabkan status kemiskinan tersebut sangat sulit diperbaiki.

Dua pertiga penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2035. Selain akibat pertumbuhan alamiah warga kota, urbanisasi dan perubahan desa menjadi kota turut menyumbang banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Prof. Dr. Masri Singarimbun atau yang akrab dipanggil Prof. Masri, mempunyai nama kecil Matahari. Beliau adalah seorang pakar antropologi sosial dan ahli studi kependudukan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Proses persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga medis merupakan salah satu faktor tingginya angka kematian ibu maupun bayi. Menurut data “Fakfak dalam Angka 2013”, angka kematian bayi (AKB) pada saat proses […].

Yogyakarta, KOMPAS – Dengan luas daerah sangat terbatas, yaitu 3.185,80 kilometer persegi, Daerah Istimewa Yogyakarta praktis tak memiliki potensi sumber daya alam berlimpah. Oleh karena itu, sektor jasa dan industri kreatif menjadi penopang roda perekonomian daerah […].