Posts

POLICY ALTERNATIVES TO ELDERLY

Author:
Faturochman & Bevaola Kusumasari

Research:
Socio-economic Condition of Elderly in Yogyakarta City

The process of aging population faced by almost all countries in the world, including Indonesia. In 2000 the number of elderly in Indonesia reached about 15.958.400. That amount is almost 8 percent of the entire population in Indonesia. The elderly population increased by 15.9 percent from 1995 to 2000. Based on sex, the number of elderly women is 8.616.100 (54 percent), more than elderly men who reached 7.342.300 (46 percent). read more

DISCRETION IN THE DELIVERY OF PUBLIC SERVICES

 

Author:
Agus Dwiyanto & Bevaola Kusumasari

Research:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms

Discrimination in the public services occurs when the perceptions and expectations concerning the quality of public service delivery on the part of providers on the one hand and clients on the other, are discordant and incongruent. Customers need fast, efficient and fair services, but providers in Indonesia seem to have failed to take this essential fact as a basis for their work ethic. Discrimination is widespread in the delivery of services in the Indonesia Public Services, despite official principles that guarantee equal treatment regardless of religion, ethnicity or social background. Indeed, the main victims of discrimination on the part of public service providers are clients from marginal social groups such as members of cultural or ethnic minorities or members of the poorer social classes. read more

PATERNALISM IN PUBLIC SERVICE BUREAUCRACY

 

Author:
Agus Dwiyanto & Bevaola Kusumasari

Research:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms

Paternalism as a form of social organization, systematically places leaders in a focal position of dominance at the pinnacle and centre of any social institution guided by its principles. Indonesia’s monarchical past, characterized by a feudal social organization, provides fertile ground for the development of paternalism in the country. Indonesia’s former historical monarchies had established their own particular socio-cultural and normative systems, all of which consistently placed rulers at the centre of the people’s lives. The main reason for this is that rulers were thought to protect and provide for their subjects. read more

PUBLIC SERVICE PERFORMANCE

 

Penulis:
Agus Dwiyanto & Bevaola Kusumasari

Penelitian:
A Comparative Research Project on Rural Public Service and Local-Level Civil Service Reforms

The poor performance of public services in Indonesia has been contributing to the high economic costs in the country. Private enterprises have been complaining about the difficulties and high costs of access to public services, whilst the public has been consistently plagued with the problems of access, constant delays, and pervasive bureaucratic corruption. The public services were originally designed to respond to the public’s need. In reality however, the history of bad public service performance in Indonesia makes it a priority for the government to improve its relations with the public. If done successfully, this would turn widen the government’s public legitimacy. read more

Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif

Perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, yang dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai  the other sex yang sangat menentukan mode representasi sosial yang tampak dari pengaturan status dan peran perempuan. Subordinasi, diskriminasi, atau marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi the second sex seperti juga sering disebut sebagai “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Dikotomi nature dan culture, misalnya telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin ini (Abdullah, 1997: 1), yang menyebabkan perempuan menjadi objek. Pemisahan itu telah menyebabkan pengingkaran-pengingkaran terhadap hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Pengingkaran ini telah menjadi ciri dasar dalam konstruksi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk.  read more

Otonomi Daerah dan Dunia Usaha

Bagaimana hubungan otonomi daerah dengan dunia usaha? Apakah otonomi daerah menghambat dunia usaha—seperti yang ditunjukkan oleh temuan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Kadin tentang adanya 1006 Peraturan Daerah (Perda) di seluruh Indonesia yang dianggap konyol dan memberatkan dunia usaha beberapa waktu lalu itu? Dua pertanyaan ini mewakili sejumlah besar pertanyaan lain yang menyoal implikasi penerapan UU No.22/1999 terhadap dunia usaha. Dengan semangat yang sama, seminar ini juga hendak mendiskusikan isu-isu yang berkembang di seputar dua pertanyaan tadi. read more

Nilai Keadilan & Kenyataan Ketidakadilan

Keadilan menjadi barang langka di jaman sekarang ini. Kelangkaan ini bukan karena terbatasnya barang seperti BBM atau bahan pangan yang biasa dihadapi masyarakat. Keadilan bukan barang dan komoditas tetapi merupakan nilai-nilai yang dijunjung, dan mestinya dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Kenyataannya, keadilan diperlakukan seperti benda dan komoditas sehingga keadilan dapat diperjualbelikan. Inilah salah satu masalah mendasar yang dihadapi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan orang Indonesia. Dengan kata lain, keadilan dimaknai dan diterapkan secara salah. Tetapi inilah kenyataannya. Kalau seorang konglomerat ngemplang utang dia bisa mengaku berbuat adil. Pembuat kebijakan yang memberi subsidi pada orang kaya juga mengatakan berbuat adil. Pegawai yang korupsi tidak merasa berbuat tidak adil. Buruh yang ngamuk dan merusak barang milik publik atau individu juga bisa merasa tidak berbuat tidak adil. Mereka semua bisa membaut sederet argumen kuat, mampu berdebat dan memaksakan orang untuk mendengar bahwa perbuatannya adil. Adil didefinisikan sebatas hak pribadi tanpa peduli yang lain. read more

MIGRAN KEMBALI: Permasalahan Reintegrasi Sosial dan Ekonomi

“Lebih baik hujan emas di negeri orang daripada hujan batu di negeri sendiri”

“76,7 persen migran kembali cenderung memilih tinggal di luar negeri dan memilih negara tempat
kerja sebagai tempat tinggal”

“Saya akan pergi ke luar negeri lagi walaupun suami saya tidak mengijikan. Saya sudah memiliki
kenalan yang bisa mencarikan surat-surat dan dengan status Janda, ijin suami tidak diperlukan”
“Paribasane mbotena diopeni bojo, kula saged golek pangan dhewe “
 
(Ibaratkan tidak diperhatikan oleh suami, saya bisa mencari makan sendiri). read more

CULTURAL QUARTER (?): Suatu Alternatif dalam Strategi Regenerasi Kawasan Perkotaan

Pada perkembangan selanjutnya, globalisasi juga telah membuat kota berusaha memanfaatkan kultur lokal untuk menarik para investor dan professionalis yang bergerak di bidang teknologi tinggi, serta meyakinkan penduduknya dan kelompok entrepreneurs untuk tetap tinggal di kota tersebut (Short & Kim,1999). Proses ini kemudian dikenal sebagai komodifikasi (commodification) yaitu perubahan nilai-nilai kultural yang dimanfaatkan sebagai nilai-nilai ekonomi. Komodifikasi dianggap merupakan suatu cara yang cukup efektif dalam menempatkan suatu kota di dalam peta dunia. Komodifikasi sebagai suatu hasil dari posmodenisme membawa dampak terjadinya restrukturisasi global terhadap hubungan socio-spatial sebagai akibat dari munculnya pola investasi baru, yang kemudian mendorong kecenderungan terjadinya desentralisasi perkotaan meialui pembangunan daerah pusat kota. Posmodernisme mendefinisikan area (space) sebagai sesuatu yang independen dan otonom, dapat dibentuk (shaped) sesuai dengan kepentingan estetik atau prinsip-prinsip tertentu, atau yang dikenal sebagai soft city. read more

Motivasi, Persepsi dan Obsesi: Migran Indonesia di Malaysia

Gelombang migran Indonesia ke Malaysia bukanlah gejala mobilitas sosial yang berlangsung baru-baru ini saja. Malaysia yang dulu dikenal dengan nama Malaya sudah menjadi daerah tujuan para migran Indonesia sejak abad ke 14 (Bahrin,1967). Kehadiran migran itu telah turut mewarnai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Malaysia, bahkan dalam beberapa hal warna keindonesiaan itu sangat menonjol seperti yang ditemukan di negara bagian Negri Sembilan yang menunjukkan pengaruh kebudayaan Minangkabau dalam kehidupan masyarakatnya (Josselin de Jong, 1980). read more