Jakarta, KOMPAS – Meski penduduk di sejumlah provinsi dan kabupaten atau kota mulai menua, paradigma pembangunan penduduk lanjut usia di Indonesia belum banyak berubah.
Arsip:
Arsip Media
Penataan kawasan Malioboro tahap pertama kini sudah selesai. Trotoar atau jalur pejalan kaki yang dulunya merupakan tempat parkir kendaraan bermotor kini sudah rapi dan nyaman, Jumat (10/2).
Jakarta, CNN Indonesia — Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945.
Yogyakarta, Media Indonesia – PEMBANGUNAN yang dilaksanakan di Yogyakarta dinilai tidak berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
Yogyakarta (ANTARA News) – Terobosan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo harus terus berjalan seimbang dengan pembangunan karakter bangsanya, kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr. Pande Made Kutanegara.
Made saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa, berpendapat bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan karakter serta penguatan nilai-nilai budaya lokal.
Menurut dia, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, persoalan pembangunan yang berkeadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan harus dilakukan dan didukung bersama-sama oleh kalangan akademisi, pengusaha, serta masyarakat luas.
“Jangan sedikit-sedikit dibebankan pada pemerintah.
Yogyakarta, GATRAnews – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) menyatakan ketimpangan ekonomi antarwarga di DI Yogyakarta meningkat setiap tahun.
NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Muhadjir Darwin mengatakan bahwa fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua merupakan wujud memburuknya demokrasi di Indonesia.
Jokowi kembali mengincar Palangkaraya sebagai pengganti Jakarta. Pemerintah menyebut biayanya mencapai Rp100 triliun.
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Masalah mengenai KTP elektronik atau e-KTP belum saja tuntas, seperti ketersediaan blangko yang tidak mencukupi. Di luar kasus hukum e-KTP yang saat ini juga masih berjalan di pengadilan.
Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Dr Sukamdi melihat bahwa masalah yang muncul terkait e-KTP terjadi karena program ini adalah program yang “baru”, meski sudah berjalan beberapa tahun. Dan sifatnya massal, besar dengan jumlah jutaan dan ratusan juta.
“Jadi memang memiliki banyak kendala, itu yang pertama,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Kamis (7/4/2017) petang.
Hal lain, menurutnya adanya kasus hukum terkait e-KTP, menurutnya membuat Kemendagri berhati-hati dalam pengadaan blangko dan ini membuat pengadaan dan distribusi blangko tertunda dan kebutuhan di daerah tidak bisa dipenuhi pemerintah pusat.
“Memang kemudian tampaknya perlu dicari solusinya seperti apa jalan keluarnya.
Yogyakarta, PSKK UGM – Tingginya harga cabai menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.