Yogyakarta, PSKK UGM – Bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, kampung merupakan unit yang mendasar serta penting dalam pembangunan daerah.

Yogyakarta, Beritasatu.com – Luas lahan kawasan permukiman kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2016 mencapai 264,9 hektare yang meliputi 229 rukun warga (RW).

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Triyastuti Setianingrum saat ditemui di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Minggu (22/10) menyebutkan kampung-kampung kumuh tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan, seperti Gedongkiwo, Sorosutan, Suryatmajan, Prawirodirjan, Pringgokusuman, Kricak, Karangwaru, Ngupasan, dan lainnya.

Sementara, kata dia, wilayah dengan kawasan permukiman kumuh paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo seluas 75,2 ha, Kecamatan Tegalrejo 35,18 ha, dan Kecamatan Mantrijeron 20,65 ha.

Ia mengatakan permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius.

Pasalnya, permukiman di kawasan tersebut identik dengan hunian yang padat, sarana sanitasi dan sumber air bersih yang terbatas, akses dan sarana jalan yang tidak memadai, hingga status tanah yang bermasalah, kata dia.

“Beragam kompleksitas persoalan tersebut menjadikannya kawasan yang kumuh.

Yogyakarta, PSKK UGM – Permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius.

Yogyakarta (Antara) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Mulyadi Sumarto mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memerhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

“Ukuran kesejahteraan petani Indonesia menjadi tolak ukur, apakah bangsa ini sudah menuju sejahtera atau belum,” katanya dalam `Policy Corner` bertema `Evaluasi 2 Tahun Kinerja Jokowi-JK` di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan poin kelima dari Nawacita pemerintahan Jokowi-JK mengusung semangat dan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Kualitas hidup tersebut, kata dia, harus menjangkau mayoritas penduduk Indonesia, yang notabene berprofesi sebagai petani.

“Pada poin kelima Nawacita seharusnya kesejahteraan petani menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

YOGYAKARTA, Sindonews.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta Muhadjir mengatakan, pengemis di ruas jalanan Kota Yogyakarta digerakan oleh mafia.

“Meski belum ada penelitian khusus yang serius, tapi fenomena semacam mafia pengemis mungkin saja ada di Yogya,” katanya saat dimintai rekomendasi kalangan legislator terkait pengawasan Perda DIY No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, di DPRD DIY, Selasa (18/10/2016).

Indikasi pengemis datang ke Yogya, tentunya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

YOGYAKARTA, Okezone.com – Lebih dari dua juta penduduk Indonesia memilih bermigrasi keluar negeri, dibanding mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah.

“Ada gap atau jarak angka penempatan yang jauh.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadjir Darwin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan mengantisipasi praktik kriminalisasi politisi dengan menggunakan kedok agama.

“Presiden atau negara, kami minta turun tangan mengatasi hal ini, secara keseluruhan harus mencegah hal ini terjadi.

Yogyakarta, PSKK UGM – Transmigrasi bukanlah soal isu ekonomi semata. Transmigrasi berkaitan pula dengan isu-isu lainnya, seperti sosial, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Beberapa penelitian yang terkait dengan kehidupan remaja di Indonesia pada umumnya menyimpulkan bahwa ada perubahan dalam nilai-nilai hidup yang dianut oleh para remaja.

Yogyakarta, Media Indonesia – INDEKS potensi konflik yang bersumber dari premanisme di Yogyakarta pada 2016 meningkat dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Agus Heruanto Hadna, Minggu (9/10), menjelaskan salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi.

“Salah satu penyebab dari tingginya indeks potensi konflik dari premanisme diduga juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Hadna.

Ia mengatakan aksi-aksi kekerasan yang muncul dari konflik akibat premanisme tersebut tidak bisa dianggap sepele karena bisa berpotensi memunculkan konflik sosial yang lebih destruktif.

Meski Yogyakarta belum memiliki sejarah konflik yang mengkhawatirkan, ujar Hadna, namun hal itu tidak berarti terbebas dari potensi konflik.

“Perlu disadari betul bahwa masyarakat Yogyakarta sudah cukup resah terhadap aksi-aksi kekerasan yang terjadi,” ucap dia.

Ia menjelaskan studi perubahan sosial dan potensi konflik yang dilakukan PSKK UGM pada 2013 dan 2016 menunjukkan sebagian besar masyarakat menilai aksi-aksi kekerasan oleh kelompok atau premanisme di Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan.

Ia menuturkan dari total jumlah responden 7.752 orang, sebanyak 50,48% memiliki persepsi bahwa aksi-aksi premanisme meningkat semenjak 2013 hingga 2016.

“Peningkatan tersebut terutama dirasakan masyarakat di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.