Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada

Fokus Persiapkan Raih Bonus Demografi | KOMPAS

WhatsApp Image 2017-07-31 at 14.11.57

Kegagalan Bisa Memicu Konflik Sosial, Ekonomi, dan Politik JAKARTA, KOMPAS – Meski puncak bonus demografi tahun 2020-2040 tinggal sebentar lagi, kondisi berbagai syarat agar bonus itu bisa diraih masih memprihatinkan. Jika terlewati, kesempatan Indonesia menjadi negara maju hilang. Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi bangsa-bangsa lain. Bonus demografi bisa diraih jika sumber daya manusia yang […] ... Read more →

DEMOGRAFI Problem Penduduk Menua Harus Ditangani | KOMPAS

1187313136

JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan tentang kependudukan mesti disusun dengan mempertimbangkan perubahan struktur penduduk Indonesia. Dengan demikian, bonus demografi yang didapatkan Indonesia karena jumlah penduduk produktif lebih besar dibandingkan dengan usia muda dan usia lanjut akan maksimal. Hal itu terkait juga dengan perencanaan fiskal ke depan. “Sekarang, bonus demografi di Indonesia yang menurut perkiraan awal akan […] ... Read more →

REDESAIN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN: Pemerintah Jangan Melonggarkan Upaya Pengendalian Jumlah Penduduk

130320012903-philippines-family-planning-story-top

Yogyakarta, PSKK UGM – Menanggapi berita the Jakarta Post, Rabu (12/7/2017) tentang keinginan pemerintah untuk mendorong angka kelahiran yang lebih tinggi demi peningkatan produktivitas penduduk, tim peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada yang terdiri atas Dr. Sukamdi, M.Sc., Dr. Agus Hadna, M.Si., dan Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si. atas nama lembaga memberikan […] ... Read more →

[Media Archives] Pakar UGM: Perlu Regulasi Baru untuk Proteksi Gojek

content_media-arch1450657481

TRIBUNJOGJA, YOGYA – Terlihat adanya kesenjangan antara regulasi undang-undang lalu lintas dengan fenomena penyedia jasa transportasi umum berbasis online seperti Gojek. Hal tersebut yang diutarakan oleh Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr Sukamdi MSc. "Kementrian Perhubungan mengatakan jika sepeda motor tidak boleh digunakan sebagai angkutan umum, taksi yang beroperasi mengangkut penumpang […] ... Read more →

[Media Archives] Program Rutin Gagal Atasi Ketimpangan dan Kemiskinan

content_media-arch1450317227

KORAN JAKARTA – Pemerintah diminta menyusun kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah struktural perekonomian terutama ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Pasalnya, selama ini pemerintah cenderung hanya mengandalkan cara mudah dengan menggelar program rutin yang terbukti tidak efektif mempersempit jurang kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hal itu dikemukakan oleh Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan […] ... Read more →