SUBSIDI BERAS: Skema Baru, PSKK UGM Melakukan Survei Monev

29 Mei 2017 | admin
Berita PSKK, Kegiatan, Main Slide, Pelatihan / Lokakarya

Yogyakarta, PSKK UGM – Sebanyak 10 kota di 8 provinsi di Indonesia disurvei oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dalam kaitannya dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari lalu ini merupakan skema baru dalam subsidi beras. Skemanya tidak lagi seperti program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang selama ini dijalankan.

Selama ini, kritik terhadap program Rastra—dulu Raskin—antara lain penyalurannya yang tidak tepat sasaran karena turut dinikmati oleh masyarakat yang tergolong tidak miskin, tidak tepat jumlah dan harganya, serta kualitas beras yang beberapa kali ditemukan tidak laik konsumsi, seperti berbau apek, warna kuning kusam, hingga bergumpal dan berkutu. Melalui skema baru ini, diharapkan persoalan-persoalan tersebut tidak lagi terjadi.

Belum menyeluruh, program BPNT memang baru diluncurkan bagi 1.286.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya di wilayah perkotaan. Ada 44 wilayah perkotaan, yakni 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah timur Indonesia. Berbeda dengan mekanisme penyaluran sebelumnya yang langsung diberikan ke warga miskin, melalui program ini, KPM mendapatkan voucher pangan elektronik senilai Rp110 ribu. Voucher pangan digunakan untuk membeli dua jenis bahan pangan, yaitu beras dan telur di pedagang bahan pangan atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. Voucher pangan ini juga tidak dapat diuangkan.

Peneliti PSKK UGM, Eddy Kiswanto, M.Si. yang juga penanggung jawab (principal investigator) Survei Kesejahteraan Rumah Tangga (SKRT) mengatakan, data yang diperoleh dalam survei ini akan digunakan untuk beberapa kepentingan, yaitu untuk mendokumentasikan isu implementasi awal dan komponen perbaikan potensial dalam pelaksanaannya serta untuk mengevaluasi proses implementasi awal program. Adapun sepuluh kota yang disurvei, antara lain Medan, Bandar Lampung, Mataram, Makassar, Jakarta Utara, Tasikmalaya, Tegal, Surakarta, Probolinggo, dan Malang.

SKRT tak lain merupakan salah satu bentuk kerjasama PSKK UGM dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Eddy menceritakan, TNP2K telah diminta oleh Steering Committee Bantuan Pangan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation) terhadap pelaksanaan awal BPNT. Untuk itu, diperlukan informasi terkini mengenai sejauh mana program tersebut berjalan.

“Survei ini mencakup kunjungan ke rumah tangga dan e-warong serta wawancara tatap muka dengan para responden yang telah dipilih. Responden survei adalah kepala keluarga penerima manfaat BPNT dan pemilik atau pengelola e-warong. Total jumlah respondennya 700 keluarga dan 80 e-warong,” kata Eddy.

Sesuai dengan arahan Presiden

Penyaluran subsidi beras dilakukan dengan mekanisme voucher agar bisa selalu terpantau. Ada beberapa prinsip program BPNT 2017 sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas pada 30 Maret 2016. Pertama, KPM memiliki kebebasan untuk memilih outlet atau e-warong untuk membelanjakan voucher yang dimilikinya. Tanpa ada penjadwalan dan tanpa ada pembagian kuota KPM per outlet. Kedua, KPM juga bebas memilih bahan pangan sesuai dengan jumlah maupun kualitas yang dibutuhkannya. Sesuai dengan ketentuan, tidak ada model pemaketan dalam program ini.

Jokowi seperti yang tertulis dalam Risalah Rapat Terbatas No. R-61/SesKab/DKK/3/2016 menyampaikan, kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan voucher dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkannya dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan makanan lainnya (misalnya telur).

Prinsip ketiga, dana voucher bisa disisakan sehingga tidak harus habis sekaligus untuk dibelanjakan. Keempat, bahan pangan bisa disediakan sendiri oleh outlet atau dapat bekerjasama dengan BULOG. Kelima, kalkulasi keuntungan dan kerugian dilakukan sendiri dan ditanggung oleh outlet. Menurut rencana, target program meningkat signifikan pada 2018 dari sekitar lebih dari 1 juta keluarga penerima manfaat menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. [] Media Center PSKK UGM | Foto pelatihan asisten lapangan SKRT 2017/pskk.doc