[SIARAN PERS] Kabinet Jokowi-JK: Fokus Susun Kabinet, Strategi Multisektor Kementerian Tidak Kalah Penting Dibahas

Yogyakarta, PSKK UGM – Ada beberapa pemikiran mendasar yang perlu dimiliki oleh Jokowi dan Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019, serta Tim Transisi dalam menyusun struktur kabinetnya. Pertama, melihat isu pembangunan apa yang akan mengemuka baik pada level nasional maupun level global dalam tahun-tahun mendatang. Dinamika pembangunan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang sesungguhnya membutuhkan strategi multisektor. Oleh karena itu, dasar pemikiran kedua adalah pemerintahan baru perlu menyusun model kelembagaan yang mampu mengakomodasi strategi dan kerja multisektor tersebut.

Isu pembangunan apa yang perlu menjadi sorotan? Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Heruanto Hadna mengatakan, ada enam isu utama yang menjadi tantangan pembangunan bagi pemerintahan baru Jokowi-JK, yakni isu sumber daya manusia (kualitas, kuantitas, pergerakan atau mobilitas), isu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, isu infrastruktur, isu pangan dan energi, isu daya dukung dan pelestarian lingkungan, isu demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Isu-isu ini harusnya menjadi “payung” bagi setiap kementerian dalam menyusun, menjalankan, hingga mengevaluasi kebijakan serta strateginya.

“Setiap isu-isu besar memiliki beberapa dimensi yang bisa menjadi dasar dalam penyusunan kabinet, termasuk kementerian. Isu SDM misalnya, ada dimensi pendidikan, kesehatan, kependudukan, agama, dan ketenagakerjaan. Untuk keempat dimensi SDM tersebut, kecuali kependudukan, sudah ada kementerian khusus yang menanganinya. Lalu bagaimana dengan dimensi kependudukan?” ujar Hadna.

Dimensi kependudukan merupakan isu besar SDM. Hampir semua masalah pembangunan berpusat pada manusia (people centered development), selalu bermula dari persoalan kependudukan—kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas atau pergerakan penduduk, dan keluarga.

Persoalan kuantitas penduduk terkait dengan pengendalian jumlah penduduk. Sementara persoalan kualitas penduduk terkait dengan persoalan lain seperti pendidikan, kesehatan, mental, dan kultural. Untuk persoalan mobilitas penduduk atau migrasi berkaitan dengan pergerakan penduduk antarwilayah, termasuk masalah ketenagakerjaan. Kemudian untuk persoalan keluarga terkait dengan kualitas, dan perlindungan anggota keluarga, terutama bagi mereka yang rentan seperti anak-anak, perempuan, difabel, dan sebagainya.

“Jika telah memahami betapa pentingnya masalah kependudukan, maka sudah selayaknya persoalan kependudukan kembali menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya di masa kepemimpinan Jokowi-JK nanti. Saya pikir, persoalan kependudukan perlu ditangani oleh sebuah kementerian tersendiri,” ujar Hadna lagi.

Sementara itu, terkait dengan penyusunan model kelembagaan, Hadna mengatakan pesimis terhadap strategi multisektor jika pola kerja para penyelenggara pemerintah masih sektoral. Sampai saat ini kerja Tim Transisi Jokowi-JK lebih tampak mengurus alternatif postur dan program kabinet mendatang. Pola komunikasi, dan informasi Tim Transisi pun dinilai masih minim akan partisipasi publik sehingga rawan untuk dispekulasi. Semua perhatian tertuju pada opsi-opsi postur kabinet Jokowi-JK.

“Saya melihat, kerja Tim Transisi hanya sibuk pada sekian opsi tentang postur kabinet Jokowi-JK. Itu memang penting, namun bagaimana menghapus sikap, cara pandang sektoral di antara kementerian itu nantinya juga tidak kalah penting. Semenjak pemerintahan Indonesia ada, sektoralisme seperti ini tidak bisa hilang. Barangkali jika Jokowi hendak mewujudkan ‘revolusi mental’ yang pernah dikampanyekannya itu, maka inilah salah satu yang bisa dia intervensi,” jelas Hadna yang juga pakar kebijakan publik UGM.

Untuk mengupayakan strategi multisektor, pemerintah bisa membangun model matrix. Hadna menambahkan, di dalam model ini kabinet disusun berdasarkan dimensi-dimensi yang diturunkan dari enam isu utama di atas. Dimensi tersebut akan menjelaskan dengan detil mandat (kebijakan dan strategi) yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian. Di sini tiap kementerian sangat mungkin bersinggungan satu sama lain, berkomunikasi, dan berkoordinasi memenuhi mandat sehingga meminimalisir sikap-sikap sektoralisme. [] Media Center PSKK UGM