[SIARAN PERS] ERA BARU MEA: Indonesia Perlu Susun Strategi dan Kebijakan Kependudukan yang Tepat

Yogyakarta, PSKK UGM – Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian dunia dihadapkan pada masalah pelemahan ekonomi global yang bersifat multidimensional. Pelemahan ekonomi global ini berdampak pada perekonomian kawasan, termasuk ASEAN. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga mengalami imbas dari problem tersebut. Dampak dari permasalahan ekonomi global bagi perekonomian nasional, antara lain ditandai oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi. Optimisme pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen diperkirakan tidak akan tercapai, bahkan kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi terjadi pada kisaran 4 persen.

Pelemahan ekonomi global juga berdampak terhadap pasar mata uang. Mata uang rupiah, cenderung terdepresiasi terhadap mata uang dolar Amerika. Depresiasi mata uang nasional akan berdampak pada perekonomian nasional, termasuk laju pertumbuhan perdagangan internasional. Kinerja ekspor nasional sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan mengalami pelambatan. Dampak lain dari pelemahan ekonomi global bagi Indonesia adalah melambatnya laju investasi.  Jika tidak direspon dengan tepat dan hati-hati, maka pelemahan perekonomian global berpotensi menjadi krisis ekonomi.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian tersebut, penting kiranya untuk mengkaji dampak dari pelemahan ekonomi global bagi Indonesia, termasuk kesiapan Indonesia untuk menghadapi era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku pada tahun 2016. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat dunia, Indonesia perlu merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat di bidang kependudukan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Pembangunan dalam bidang kependudukan merupakan salah satu isu strategis nasional karena pada satu sisi penduduk merupakan aset penting pembangunan yang harus didayagunakan untuk menghasilkan kemajuan bangsa. Pada sisi lain, penduduk bisa menjadi beban pembangunan ketika kualitasnya tidak bisa dioptimalkan. Perencanaan pembangunan berbasis kependudukan merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian serius untuk merumuskan strategi pembangunan yang pada satu sisi mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pada saat yang sama mampu menyelesaikan berbagai isu kependudukan.

Isu ini dibahas dalam seminar Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM yang bertajuk “PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA: Prospek dan Tantangannya Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Kamis (17/9). Hadir sebagai narasumber, Prof. Dr. Hal Hill dari Crawford School of Public Policy, Australian National University yang mengulas banyak tentang kebangkitan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada pula Prof. Dr. Chris Manning, dari The Arndt-Corden Department of Economics, Australian National University yang saat ini juga menjadi peneliti tamu di PSKK UGM.

Menurutnya Hill, ada beberapa hal yang dapat dipelajari oleh negara-negara berkembang dari negara-negara di Asia Tenggara. Pertama, kemampuan untuk mengelola industrialisasi yang berorientasi pada ekspor melalui investasi asing secara langsung (foreign direct investment) sehingga ada bentuk partisipasi dalam jaringan produksi global. Kedua, mampu mempertahankan manajemen ekonomi makro yang baik. Ketiga, memiliki ketahanan serta mampu pulih dari krisis yang mendalam. Keempat, mampu mengelola masa transisi dari bentuk pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

”Selain itu, mampu mengembangkan secara efektif kerja sama regional dan integrasinya di antara negara-negara anggota ASEAN. Bahkan, bisa membangun infrastruktur terbaik di dunia seperti yang dilakukan Singapura,” kata Hill. [] Media Center PSKK UGM | Photo (dari kiri-kanan) Chris Manning, Mulyadi Sumarto, dan Hal Hill.