Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada

Tata Kelola Pemerintahan, Desentralisasi, dan Pelayanan Publik

Reformasi tata kelola pemerintahan sejalan dengan proses demokratisasi. Demokratisasi menuntut ruang publik yang luas bagi para stakeholders di luar pemerintah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selama ini, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik cenderung elitis sehingga tak jarang mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini tidak dapat dipertahankan lagi. Maka, sejak Januari 2001 pemerintah secara radikal melakukan reformasi tata kelola pemerintahan melalui desentralisasi atau otonomi daerah. Program di daerah diharapkan menjadi lebih partisipatif, transparan, responsif, dan akuntabel. Persoalannya kemudian pemerintah menghadapi banyak kesulitan untuk melakukan reformasi pelayanan birokrasi. Salah satunya karena tidak ada indikator kinerja pelayanan yang kuat guna menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, PSKK UGM mengembangkan alat ukur atau indeks guna mengontrol jalannya kegiatan pelayanan. Indeks memberikan informasi penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi kebijakan pelayanan yang tentu saja didasarkan pada kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat pengguna layanan.