RENJA PRONANGKIS SLEMAN 2015: Butuh Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Menanggulangi Kemiskinan

Yogyakarta, PSKK UGM – Dokumen Rencana Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan (Renja Pronangkis) Tahun 2015 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai sudah baik karena memiliki arah capaian yang cukup jelas. Meski demikian, tanpa keterlibatan berbagai pihak, program-program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan oleh Pande Made Kutanegara, M.Si., Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada saat Seminar Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman, Selasa (7/10) lalu. Hadir dalam seminar, Wakil Bupati Kabupaten Sleman, sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman, Yuni Satia Rahayu, M.Hum, Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes., beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman, camat, lurah, para penggerak program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sleman, dan LSM/NGO.

Ada beberapa strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman, antara lain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Keempat strategi tersebut lalu diturunkan ke dalam empat basis kebijakan, yakni kelompok program bantuan berbasis keluarga, berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, dan kecil, serta program lainnya guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Ada pula faktor-faktor yang menghambat program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah berjalan tidak mulus. Ini tentu harus diperhatikan betul. Misalnya, hambatan pada data, tingkat pemegang kebijakan, kelembagaan, pelaksana program di tingkat bawah, pelibatan stakeholders lainnya, sampai pada masyarakat penerima program,” ujar Made.

Hingga kini persoalan data masih terus diperdebatkan, tentang data mana yang benar sehingga bisa dijadikan salah satu dasar program. Made menjelaskan, pada umumnya informasi tentang parameter serta indikator kemiskinan belum tersosialisasi dengan baik. Selain itu, persoalan yang menjadi akar kemiskinan belum begitu jelas sehingga indikator kemiskinan yang digunakan pun biasanya kurang “tajam”.

Pada level para pemegang kebijakan, Made menambahkan, ada beberapa yang bersikap kurang peduli terhadap persoalan kemiskinan. Kemiskinan dianggap sebagai persoalan yang kurang penting sehingga turunan kebijakan yang dibuatnya pun lemah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Mulai dari porsi anggaran yang kurang memadai sampai upaya pengawalan kegiatan penanganan kemiskinan yang tidak maksimal.

“Pada kelembagaan juga demikian. Ada kelembagaan penanggulangan kemiskinan seperti TKPKD, dan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di level kecamatan, kelurahan, dan dusun yang fungsinya tidak maksimal. Beberapa lembaga bahkan sempat bingung bagaimana menempatkan posisi dalam upaya menjalankan program kemiskinan. Oleh karena itu, masih diperlukan koordinasi, dan sinergi di antara pelaksana kegiatan baik di tingkat kabupaten atau kota, kelurahan, serta dusun,” jelas Made lagi.

Kabupaten Sleman sendiri merupakan kabupaten sebetulnya memiliki modal berkecukupan dalam hal sumber daya manusia. Banyak penduduknya yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, tingkat ekonomi baik, serta pengalaman kerja yang memadai namun keterlibatan mereka dalam program penanganan kemiskinan dinilai Made masih kurang. Maka, diperlukan komunikasi serta kemitraan dengan semua pihak agar terlibat aktif.

“Sekali lagi persoalan untuk menangani kemiskinan bukan hanya tugas dari pemerintah. Butuh keterlibatan berbagai pihak seperti sektor privat, perguruan tinggi, sektor publik, serta kemitraan atau partnership untuk bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan,” tegas Made. [] Media Center PSKK UGM | Photo: iht.com