In 2022, CPPS UGM will remain consistent in its efforts to anticipate the direction of this academic discipline revolution, developing and organizing various research projects.  Multiple collaborative projects have been completed with our partners, both domestic and international, and the results have been judged exemplary. These include (but are certainly not limited to) research on Increasing the Capacity of MSMEs in the Process of Procurement of Government Goods/Services and Acceleration of Local Economic Development in Disadvantaged Areas.” read more

Economic growth growth in the middle-income countries of Southeast Asia over the last few decades is rightly hailed for reducing poverty, understood in both absolute and relative terms. Indonesia is a prime example. But while poverty has declined in Indonesia, one of its worst impacts—nutritional insecurity—remains high, particularly in rural areas. Patterns of food poverty persist across Indonesia, despite a fall in poverty rates. What explains this troubling paradox? How does it relate to Indonesia’s enthusiastic embrace of the “entitlements revolution”, the use of direct cash transfers as a tool for reducing poverty and building social inclusion? This book analyses the nature and social consequences of economic development and agrarian change processes in rural Indonesia in relation to the scope and effectiveness of Indonesia’s social protection programs.

In 2021, CPPS UGM has adjusted to almost all academic aspects, such as education, research, and community services amidst the COVID-19 pandemic. The most obvious affected ones are seen in population mobility, mortality and morbidity issues, fertility pattern and reproductive health, poverty and social protection, governance, and so on. Big data and digital technology have enriched and empowered various population analysis. Numerous disciplines have undergone a revolution—often unbeknownst to scholars in the field. These scientific revolutions have occurred, first, because of changes to the dynamics of practices amidst the COVID-19 pandemic, and second, because of interdisciplinary interactions which tend to create knowledge clusters while avoiding specialization. Moreover, the pandemic has created many new important population topics, policy innovations, and new opportunities for future research.

Migrasi menjadi pendorong yang kuat bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan atau Agenda SDGs 2030. Migrasi memberi keuntungan di tingkat invidu, keluarga, dan komunitas melalui transfer keterampilan, uang, modal, serta pengetahuan. Lebih dari itu migrasi juga turut berperan dalam perkembangan budaya di daerah asal dan juga tujuan.

Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai suatu hak warga negara, maka negara mengatur pelaksanaannya melalui regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang tersebut, pelayanan publik dijelaskan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk melaksanakan pelayanan publik, di dalam Pasal 4 regulasi yang sama diatur bahwa penyelenggaraannya harus berasaskan 1). kepentingan umum, 2). kepastian hukum, 3). kesamaan hak, 4). keseimbangan hak dan kewajiban, 5). keprofesionalan, 6). partisipatif, 7). persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, 8). keterbukaan, 9). akuntabilitas, 10). fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11). ketepatan waktu, dan 12). kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. read more

To improve the development policies for achieving social welfare, the Research and Development Planning Agency of Bontang City conducted a study on Sustainable Development Goals (SDGs).

The study aims to formulate a comprehensive analysis of the achievement of SDGs targets and its related programs. The results of this analysis are important documents that can be used as a basis and input for preparing the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2021-2026.

It is an honor for the Center for Population and Policy Studies, Universitas Gadjah Mada (CPPS UGM) to be involved in the preparation of the study. The preparation of this document refers to the activity performed through various stages involving stakeholders in the Bontang City. read more

PSKK UGM mengadakan penelitian bertema, “Akses dan Pengaruh Program Perlindungan Sosial terhadap Pekerja Sektor Perekonomian Formal dan Informal dengan HIV/AIDS beserta Rumah Tangganya,” untuk mengetahui apakah kebijakan dan program perlindungan sosial yang ada menjangkau pekerja laki-laki dan perempuan yang terkena HIV dan AIDS.

Secara khusus, penelitian ini akan melihat jenis perlindungan sosial apa yang tersedia untuk ODHA (misalnya, asuransi kesehatan, dukungan mata pencaharian/pendapatan, bantuan tunai, dll.), perluasan cakupan, dan kesenjangan serta tantangan utama dalam meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi ODHA (Orang dengan HIV). read more

Kampung KB merupakan program inovasi kependudukan berbasis wilayah, keluarga, dan pemberdayaan yang bertujuan untuk mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk.  Inovasi ini muncul setelah adanya kesadaran publik bahwa setiap daerah memiliki persoalan kependudukan yang kompleks dan unik.

Masalah ketenagakerjaan meliputi besarnya pengangguran terbuka, jumlah setengah penganggur, rendahnya kualitas angkatan kerja, rendahnya produktivitas kerja, rendahnya kesejahteraan pekerja, keterbatasan informasi pasar kerja, dan rendahnya permasalahan pengupahan pekerja.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan P2GP sebagai semua prosedur yang meliputi pemotongan sebagian atau semua bagian luar alat kelamin perempuan, atau pelukaan organ kelamin perempuan untuk alasan nonmedis (WHO, 2012).