Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada

DSC_0390ed

Yogyakarta, PSKK UGM – Banyak orang mempersepsikan Jakarta adalah kota para pendatang. Posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis adalah magnet bagi banyak orang dari berbagai wilayah untuk masuk ke Jakarta. Namun, ternyata tidak demikian menurut data demografi Jakarta. Jakarta bukanlah kota migran.

Sejak 1990 jumlah penduduk yang meninggalkan Jakarta sebetulnya lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk ke Jakarta. Angka migrasi neto Jakarta dalam data migrasi risen (recent migration) menunjukkan angka negatif selama kurun waktu 25 tahun. Angka migrasi masuk ke Jakarta pada 2010 mencapai 643.959 orang dan turun menjadi 499.101 orang pada 2015. Sementara angka migrasi keluarnya jauh lebih tinggi, yakni 883.423 orang pada 2010 dan 706.353 orang pada 2015.

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riwanto Tirtosudarmo, M.A. dalam Policy Corner “MIGRATION, ETHNICITIES AND LOCAL POLITICS: The Case of Jakarta” yang diselenggarakan Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Kamis (19/1) lalu mengatakan, menurut data Sensus Penduduk 2010 dan 2015 sebagian besar penduduk Jakarta adalah orang-orang yang tergolong sebagai nonmigran. Mereka tercatat lahir dan sampai pencacahan 2015 dilakukan, masih tinggal di Jakarta.

Riwanto menyampaikan, migrasi adalah isu yang menarik dalam melihat dinamika politik lokal di Jakarta, terlebih jelang pemilihan gubernur pada 15 Februari mendatang. Sebagian besar penduduk Jakarta bukanlah migran, meskipun sebanyak 36,16 persen atau 3.452.168 penduduk (Sensus Penduduk, 2010) mengatakan berasal dari etnis Jawa. Disusul kemudian etnis Betawi sebanyak 28,29 persen, kemudian etnis Sunda 14,61 persen serta etnis Tionghoa 6,62 persen.

Meski sebagian besar penduduk Jakarta berasal dari etnis Jawa, isu ini nampaknya bukan isu politik yang terlalu penting. Berbeda sekali dengan isu agama. Isu agama dengan mudahnya memunculkan perdebatan atau contentious issue. Sensus Penduduk 2010 menunjukkan, 86 persen penduduk Jakarta beragama Islam, disusul kemudian Kristen (8 persen), Katolik (3 persen), Budha (3 persen), dan agama atau aliran kepercayaan lainnya.

Pilgub Jakarta tahun ini sangat ramai terutama karena diwarnai oleh politisasi agama, menurut Riwanto. Belum pernah ada sebelumnya mobilisasi umat Islam besar-besaran di Jakarta seperti yang terjadi akhir tahun kemarin.

“Dalam konteks diskusi ini kemudian kita bertanya, apakah mereka punya KTP Jakarta karena lagi-lagi yang punya hak suara adalah penduduk ber-KTP Jakarta. Sejauh mana aksi tersebut berdampak pada hasil pemilihan nanti, itu masih jadi pertanyaan besar,” kata Riwanto.

Penduduk Jakarta mayoritas adalah nonmigran, berusia produktif, dan sebanyak 59 persen bekerja. Sebagian dari mereka merupakan kelas menengah yang karakternya pragmatis dan rasional sehingga isu sentimen agama yang digulirkan kemarin bisa jadi tidak begitu berdampak bagi mereka. Namun, Riwanto mengingatkan, bagaimanapun mobilisasi sentimen keagaaman begitu kuat dan mengena ke banyak pribadi. Seseorang mungkin tidak benar-benar paham akan substansi isu tersebut tapi bisa bereaksi sedemikian kuat karena menyangkut sentimen agama.

“Kita masih bertanya, apakah politik di Jakarta akan mengarah pada civil politics yang didasarkan oleh kesadaran lintas SARA atau menjadi sectarian politics yang lebih ditentukan oleh kecenderungan sektarian, terutama isu agama,” kata Riwanto lagi.

Sementara itu, Aulia Hadi, M.A. yang juga merupakan peneliti di LIPI dalam kesempatan sama memaparkan bagaimana dengan adanya internet, kemunculan media baru seperti media sosial ternyata turut andil dalam mengkotakkan publik ke dalam dikotomi atau dua poros yang saling bertentangan.

Lagi-lagi Ahok menjadi contoh yang menarik. Kita lihat, bagaimana upaya tim “Teman Ahok” dalam mengumpulkan minimal 750 ribu KTP agar Ahok bisa maju melalui jalur independen. Beragam media baik tradisional maupun online digunakan hingga mereka bahkan berhasil mengumpulkan 1 juta KTP. Saat kasus penistaan agama menjerat Ahok pun terlihat bagaimana beragam jaringan melakukan gerakan dan mengangkat isu lain yakni keragaman Indonesia melalui Parade Bhineka Tunggal Ika. Parade dilaksanakan beberapa hari setelah Aksi Bela Islam pada 4 November dilakukan.

“Ada banyak sekali ujaran-ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Kita bisa lihat bagaimana isu agama serta etnis sangat ditonjolkan dan dengan mudahnya menjadi satu sumber kebencian. Dan ini sebetulnya sangat membuat tidak nyaman penduduk Jakarta,” ujar Aulia. [] Media Center PSKK UGM.