Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada

ED2

Yogyakarta, PSKK UGM – Kembali, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr. Surya Chandra Surapatty, MPH, Ph.D. menyampaikan pentingnya penduduk ditempatkan sebagai titik sentral di dalam pembangunan. Penduduk bukan semata-mata obyek pembangunan, melainkan subyek pembangunan. Ada partisipasi aktif yang dibangun di sana.

“Maka, pembangunan berwawasan kependudukan (PBK) atau people centered development perlu terus didorong. Penduduk mulai dilibatkan dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan,” kata Surya dalam KULIAH UMUM: Politik Kebijakan Kependudukan di Indonesia, Selasa (21/3) di Auditorium Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Terkait hal tersebut, BKKBN sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mendapat mandat untuk mengelola isu kependudukan di Indonesia, mengusung program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Menurut Surya, program ini berkaitan erat dengan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Pemerintah “Nawa Cita”, khususnya agenda prioritas yang kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menjalankan komitmennya, BKKBN berperan untuk mendorong revolusi mental berbasis keluarga melalui program KKBPK.

Dalam program kependudukan dan keluarga berencana, BKKBN mencermati betul angka fertilitas total (TFR) Indonesia yang masih stagnan di angka 2,6. Setidaknya masih perlu turun 0,5 lagi guna mencapai target TFR 2,1. Dengan target tersebut, kondisi penduduk tumbuh seimbang dimungkinkan untuk bisa tercapai dan pemanfaatan bonus demografi bisa lebih optimal. Program KB kemudian direvitalisasi. Melalui kampanye Generasi Berencana, BKKBN menyasar kaum muda untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya perencanaan jumlah anak bagi keluarga serta dampak negatif dari pernikahan dini, seks pranikah, dan obat-obatan terlarang.

“Hasil yang diharapkan tentu saja kaum muda ini bisa menjadi generasi emas. Generasi yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, pola hidup sehat, aktif dalam kehidupan masyarakat, kompetitif dalam lingkungan pekerjaan, dan menikah secara terencana,” kata Surya.

Meski tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang, namun Surya optimis bahwa mentalitas kaum muda harus dibangun dari sekarang agar positif menuju Indonesia yang lebih sejahtera dengan kualitas manusia yang unggul. Dalam konteks KB, mentalitas positif diturunkan dalam sikap yang tegas untuk mengendalikan jumlah anak, minimal pada dirinya sendiri.

Selain isu TFR, BKKBN juga menyoroti soal tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan naiknya AKI yang cukup signifikan, yaitu dari 228 (tahun 2007) menjadi 359 (tahun 2012) per 100.000 kelahiran hidup. Banyak pihak menilai, melonjaknya AKI sebetulnya menunjukkan lemahnya sistem kesehatan ibu dan reproduksi serta kurang efektifnya program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yang dijalankan oleh pemerintah.

Untuk itu, BKKBN terus mengkampanyekan program Menghindari 4 T, yakni terlalu muda memiliki anak yang berkaitan erat dengan pendewasaan usia pernikahan, kemudian terlalu banyak memiliki anak (punya anak lebih dari dua), terlalu rapat jarak kelahiran antaranak (kurang dari tiga tahun), dan terlalu tua usia memiliki anak.

Sementara itu, Peneliti Senior PSKK UGM, Prof. Dr. Muhadjir Darwin yang dalam kesempatan tersebut menjadi moderator turut menyampaikan bahwa setiap kebijakan hingga turunannya berupa program-program pemerintah merupakan hasil atau output dari politik. Namun, tidak dipungkiri pula bahwa proses kebijakan tersebut bisa jadi sangat politis. Oleh karena itu, untuk bisa menyukseskan program KKBPK sebetulnya diperlukan komitmen politik yang kuat.

Di masa Soeharto misalnya, beliau memang dikenal otoriter, namun ada komitmen politik yang kuat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Angka fertilitas yang begitu tinggi di masa lalu bisa turun secara signifikan. Tidak heran karena program KB di masa itu begitu gencar.

“Pengaruhnya pun bisa kita rasakan dalam waktu sebentar lagi, yaitu bonus demografi. Tinggal bagaimana pemerintah saat ini punya komitmen politik yang kuat atau tidak untuk mengoptimalkan bonus demografi,” kata Muhadjir. [] Media Center PSKK UGM.